Dimas Muhammad Erlangga
Pengelolaan Tambang Sesuai Syariah Islam dan Marhaenisme
Edukasi | 2024-06-01 05:29:00
**Pendahuluan**
Pengelolaan sumber daya alam, termasuk tambang, adalah isu yang sangat penting di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola tambangnya agar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Pendekatan pengelolaan tambang yang sesuai dengan syariah Islam dan Marhaenisme menawarkan kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan. Artikel ini akan membahas prinsip-prinsip pengelolaan tambang berdasarkan syariah Islam dan Marhaenisme serta bagaimana kedua pendekatan ini dapat diterapkan secara sinergis untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan.
**Prinsip-prinsip Syariah Islam dalam Pengelolaan Tambang**
### Keadilan (Al-'Adl)
Syariah Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks tambang, keadilan berarti memastikan bahwa manfaat dari sumber daya ini dinikmati oleh semua pihak, terutama masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang. Hal ini mengharuskan adanya distribusi keuntungan yang adil, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, dan kompensasi yang wajar bagi mereka yang terkena dampak operasional tambang.
### Larangan Eksploitasi Berlebihan (Israf)
Islam melarang israf atau pemborosan dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Prinsip ini mengajarkan bahwa sumber daya alam harus digunakan secara bijaksana dan berkelanjutan. Pengelolaan tambang yang sesuai dengan syariah harus memastikan bahwa operasi penambangan tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.
### Amanah dan Tanggung Jawab (Amanah)
Konsep amanah dalam Islam menggarisbawahi bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam. Pengelola tambang harus bertindak sebagai penjaga yang bertanggung jawab, memastikan bahwa operasi tambang tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
### Penggunaan Harta dengan Cara yang Halal dan Thayyib
Syariah Islam menekankan bahwa penghasilan dari tambang harus diperoleh dengan cara yang halal (sesuai hukum Islam) dan thayyib (baik). Ini berarti menghindari praktik bisnis yang curang, korupsi, dan aktivitas yang merusak lingkungan. Transparansi dan akuntabilitas dalam operasi tambang adalah hal yang esensial.
**Prinsip-prinsip Marhaenisme dalam Pengelolaan Tambang**
### Kedaulatan Rakyat
Marhaenisme, yang dicetuskan oleh Bung Karno, menekankan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. Pengelolaan tambang harus memastikan bahwa kekayaan tambang digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir elit atau perusahaan asing. Ini berarti negara harus memiliki kontrol penuh atas kebijakan dan operasi tambang, serta memastikan bahwa keuntungan tambang digunakan untuk pembangunan nasional.
### Ekonomi Berdikari
Prinsip berdikari dalam Marhaenisme mengajarkan pentingnya kemandirian ekonomi. Pengelolaan tambang harus dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing dan meningkatkan kapasitas industri nasional. Pembangunan industri hilir yang mengolah hasil tambang menjadi produk jadi adalah salah satu strategi untuk mencapai kemandirian ekonomi.
### Keadilan Sosial
Marhaenisme menekankan pentingnya keadilan sosial, yang berarti bahwa hasil dari pengelolaan tambang harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Program-program pemberdayaan masyarakat, investasi dalam infrastruktur lokal, dan pelatihan keterampilan bagi pekerja lokal adalah cara-cara untuk memastikan keadilan sosial dalam pengelolaan tambang.
### Perlindungan Lingkungan
Sebagai ideologi yang berpihak pada kaum kecil dan lingkungan, Marhaenisme mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan tambang harus memperhatikan dampak lingkungan dan mengimplementasikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Reklamasi tambang, pengelolaan limbah yang baik, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan adalah bagian dari upaya ini.
**Sinergi Syariah Islam dan Marhaenisme dalam Pengelolaan Tambang**
### Kesejahteraan Masyarakat Lokal
Menggabungkan prinsip syariah Islam dan Marhaenisme berarti memastikan bahwa pengelolaan tambang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Ini termasuk memberikan kesempatan kerja, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang.
### Transparansi dan Akuntabilitas
Prinsip amanah dalam Islam dan keadilan sosial dalam Marhaenisme menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan tambang harus dilakukan dengan jujur dan terbuka, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa informasi mengenai operasi tambang, penggunaan dana, dan dampak lingkungan tersedia untuk publik.
### Praktik Bisnis yang Etis dan Berkelanjutan
Kedua ideologi ini menolak eksploitasi berlebihan dan praktik bisnis yang tidak etis. Pengelolaan tambang harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan memastikan bahwa operasi tambang tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
### Pengembangan Kapasitas Nasional
Prinsip berdikari dalam Marhaenisme dan larangan ketergantungan dalam syariah Islam mendorong pengembangan kapasitas nasional. Pengelolaan tambang harus melibatkan pengembangan teknologi lokal, pelatihan tenaga kerja, dan investasi dalam industri hilir untuk memastikan bahwa nilai tambah dari sumber daya alam dapat dinikmati oleh bangsa sendiri.
**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang**
### Regulasi dan Pengawasan
Pemerintah harus menetapkan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang sesuai dengan prinsip syariah Islam dan Marhaenisme. Ini termasuk regulasi tentang dampak lingkungan, hak-hak pekerja, dan distribusi keuntungan. Pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi ini dijalankan dengan benar.
### Partisipasi Masyarakat
Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan tambang, mulai dari perencanaan, operasi, hingga rehabilitasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dapat berupa forum konsultasi publik, perwakilan dalam badan pengawas tambang, dan program-program pengembangan masyarakat.
### Investasi dalam Teknologi Ramah Lingkungan
Pengelolaan tambang harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah dan perusahaan tambang harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru yang dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional.
### Penguatan Kapasitas Nasional
Program pelatihan dan pendidikan harus diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja lokal. Selain itu, investasi dalam industri hilir untuk mengolah hasil tambang menjadi produk jadi akan membantu meningkatkan nilai tambah dan kemandirian ekonomi nasional.
**Penutup**
Pengelolaan tambang yang sesuai dengan syariah Islam dan Marhaenisme menawarkan kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip keadilan, kemandirian, dan perlindungan lingkungan, pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Implementasi kebijakan yang mengedepankan transparansi, partisipasi masyarakat, dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan adalah langkah penting untuk mewujudkan visi ini.
Dalam era globalisasi dan tantangan lingkungan yang semakin besar, pendekatan pengelolaan tambang yang berdasarkan nilai-nilai syariah Islam dan Marhaenisme menjadi semakin relevan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat memastikan bahwa kekayaan alamnya tidak hanya dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk kesejahteraan dan keberlanjutan jangka panjang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
