Dimas Muhammad Erlangga

Otonomi Khusus untuk Papua telah Mati Sedari Awal

Politik | 2023-12-08 08:51:39

Bagaimana dinamika politik terkini Papua baik internasional maupun seputar kebijakan pemerintah di sana?

Papua, terutama Papua dan Papua Barat di Indonesia, adalah daerah yang memiliki dinamika politik yang kompleks. Dinamika ini melibatkan berbagai aktor baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa hal terkait dengan dinamika politik di Papua antara lain:

### Kebijakan Pemerintah Pusat:

1. **Otonomi Khusus:** Pemerintah Indonesia telah memberikan otonomi khusus kepada Papua dan Papua Barat melalui Undang-Undang Otonomi Khusus pada tahun 2001. Namun, implementasi otonomi khusus ini masih menjadi perdebatan karena pandangan yang berbeda tentang sejauh mana otonomi tersebut telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

2. **Pembangunan Infrastruktur:** Pemerintah pusat juga terus melakukan pembangunan infrastruktur di Papua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, ada kritik terhadap proyek-proyek ini terkait dampak lingkungan dan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek.

3. **Isu HAM dan Konflik:** Isu Hak Asasi Manusia (HAM) terutama terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu tetap menjadi perhatian, serta konflik-konflik lokal di daerah tersebut yang terkait dengan masalah otonomi, ekonomi, dan keadilan sosial.

### Dinamika Internasional:

1. **Sorotan Internasional:** Papua sering kali menarik perhatian internasional, terutama dari organisasi hak asasi manusia dan kelompok-kelompok advokasi yang peduli terhadap nasib masyarakat Papua. Beberapa pihak internasional menyuarakan keprihatinan terhadap situasi di Papua.

2. **Hubungan Diplomatik:** Beberapa negara dan kelompok internasional telah menyuarakan dukungan atau keprihatinan terhadap Papua melalui forum diplomatik. Ini bisa mencakup panggilan untuk dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok masyarakat Papua.

3. **Pengaruh Eksternal:** Tidak jarang, dinamika politik di Papua dipengaruhi oleh aktor eksternal yang memanfaatkan situasi ini untuk tujuan politik atau kepentingan tertentu, baik dalam mendukung gerakan kemerdekaan Papua maupun untuk kepentingan politik atau ekonomi lainnya.

Kondisi politik di Papua sangat kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor baik lokal maupun global. Perdebatan tentang otonomi, pengembangan ekonomi, serta isu-isu hak asasi manusia dan konflik masih terus berlangsung di sana.

Di masa lalu sampai sekarang masalah Papua sudah di perbincangkan di dunia. Apalagi dengan dominasi pasar bebas di abad 21. Semuanya menjadi terang benderang.

Saya pikir, semangat rakyat Papua sama dengan penduduk dunia lainnya. Problem pokoknya adalah bagaimana Papua itu tetap ada dalam ruang sekarang dan tidak tenggelam. Demi menatap masa depan itu, tentu terjadi pergolakan. Ada persoalan eksploitasi yang tak adil.

Penyelenggaraan otsus (otonomi khusus) sudah belasan tahun di sini, namun bagi saya, otsus ibarat sebuah mumi yang secara fisik ada, dipajang dan tentu ada pengawetan agar tidak busuk.

Sampai sekarang, dunia terus tanya Papua ke pemerintah pusat, tentu pemerintah selalu jawab dengan dalih otsus. Awal Januari 2000 nama Irian Jaya kembali jadi Papua. Awal dari Papua Baru lahir. Adalah otsus Papua. Kendaraan yang diberi nomor hukum 21/2001 ini, bagi pemerintah pusat, menjadi istimewa untuk mengatasi masalah Papua. Bayi yang lahir itu justru sebagian rakyat Papua anggap sudah mati, namun belum juga dikubur. Otsus Papua kini menjadi tontonan menarik sejumlah kalangan.

Mengapa otonomi khusus papua diumpamakan sebagai mumi?

Pembuatan perumpamaan atau analogi sering kali dilakukan untuk menjelaskan suatu konsep atau situasi dengan menggunakan gambaran yang lebih mudah dipahami. Penggunaan analogi "mumi" untuk menyebut otonomi khusus Papua mungkin terkait dengan beberapa aspek:

1. **Perlindungan dan pelestarian:** Mumi sering kali dianggap sebagai benda kuno yang harus dilestarikan dan dilindungi agar tetap terjaga nilai sejarah dan kebudayaannya. Demikian pula dengan otonomi khusus Papua, ide utamanya adalah untuk melindungi hak-hak, budaya, dan identitas masyarakat Papua.

