Rayhan Febran Seprapdi
Gerakan Separatis di Papua : Penyebab dan Upaya Penyelesaian
Edukasi | 2024-06-24 02:40:03
Adanya Gerakan separatis ini tidak luput dari Sejarah aneksasi, yang mana pada tahun 1963 Papua dianeksasi oleh Indonesia setelah periode singkat di bawah administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebelumnya, pemerintahan colonial Belanda. Proses aneksasi ini dikenal sebagai “Act of Free Choice” pada tahun 1969, diperdebatkan dan banyak orang Papua merasa bahwa referendum tersebut tidak dilakukan secara adil.
Meskipun kaya akan sumber daya alam seperti tambang emas dan tembaga, mayoritas penduduk papua tetap hidup dalam kemiskinan. Banyak hasil dari sumber daya ala mini dieksploitasi oleh Perusahaan besar, sementara penduduk local merasa tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan tersebut. Tidak hanya itu, penyebab lainnya Masyarakat atau orang papua sering menghadapi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Laporan tentang kekerasan oleh apparat keamanan, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berpendapat telah meperburuk ketidakpercayaan antara pemerintah dan Masyarakat Papua. Papua memiliki identitas budaya dan etnis yang berbeda dari Sebagian besar wilayah Indonesia. Banyak orang Papua merasa bahwa budaya dan cara hidup mereka terancam oleh kebijakan pemerintah yang dianggap berupaya untuk mengasimilasi mereka ke dalam budaya nasional yang lebih dominan.
Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu memberikan otonomi khusus pada papua di tahun 2001. Yang mana memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayah mereka. Namun, implementasi otonomi khusus ini sering di kritik karena dianggap tidak efektif dan tidak membawa perubahan signifikan bagi Masyarakat Papua.
Tidak hanya sampai disitu, Upaya pemerintah Indonesia untuk membuka dialog antara pemerintah dan kelompok separatis telah dilakukan, meskipun sering menghadapi banyak hambatan. Beberapa kelompok di Papua tetap skeptis terhadap niat baik pemerintah, sementara pemerintah berusaha menjaga kedaulatan nasional. Pemerintah Indonesia juga meluncurkan berbagai program Pembangunan infrastruktur di Papua dan melakukan pendekatan keamanan sekaligus militer agar Masyarakat papua merasa aman di daerah nya sendiri.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
