![Image](https://static.republika.co.id/uploads/member/images/profile/thumbs/666e7725568e95048a59e83cab3b194e.jpg)
Membayar Pajak: Investasi Pendidikan dan Kesehatan bagi Hari Depan Bangsa
Edukasi | Thursday, 06 Jun 2024, 04:53 WIB![](https://static.republika.co.id/uploads/member/images/news/240606044342-627.jpg)
Sejatinya, pajak bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga instrumen penting dalam memajukan bangsa. Pendapatan yang berasal dari pajak adalah nadi perekonomian negara, yang memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana guna memperkuat dua pilar utama pembangunan, yakni pendidikan dan kesehatan.
Investasi di bidang pendidikan
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Pajak berperan sebagai sumber pendanaan untuk sejumlah hal yang krusial.
Pajak digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu mengalokasikan sebagian dari pendapatan pajak untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, yang mencakup pembangunan sekolah baru, renovasi fasilitas, penambahan perpustakaan, dan pengembangan fasilitas pendukung lainnya.
Di samping itu, dana pajak juga berperan dalam menyediakan beasiswa bagi siswa yang menunjukkan keunggulan prestasi akademik dan bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu..
Pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten. Oleh karena itu, investasi melalui pajak ke dalam sektor pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas.
Menurut hemat penulis, pemanfaatan pajak bagi pendidikan itu bertujuan agar masyarakat tidak semata-mata menjadi insan konsumtif, tetapi sangat produktif dan melakukan inovasi yang bermanfaat. Kita jangan hanya dimanfaatkan sebagai pasar bagi negara maju.
Pemerintah telah mengalokasikan dana pajak dengan fokus utama pada peningkatan kompetensi guru. Program pelatihan yang dirancang strategis dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mengasah keahlian pedagogis serta pengetahuan subjek yang diajarkan.
Sebagai pendidik, penulis sendiri merasakan manfaat penerapan sertifikasi guru. Setiap pendidik memang harus memenuhi kualifikasi tertentu yang dijadikan standar untuk menjadi pendidik yang berkompeten.
Selain pelatihan, kesejahteraan guru juga menjadi prioritas. Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan guru berbanding lurus dengan kualitas pengajaran. Karenanya, upaya untuk memberikan kompensasi yang adil melalui gaji yang layak dan tunjangan yang memadai telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah.
Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pendidikan pajak disampaikan secara efektif kepada masyarakat. Memasukkan subjek pembelajaran pajak dalam kurikulum pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran wajib pajak sejak dini.
Investasi di bidang kesehatan
Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di samping untuk sektor pendidikan, pajak juga berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur kesehatan. Hal ini tampak pada pembangunan rumah sakit dan puskesmas: Pajak digunakan untuk melengkapi rumah sakit dan puskesmas dengan peralatan medis terkini, renovasi bangunan, dan pelatihan tenaga kesehatan.
Tak pelak, pajak merupakan langkah investasi jangka panjang untuk kesehatan masyarakat. Investasi dalam kesehatan melalui pajak berarti investasi dalam sumber daya manusia yang merupakan aset terbesar sebuah bangsa.
Salah satu kontribusi terbesar dari sistem perpajakan berupa upaya penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dengan tarif terjangkau. Hal ini merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan kesetaraan sosial di bidang kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan ini. Program BPJS Kesehatan dirancang untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, sehingga setiap orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa kecemasan masalah biaya.
Kesadaran dan pemahaman
Masyarakat yang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pajak, cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Kesadaran ini bukan hanya tentang kewajiban membayar pajak, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana pajak tersebut berkontribusi pada pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Selain melalui kurikulum pendidikan, edukasi untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang pajak, dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan pajak. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadakan kampanye edukasi pajak melalui media massa, media sosial, dan penyuluhan kepada masyarakat luas.
Terdapat faktor krusial yang memengaruhi pendapatan pemerintah dari pajak, yakni kepatuhan, yang dipengaruhi oleh rasa keadilan dan transparansi dalam penggunaan dana pajak Keadilan dalam pengelolaan dana pajak mencerminkan prinsip bahwa setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak harus digunakan untuk kesejahteraan bersama.
Tindak pidana korupsi dalam jumlah fantastis, yang dilakukan oleh petinggi pajak beberapa waktu lalu, sungguh sangat mencoreng kredibilitas pemerintah. Hal ini dapat menurunkan semangat wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Kejujuran pihak wajib pajak harus dibarengi pula dengan kejujuran para pejabat pajak.
Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang mengikis fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan pajak. Tingkat korupsi yang tinggi di kalangan pejabat pajak telah menciptakan persepsi negatif dan menggerogoti rasa keadilan di masyarakat. Akibatnya, wajib pajak menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban mereka.
Pencegahan korupsi dapat dilakukan sejak perekrutan pejabat pajak. Penambahan harta kekayaan secara signifikan dalam waktu singkat, patut dipertanyakan dan diselidiki secara cermat. Pejabat pajak yang melakukan korupsi harus diberhentikan secara tidak hormat dan seluruh harta kekayaannya disita oleh negara. Sanksi pidana harus dikenakan seberat-beratnya untuk membangun efek jera. Bila perlu, diberi sanksi hukuman mati.
Transparansi dalam penggunaan dana pajak adalah tentang keterbukaan informasi kepada publik mengenai bagaimana dana tersebut dihimpun dan dialokasikan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memonitor apakah dana pajak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan adil dan transparan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara alami.
Akhir kata, penulis hendak mengutip slogan ”Orang bijak taat pajak” yang popular beberapa waktu lalu dengan menambahkan ungkapan ”Pejabat taat pajak, teladan masyarakat”.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.