2. **Keterbatasan dalam kehidupan:** Mumi seringkali dipahami sebagai sesuatu yang terkekang atau terbatas dalam pergerakannya karena disimpan dalam kondisi khusus. Otonomi khusus bagi Papua juga memiliki batasan-batasan tertentu yang mungkin membuatnya terasa terkekang dalam konteks pemerintahan dan kebijakan nasional.

3. **Kontroversi atau polarisasi:** Analogi mumi juga dapat merujuk pada kontroversi atau perdebatan seputar topik tersebut. Otonomi khusus Papua sering menjadi topik yang kontroversial, yang memicu perdebatan tentang implementasi, dampak, dan keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.

Namun, penting untuk diingat bahwa analogi atau perumpamaan bisa diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai orang dan dapat memiliki konotasi yang berbeda-beda pula. Beberapa orang mungkin merasa analogi tersebut kurang sesuai atau tidak pantas karena nilai-nilai budaya atau pandangan yang berbeda.

Yang namanya mumi, hanya akan jadi pajangan semata. Bila perlu dimuseumkan. Susah sekali menguburnya karena hal itu merupakan hiburan yang menantang orang untuk memandangnya dengan cara masing-masing. Perjalanan otsus menuju alamnya yang kemudian saya sebut “Mumi Otsus” diawali dengan demonstrasi atau sikap penolakan dan kebijakan negara Indonesia sendiri yang mengharuskan si Otsus menjadi mumi. Sesuatu yang ada secara fisik tapi tidak bernyawa. Ruhnya sudah pergi ke alam baka.

Mengapa Otonomi Khusus Papua Kehilangan Ruhnya?

Otonomi Khusus Papua diciptakan dengan tujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengelola urusan dalam lingkup tertentu, seperti pengelolaan sumber daya alam, budaya, dan kebijakan pendidikan serta kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang menyatakan bahwa konsep asli dari Otonomi Khusus ini telah kehilangan "ruh" atau intinya. Beberapa alasan yang mungkin dapat menjelaskan hal ini termasuk:

### Implementasi yang Tidak Memadai:

1. **Kurangnya Implementasi Efektif:** Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur Otonomi Khusus, implementasinya belum selalu sesuai dengan tujuan utamanya. Banyak yang merasa bahwa kebijakan dan program-program yang seharusnya mendukung otonomi ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di lapangan.

2. **Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas:** Provinsi Papua dan Papua Barat mungkin menghadapi kendala dalam mengelola otonomi ini karena keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan kapasitas administratif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program yang diinginkan.

### Isu Konflik dan Ketidakpuasan:

1. **Konflik dan Ketegangan Sosial:** Beberapa konflik sosial dan politik di wilayah Papua telah mempengaruhi implementasi otonomi. Konflik dan ketegangan di antara pemerintah pusat, elemen masyarakat Papua, dan kelompok separatis dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari kebijakan otonomi.

2. **Ketidakpuasan dalam Partisipasi:** Masyarakat setempat mungkin merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait implementasi otonomi, sehingga merasa bahwa kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya mewakili kebutuhan dan aspirasi mereka.

### Dampak Negatif Pembangunan:

1. **Dampak Pembangunan yang Tidak Merata:** Sebagian masyarakat merasa bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua tidak merata dan tidak selalu menguntungkan mereka secara langsung, terutama dalam hal distribusi kekayaan alam dan pemberdayaan ekonomi lokal.

2. **Isu Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial:** Proyek-proyek pembangunan, terutama yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, sering dikaitkan dengan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan masyarakat lokal.

Penting untuk dicatat bahwa persepsi kehilangan "ruh" dari Otonomi Khusus Papua bisa berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan pengalaman masing-masing pihak. Upaya evaluasi dan perbaikan terus menerus diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat efektivitas dari konsep otonomi ini.

Semangat pembangunan Papua. Semua orang setuju Papua harus disejahterakan, tapi dana yang sekian banyak itu tidak membawa perubahan apa-apa. Karena kecurigaan antara pemerintah pusat dan orang Papua itu masih tinggi, jadi apapun yang dibawa oleh pemerintah pusat terus ditanggapi secara “oportunis”.

