Mohammad Nur Rianto Al Arif

    FOLLOW  

Tantangan Transformasi Digital Pada Layanan Publik di Indonesia

Teknologi | Sunday, 24 Dec 2023, 09:29 WIB

Debat capres putaran pertama telah diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 12 Desember 2023. Salah satu topik yang dibahas ialah membahas mengenai aspek layanan publik kepada masyarakat. Salah satu capres menjanjikan internet gratis bagi para siswa yang sedang bersekolah. Kemudian capres lainnya memaparkan keberhasilan super apps yang dibuat ketika yang bersangkutan menjadi kepala daerah. Tulisan ini akan mencoba memaparkan secara objektif mengenai transformasi digital dalam akselerasi peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia.

Kehidupan modern saat ini telah mengantarkan kita ke dalam era transformasi digital yang revolusioner. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, sektor layanan publik pun tidak dapat menghindari arus perubahan ini. Transformasi digital bukan sekadar konsep, melainkan suatu keniscayaan yang mendorong pemerintahan untuk beralih ke model baru dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, akselerasi peningkatan kualitas layanan publik menjadi kunci utama untuk memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang.

Berdasarkan data, jumlah Pengguna Internet di Indonesia mencapai 213 juta orang setara dengan 77% dari total populasi Indonesia. Posisi Indonesia berada pada nomor 4 di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Kemudian rerata penggunaan intenet orang Indonesia ialah selama 7 jam 42 menit sehari. Mayoritas 98,3% pengguna internet Indonesia mengakses internet dengan menggunakan telepon genggam. Selain itu, berdasarkan Indeks literasi digital Indonesia 2022 menunjukkan angka 3,54 poin dari skala 1 – 5 atau masuk dalam kategori sedang. Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan betapa telah massif penggunaan teknologi informasi di Indonesia.

Transformasi digital menciptakan fondasi yang kokoh untuk memodernisasi seluruh tatanan pemerintahan, memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Satu aspek yang muncul sebagai pilar utama dalam perjalanan ini adalah integrasi teknologi informasi yang holistik. Pemanfaatan big data, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan efektivitas layanan.

Saat masyarakat semakin terbiasa dengan kecepatan informasi dan keterhubungan yang tak terbatas, penyediaan layanan publik yang lambat dan terbatas tidak lagi dapat diterima. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadikan transformasi digital sebagai landasan utama untuk menjembatani kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas pelayanan yang ada. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi untuk teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana teknologi dapat mengubah pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah.

Akselerasi peningkatan kualitas layanan publik tidak hanya mencakup efisiensi administratif, tetapi juga menyentuh esensi pelayanan yang lebih ramah, transparan, dan terbuka. Masyarakat harus merasakan manfaat langsung dari transformasi ini melalui kemudahan akses informasi, partisipasi yang lebih besar, dan pelayanan yang lebih terpersonal. Pemerintah yang berhasil menggabungkan teknologi dengan kepekaan terhadap kebutuhan warganya akan memperoleh kepercayaan dan dukungan yang kuat.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi digital. Pertama, ketidaksetaraan akses internet di Indonesia. Apabila kita merujuk hanya di kota-kota besar saja, mungkin akses internet mudah kita akses. Namun apakah akses ini merata di seluruh Indonesia? Sayangnya akses internet ini tidak semudah itu diakses di seluruh wilayah Indonesia terutama di area 3T, pegunungan dan di tengah laut. Oleh karenanya akses internet gratis untuk siswa perlu diikuti dengan peningkatan keterjangkauan jaringan ke seluruh Indonesia. Tantangan kedua, ialah kecepatan internet di Indonesia yang memprihatinkan, tidak hanya di dunia tetapi juga di Kawasan Asia Tenggara. Pada laporan Speedtest Global Index Juli 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-96 dari 143 negara di dunia. Di Level Asia Tenggara, Indonesia hanya mampu lebih tinggi dari Myanmar dan Kamboja.

Tantangan ketiga ialah terkait keamanan data siber di Indonesia yang lemah. Peretasan data terutama pada data yang dikelola oleh instansi pemerintah merupakan data yang paling banyak disasar oleh kejahatan siber. Berikutnya, tantangan yang dihadapi ialah terkait perubahan budaya dan mentalitas digital di masyarakat, karena seringkali muncul resistensi dari masyarakat ketika perubahan layanan dari manual menjadi digital. Tantangan kelima yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan ialah aspek geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan dan memiliki barisan pegunungan. Tantangan terakhir yang dihadapi ialah regulasi yang disusun pemerintah seringkali terlambat dengan perubahan teknologi yang baru.

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, maka terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah harus mempercepat perluasan akses digital di Indonesia. Seluruh desa dan kelurahan di Indonesia harus bisa terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil dan cepat. Kedua, untuk memperkuat keamanan data maka pemerintah harus berani untuk membuat terobosan terkait dengan kemandirian teknologi. Salah satu kerentanan muncul karena teknologi yang kita gunakan adalah produk dari negara lain. Ketiga, untuk merubah budaya dan mentalitas digital di masyarakat maka pemerintah perlu meningkatkan Pendidikan dan pelatihan keterampilan digital secara masif dan terstruktur. Keempat, regulasi terkait teknologi perlu disusun secara holistik. Strategi terakhir ialah perlu ada kolaborasi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah, swasta, maupun institusi Pendidikan.

Transformasi digital bukanlah titik akhir, tetapi perjalanan yang terus-menerus. Pemerintah perlu terbuka terhadap inovasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemitraan dengan sektor swasta dan mendorong start-up teknologi adalah langkah kunci dalam menjaga agar pelayanan publik tetap relevan di era yang terus berubah.

Strategi meningkatkan kualitas layanan publik melalui transformasi digital adalah komitmen untuk membentuk masa depan di mana setiap warga dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang efisien, inovatif, dan terkini. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemerintah dapat menjadi pionir dalam membawa masyarakat menuju pelayanan publik terdepan yang memenuhi tuntutan zaman digital.

Oleh: M. Nur Rianto Al Arif (Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia)