Sarah Fauziah

    FOLLOW  

Ketidakadilan Kebijakan THR Memicu Kecemburuan Sosial: Dalam Islam Bagaimana?

Agama | Monday, 25 Mar 2024, 20:18 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa para tenaga honorer di Kementerian atau lembaga tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR), kecuali mereka yang telah diangkat menjadi P3K

Perangkat Desa, termasuk Kepala Desa pun tidak termasuk bagian yang akan diberikan THR. Pemerintah telah memutuskan bahwa hanya pejabat tertentu yang akan menerima THR dan gaji ke-13, seperti presiden, wakil presiden, ketua, wakil ketua, serta anggota MPR, DPR, dan para menteri.

Keputusan ini menimbulkan rasa cemburu sosial di antara pegawai, karena THR hanya diberikan kepada sebagian kecil masyarakat yang merupakan pejabat negara atau pegawai negara, sementara honorer, pekerja swasta, petani, dan buruh tidak mendapat bagian. Ironisnya, anggaran THR berasal dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat, namun hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Kondisi ini adalah akibat dari sistem sekulerisme kapitalisme yang diterapkan penguasa, yang tidak mampu memberikan keadilan. Dalam sistem ini, manusia mengatur urusan mereka sesuai dengan kepentingan, sehingga orang yang berkuasa semakin kaya sementara yang lemah semakin miskin.

Berbeda dengan Sistem Islam, Islam mengatur kesejahteraan bagi semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Kesejahteraan dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan dasar publik seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan tersebut, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap laki-laki yang mampu bekerja.

Gaji dalam Islam harus sesuai dengan jasa yang diberikan, jenis pekerjaan, waktu, dan tempat kerja, bukan hanya berdasarkan standar hidup minimum.

Negara juga wajib menyediakan anggaran untuk kebutuhan dasar publik, sehingga semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, dapat merasakan kesejahteraan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis.

Sistem Islam memastikan jaminan ini tidak hanya pada momen tertentu, tetapi setiap saat, tanpa menimbulkan kecemburuan sosial. Dengan demikian, sistem Islam memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga negara tanpa menimbulkan ketidakadilan atau kecemburuan sosial.