Sejarah masa lalu yang identik dengan kekerasan itu menjadi cerita yang turun temurun kalangan rakyat Papua, sehingga membekas sampai sekarang. Karenanya implementasi otsus itu harus demokratis, melibatkan rakyat Papua sebagai subyek. Apa yang berjalan sekarang, uang otsus digunakan untuk program-program dari Jakarta, bukan untuk kepentingan kesejahteraan Papua sesuai amanat otsus. Orang Papua lantas memandang otsus itu semata dananya, atau uangnya, bukan program untuk memajukan atau aktualisasi diri.

Selain itu, implementasi otsus sejak paket tersebut ada, sampai sekarang para pejabat pusat dan daerah lebih banyak sibuk urus kewenangan mereka. Melalui pemerintah kabupaten itu tidak akan efektif karena berjarak dari rakyat marhaen disana. Seharusnya berbasiskan rakyat miskin atau suku-suku yang ada.

Bagaimana penilaian mengenai dukungan internasional terhadap gerakan kemerdekaan di Papua?

Dukungan internasional terhadap gerakan kemerdekaan di Papua merupakan topik yang kompleks dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara umum, dukungan internasional terhadap gerakan kemerdekaan di Papua tidaklah konsisten dan bervariasi dari satu negara atau organisasi ke negara atau organisasi lainnya. Berikut beberapa penilaian terkait dengan dukungan internasional terhadap gerakan kemerdekaan di Papua:

### Dukungan dari Beberapa Negara dan Kelompok:

1. **Organisasi HAM dan Aktivis:** Beberapa kelompok aktivis HAM dan organisasi non-pemerintah telah menyuarakan dukungan mereka terhadap gerakan kemerdekaan di Papua, memperjuangkan hak-hak sipil dan politik bagi masyarakat Papua serta menyoroti isu-isu hak asasi manusia di sana.

2. **Beberapa Negara:** Ada beberapa negara yang secara verbal atau melalui diplomatinya telah mengekspresikan keprihatinan atau dukungan terhadap aspirasi kemerdekaan di Papua. Namun, tidak semua negara mengambil langkah konkret untuk mendukung secara terbuka gerakan kemerdekaan di sana karena pertimbangan hubungan diplomatik dan kepentingan nasional.

### Tidak Ada Dukungan dari Mayoritas Negara:

1. **Prinsip Kedaulatan:** Mayoritas negara di dunia, termasuk banyak negara besar dan pemerintah internasional, cenderung menghormati prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara. Oleh karena itu, dukungan terbuka terhadap gerakan kemerdekaan di Papua cenderung jarang dilakukan untuk menghindari campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara.

2. **Keterbatasan Dukungan Aktif:** Meskipun ada simpati terhadap aspirasi kemerdekaan di Papua, keterbatasan dukungan aktif dari negara-negara lain sering kali karena pertimbangan politik, ekonomi, atau keamanan. Dukungan terhadap gerakan kemerdekaan bisa dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara, yang bisa mengganggu hubungan diplomatik.

### Variasi Sudut Pandang:

1. **Sikap Berbeda-beda:** Ada negara atau kelompok yang cenderung memandang gerakan kemerdekaan di Papua sebagai upaya yang sah dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan politik. Namun, ada juga yang lebih menekankan pentingnya menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi.

2. **Dampak Politik dan Ekonomi:** Dukungan terhadap gerakan kemerdekaan di Papua juga bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi suatu negara terhadap Indonesia, yang merupakan negara besar dan memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara.

Kesimpulannya, meskipun ada dukungan dari sejumlah pihak internasional terhadap gerakan kemerdekaan di Papua, mayoritas negara dan organisasi cenderung menjaga sikap netral atau tidak mengambil tindakan konkrit yang bisa dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia.

Bagaimana dengan gerakan demokrasi di Papua saat ini, apa yang menjadi tuntutan pokok mereka?

