Jessica Natania Elvisnanda

Mediasi sebagai Instrumen Diplomasi dalam Mengatasi Konflik di Afrika Selatan

Politik | 2024-01-09 15:44:01

Sejak transisi ke demokrasi pada tahun 1994, Afrika Selatan membuka jalannya sendiri dengan pendekatan demokratis untuk menjadi pemecah masalah dan meningkatkan perdamaian serta stabilitas di benua Afrika. Hal ini meningkatkan reputasi Afrika Selatan dan menjadikan negotiated settlement (mediation atau mediasi) sebagai model penyelesaian konflik yang dapat diadopsi oleh negara-negara lain.

Di tahun yang sama, terjadi genosida di Rwanda yang membuat lubang di wilayah tersebut, mengakibatkan gelombang pengungsi dan ketegangan etnis hingga ke Zaire, Tanzania, dan Burundi. Afrika saat itu tidak mempunyai struktur untuk merespons sifat konflik yang berubah secara drastis. Organisasi Persatuan Afrika juga tidak mampu menghadapi krisis dengan sukses karena kompleksnya permasalahan yang timbul akibat dari era kolonial dan Perang Dingin.

Kegagalan tersebut kemudian mempengaruhi intervensi Afrika Selatan dalam krisis di Afrika. Dengan Organisasi Persatuan Afrika yang masih menggunakan prinsip - prinsip diplomasi ketinggalan zaman, terhambat kepemimpinan yang buruk dan kapasitas yang terbatas, Afrika memandang ke negara demokrasi yang sedang berkembang di Afrika Selatan untuk mengambil peran aktif dalam konflik - konflik di Afrika. Contohnya Presiden pertama Tanzania, Julius Nyerere, menyerahkan mediasi proses perdamaian Burundi kepada Presiden Mandela, yang dengan cepat memfasilitasi pembicaraan antara pihak-pihak bersaing dalam keruntuhan Zaire pada akhir tahun 1990-an.

Kondisi ini mengakibatkan konflik di Afrika tidak lagi dilihat dari sudut pandang Timur-Barat, melainkan seperti yang dikatakan Aboagye (2007) sebagai "konflik internal dan domestik atau konflik regional Afrika yang menuntut solusi Afrika terhadap permasalahan Afrika."

Elemen - elemen ini menjadi poin penting dalam mediasi konflik yang diterapkan Afrika Selatan (Kurt, 2009). Trust, membangun hubungan pribadi melintasi garis konflik adalah kunci meredakan kecurigaan. Local responsibility, seperti dinyatakan dalam International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) menjelaskan fungsi - fungsi sovereignty suatu negara adalah "otoritas negara bertanggung jawab atas fungsi melindungi keselamatan dan kehidupan warga negara serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Agen negara bertanggung jawab atas tindakannya, serta bertanggung jawab atas tindakan komisi dan kelalaiannya."

Kemudian start right - end right, intervensi harus kredibel sejak awal karena apa yang terjadi di awal akan menentukan hasil. Adherence to multilateral structures, intervensi apa pun harus didukung organisasi-organisasi yang legal seperti PBB, Uni Afrika, dan organisasi sub-regional di Afrika. Hal ini penting untuk memastikan keterlibatan jangka panjang dalam komunitas internasional. Comprehensive engagement, intervensi memerlukan identifikasi pemain peran kunci. Marginalisasi aktor, bahkan pihak kecil, sangatlah merugikan. Terakhir adalah fragmentation and power-sharing dalam kelompok yang sulit dilakukan karena cenderung mengarah pada terpecahnya kelompok arus utama atau bahkan kelompok marginal karena mereka berebut visibilitas dan legitmasi di antara konstituen mereka masing-masing.

Salah satu contoh penerapan metode mediasi dalam penyelesaian konflik di Afrika adalah dalam Konflik di Tigray yang dimulai pada 3 November 2020 di Region Tigray yang merupakan wilayah negara Etiopia, antara pasukan khusus Region Tigray dan Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia. Konflik ini dipicu oleh serangan mendakakn 4 November 2020 oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray (TGLF) yang didefinisikan pemerintah sebagai pemberontakan yang mengancam kedaulatan Ethiopia sebagai negara merdeka.

Uni Afrika sebagai organisasi regional di Afrika, dalam konflik ini berperan sebagai mediator. Strategi dan pendekatan yang diambil oleh Uni Afrika dalam menangani konflik ini adalah dengan cara perundingan damai yang didukung dengan komitmen dari Pasukan Pembebas Tigray dan Pemerintah Ethiopia untuk berpartisipasi dalam langkah - langkah menuju perdamaian. Dalam konflik ini, Uni Afrika berhasil menjalankan perannya dalam membangun jembatan perdamaian melalui mediasi seperti mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan tahanan perang.

Keberhasilan transisi Afrika Selatan dan keterlibatannya sebagai penemu solusi yang sesuai dengan situasi kondisi benua ini, terlebih lagi dalam perkembangan arsitektur perdamaian dan keamanan Afrika telah menempatkan negara ini pada posisi terdepan dalam menyelesaikan konflik - konflik di Afrika.

Sumber:

Aboagye, F. B. (2007). CHAPTER 1: Introduction: Motivations and Dynamic Issues of Post-Cold War Security Issues in Africa, Featus B. Aboagye. ISS Africa. Retrieved January 9, 2024, from https://issafrica.org/chapter-1-introduction-motivations-and-dynamic-issues-of-post-cold-war-security-issues-in-africa-featus-b.-aboagye

Shillinger, K. (Ed.). (2009). Africa's Peacemaker? Lessons from South African Conflict Mediation. Fanele.

Southall, R. (Ed.). (2006). South Africa's Role in Conflict Resolution and Peacemaking in Africa: Conference Proceedings. HSRC Press.

Wijayanti, D. T., & Aini, S. N. (2023). Uni Afrika: Membangun Jembatan Perdamaian dalam Konflik Pemerintah Ethiopia dan Tigray. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 5(2), 82-89. https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/viewFile/48017/21689