Heni Nuraeni
Pinjol untuk Pendidikan, Negara Kok Tega?
Rubrik | 2024-07-16 13:05:49oleh: Heni Nuraeni
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang mendukung penggunaan pinjaman online (pinjol) untuk membayar biaya kuliah sebagai bentuk inovasi teknologi memicu kontroversi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Dalam wawancaranya, Muhadjir mengatakan, "Saya kira tidak masalah, kenapa tidak? Itu bentuk inovasi teknologi".
Sikap pejabat yang demikian menunjukkan betapa rusaknya paradigma kepemimpinan dalam sistem sekuler kapitalisme. Mendukung pinjol sebagai solusi pendidikan justru memperlihatkan bagaimana negara lebih memihak kepada pengusaha pinjol daripada melindungi rakyatnya. Pinjaman online, yang sering kali memiliki bunga tinggi dan prosedur penagihan yang tidak etis, hanya akan menambah beban keuangan mahasiswa dan keluarga mereka. Kebijakan ini menunjukkan betapa lepasnya tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan pendidikan yang adil dan merata.
Dukungan terhadap pinjol untuk pendidikan juga mencerminkan kondisi masyarakat yang pragmatis akibat kemiskinan dan gagalnya negara dalam mensejahterakan rakyat. Ketika biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terjangkau, solusi pragmatis seperti pinjaman online tampak sebagai satu-satunya jalan keluar bagi banyak keluarga. Namun, ini adalah solusi yang bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan dalam akses pendidikan.
Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Negara harus memastikan bahwa pendidikan tersedia dan terjangkau bagi semua warganya tanpa menambah beban finansial yang berat. Para pejabat, sebagai pemimpin umat, harus menjadi teladan dalam ketaatan pada syariat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan tentu bisa menjadi hal positif jika digunakan dengan bijak dan sesuai dengan tuntunan syariat. Namun, solusi seperti pinjaman online yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan merugikan masyarakat luas jelas bukan jalan yang benar. Negara seharusnya fokus pada upaya peningkatan anggaran pendidikan, menyediakan beasiswa, dan mencari6 solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara dapat mengakses pendidikan yang layak.
Kebijakan yang mendukung penggunaan pinjol untuk biaya pendidikan merupakan cerminan dari sistem sekuler kapitalisme yang gagal memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat. Dalam perspektif Islam, negara harus berperan aktif dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam pendidikan, menjadikan teknologi sebagai alat yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip syariat. Para pemimpin harus menjadi teladan yang baik, taat pada aturan agama, dan berkomitmen pada kesejahteraan rakyat dalam segala aspek kehidupan.
wallahu'alam
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