Gerakan demokrasi di Papua saat ini melibatkan beragam kelompok dan individu yang berjuang untuk meningkatkan partisipasi politik, hak asasi manusia, dan kemandirian lokal. Beberapa tuntutan pokok yang menjadi fokus gerakan demokrasi di Papua antara lain:

### 1. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial:

- **Penegakan Hak Asasi Manusia:** Gerakan demokrasi di Papua menekankan perlunya penegakan hak asasi manusia yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Papua. Ini termasuk perlindungan terhadap hak atas tanah, lingkungan, pendidikan, dan kebudayaan asli Papua.

- **Keadilan Sosial:** Ada tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Papua, termasuk distribusi yang lebih adil terhadap kekayaan alam dan manfaat dari pembangunan di wilayah tersebut.

### 2. Otonomi dan Kemandirian Lokal:

- **Implementasi Otonomi yang Efektif:** Gerakan demokrasi di Papua mendesak agar implementasi otonomi khusus lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam, budaya, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara lebih mandiri.

- **Partisipasi Masyarakat:** Tuntutan untuk memperkuat peran dan partisipasi masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam hal kebijakan dan program-program pembangunan di daerah mereka.

### 3. Dialog dan Penyelesaian Konflik:

- **Dialog dan Rekonsiliasi:** Mendorong dialog terbuka antara pemerintah pusat Indonesia, elemen masyarakat Papua, serta kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mencari solusi damai atas konflik dan ketegangan yang terjadi di Papua.

- **Penyelesaian Konflik Secara Diplomatik:** Gerakan demokrasi juga menyerukan penyelesaian konflik secara diplomatik dan dialogis sebagai langkah menuju perdamaian, keselarasan kepentingan, serta kesejahteraan bersama antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

### 4. Partisipasi Politik dan Pengakuan Identitas Budaya:

- **Pengakuan Identitas Budaya:** Menuntut pengakuan terhadap identitas budaya Papua serta hak untuk memelihara dan mengembangkan budaya dan bahasa asli mereka.

- **Partisipasi Politik yang Lebih Besar:** Mendorong partisipasi politik yang lebih besar dari masyarakat Papua dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum, serta memastikan representasi mereka di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Gerakan demokrasi di Papua merupakan bagian dari upaya yang berkelanjutan untuk memperjuangkan hak-hak sipil, politik, dan kesejahteraan masyarakat Papua, serta menekankan perlunya dialog, keadilan, dan pengakuan terhadap identitas budaya mereka.

Rakyat Papua dan rakyat Indonesia umumnya menghadapi persoalan yang sama yakni imperialisme. Bagaimana perspektif untuk membawa ini sebagai agenda bersama pergerakan nasional?

Menghadapi persoalan imperialisme dan kolonialisme, baik yang dirasakan oleh masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia secara umum, bisa menjadi landasan bagi upaya bersama dalam pergerakan nasional. Berikut beberapa perspektif untuk mengangkat hal ini sebagai agenda bersama:

### 1. Solidaritas melawan Imperialisme:

- **Pemahaman Bersama akan Sejarah:** Masyarakat Indonesia dapat memahami bahwa Papua juga mengalami pengalaman kolonialisme dan perjuangan yang serupa dalam meraih kemerdekaan, meskipun dalam konteks yang berbeda. Solidaritas dapat dibangun dari kesadaran akan sejarah ini.

- **Pendekatan Bersama dalam Menentang Imperialisme:** Pergerakan nasional Indonesia dapat mendukung penentangan terhadap bentuk imperialisme yang terus menerus di Papua, baik dalam bentuk dukungan politik, advokasi hak asasi manusia, maupun upaya diplomasi.

### 2. Keadilan dan Kesejahteraan Bersama:

- **Mencapai Keadilan Sosial:** Memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi untuk semua rakyat Indonesia, termasuk Papua, merupakan agenda bersama yang dapat diperjuangkan. Ini bisa termasuk distribusi yang adil atas kekayaan alam, hak atas tanah, dan pemberdayaan ekonomi.

- **Partisipasi dan Pengakuan Identitas:** Mempromosikan partisipasi politik yang lebih besar dari masyarakat Papua dalam proses demokrasi nasional serta pengakuan terhadap identitas budaya dan hak-hak asasi mereka.

### 3. Dialog dan Resolusi Konflik:

- **Mengutamakan Dialog dan Damai:** Bersama-sama mencari solusi damai dan dialogis dalam menyelesaikan konflik serta membangun rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat Papua.

- **Mencari Kesamaan dan Keselarasan:** Fokus pada nilai-nilai dan tujuan bersama yang ingin dicapai, seperti keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia.

### 4. Membangun Kesadaran Bersama:

- **Edukasi dan Kesadaran Publik:** Membangun kesadaran akan pentingnya solidaritas, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia, termasuk pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan aspirasi masyarakat Papua.

- **Advokasi Bersama:** Membawa isu-isu Papua ke dalam diskusi nasional, memperkuat solidaritas antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya, serta mendorong pemerintah untuk bertindak demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

Mengangkat isu imperialisme dan kolonialisme sebagai agenda bersama dalam pergerakan nasional membutuhkan komitmen untuk memahami, menghormati, dan mendukung hak-hak dan aspirasi semua rakyat Indonesia, tanpa memandang perbedaan geografis atau budaya. Solidaritas dan kerja sama dapat menjadi fondasi untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masa depan yang lebih adil dan inklusif bagi semua warga Indonesia.

Gerakan untuk menempatkan imperialisme dan kolonialisme sebagai persoalan itu ada di tingkat lokal, di kampung-kampung. Sekarang di Papua di mana-mana orang resah dengan masuknya perusahaan-perusahaan, tanah yang dirampas, sungai yang dicemari, dan lain-lain.

Sejarahnya negeri itu direbut oleh proklamator RI, Sukarno. Sampai saat ini rakyat Papua merasa terus terancam karena ulah pemerintah sendiri. Janji-janji di masa lalu tidak ditepati, tapi malah rakyat jelata ditindas. Ini membawa luka yang sulit disembuhkan. Pemerintah harus membuat terobosan yang “wow” (luar biasa_red.) bila ingin tetap mempertahankan Papua dalam NKRI. Misalnya membatalkan kontrak dengan Freeport untuk kedaulatan rakyat Papua. Itu akan luar biasa.

apa pesan untuk kaum pergerakan di Indonesia terutama di Papua?

Bagi kaum pergerakan di Papua, pesan pentingnya adalah:

### 1. Dialog dan Penyelesaian Damai:

- **Prioritaskan Dialog:** Dorong dialog terbuka antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk mencari solusi damai atas ketegangan politik dan konflik yang berkepanjangan.

- **Perjuangkan Perdamaian:** Jalin semangat perdamaian dan rekonsiliasi sebagai landasan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Papua.

### 2. Hak Asasi Manusia dan Identitas Budaya:

- **Perjuangkan Hak Asasi Manusia:** Terus perjuangkan hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, kebebasan berpendapat, dan hak-hak budaya serta perlindungan terhadap masyarakat adat.

- **Pengakuan Identitas Budaya:** Dukung pengakuan, pelestarian, dan pengembangan identitas budaya asli Papua sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia.

### 3. Partisipasi Politik dan Otonomi yang Efektif:

- **Partisipasi Politik yang Lebih Besar:** Aktif terlibat dalam proses politik dan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan umum serta memperjuangkan representasi yang lebih kuat di tingkat pemerintahan.

- **Perjuangkan Otonomi yang Efektif:** Perjuangkan implementasi otonomi khusus yang lebih efektif, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua.

### 4. Solidaritas dan Kesatuan Nasional:

- **Solidaritas dalam Persatuan:** Terus memperkuat solidaritas dan persatuan dengan masyarakat Indonesia lainnya sebagai bagian dari bangsa yang memiliki keberagaman budaya dan identitas.

- **Pesan Perdamaian dan Kesatuan:** Sampaikan pesan perdamaian, kesatuan, dan kebersamaan sebagai jalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

### 5. Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan:

- **Pembangunan yang Berkelanjutan:** Perjuangkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, memastikan distribusi yang adil atas kekayaan alam dan manfaat dari pembangunan di wilayah Papua.

- **Pendekatan Partisipatif:** Galang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, memperhitungkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Papua.

Pesan utama bagi kaum pergerakan di Papua adalah untuk terus memperjuangkan hak-hak yang adil, mendukung dialog damai, memperkuat partisipasi politik, serta menjaga semangat solidaritas dan kesatuan nasional untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam kerangka negara Indonesia yang beragam.

Filosofi dasar kita sama. Berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemerdekaan dan pembebasan dari tirani imperialisme-kolonialisme. Problem pokok Papua adalah imperialisme-kolonialisme. Ini yang perlu didukung oleh gerakan rakyat di manapun.