Dimas Muhammad Erlangga

Pilpres 2024: Derby Kaum Nasionalis (dan Religius), Awas Penumpang Gelap!

Politik | 2023-11-17 12:51:14

Bagi penggemar Sepak Bola, kosa kata “Derby” bukanlah hal yang asing di telinga. Dalam liga-liga utama di Eropa seringkali Pertandingan Derby menjadi pertandingan yang selalu dinantikan dengan dukungan fanatik masing-masing suporter. Di English Premier League kita mengenal Derby of Manchester yang mempertemukan MU si setan merah berhadapan dengan Manchester City. Di Seria A Italia kita mengenal pertemuan antara AC Milan berhadapan dengan Inter Milan yang dikenal dengan Derby della Madonnia. Demikian pula di Liga Super Indonesia yang mempertemukan Persib Bandung berhadapan dengan Persija Jakarta.

Meminjam Merriam Webster’s Collegiate Dictionary edisi ke sepuluh, kurang lebih derby bermakna sebagai sebuah kontes pertandingan yang terbuka untuk umum atau merajuk pada peserta tertentu. Dari sinilah berkembang dalam dunia sepak bola untuk menyebut pertandingan yang dilakukan oleh Tim Sekota. Sementara, dalam halaman wikipedia arti kata derby bisa dimaknai sebagai pertandingan olahraga dalam cabang sepakbola yang mempertemukan dua tim dalam satu kota yang masing-masing memiliki rivalitas tersendiri, persaingannya sangat seru dan bergengsi.

Apakah kosa kata Derby ini bisa kita sematkan pada Pilpres 2024 mendatang ? Mengingat ketiga pasang calon Presiden yang telah mendaftar di KPU sama-sama menawarkan program kemandirian bangsa. Sebuah tawaran program guna melepaskan diri dari jerat liberalisasi yang terbukti menjadikan Indonesia sebagai pasar produk global serta sebagai sumber eksploitasi suber daya alam bagi kepentingan industry luar negeri. Sebuah tawaran program yang mensaratkan keberanian para pengusungnya untuk menolak segala kepentingan asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Sebuah prasarat untuk menjadikan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa asing.

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung oleh PDIP mempropagandakan Tri Sakti ajaran Bung Karno yang mengedepankan Kedaulatan dalam Bidang Politik, Berdikari secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Bidang Budaya. Sementara di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran dalam berbagai orasi politiknya lebih banyak mengkritik situasi dan kondisi ekonomi Bangsa Indonesia yang terjerat pada kepentingan asing dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum beranjak dari kungkungan kemiskinan. Tidak luput, Prabowo juga menawarkan bangsa ini untuk kembali pada filsafah bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945, terutama Pasal 33 UUD 1945. sementara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar usung Indonesia Adil Makmur untuk Semua.

Satu benang merah yang bisa kita tarik dari tawaran program ketiga pasangan Calon Presiden, yaitu sentimen ekonomi kerakyatan yangmencoba mengambil ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran Soekarno sebagai “Komoditi” yang hendak ditawarkan kepada calon pemilihnya. Sama-sama berjargon Nasionalis, sama-sama mengedepankan program ekonomi kerakyatan yang meletakan kepentingan ekonomi-politik dalam negeri diatas kepentingan luar negeri. Jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada pertarungan Pilpres 2019 lampau, dimana kalimat Neoliberalisme hanya terdengar sayup-sayup. Namun dalam pertarungan Pilpres mendatang, persoalan Neoliberal seakan menjadi menu bersama diantara para kandidat yang bertarung. Sebuah puncak kemenangan para aktifis yang selama ini terus mengkampanyekan dan mengumandangkan persoalan kemandirian bangsa, Pancasila dan UUD 1945.

Yang kemudian menjadi persoalan kita bersama adalah bagaimana memastikan Presiden terpilih mendatang untuk secara tegas dan konsekuen manjalankan tawaran program yang mereka usung untuk lima tahun ke depan. Harus kita uji, seberapa jauh tingkat keimanan dan keyakinan mereka terhadap program kemandirian bangsa. Apakah program tersebut hanya sekedar menjadi “komoditi” yang seksi untuk menarik para konstituen atau sebagai sebuah manifestasi kesadaran sejati mereka. Selain daripada itu, hal yang perlu diwaspadai dan dicermati bersama adalah kelompok-kelompok atau agen – agen Neoliberal yang mendapat tumpangan dari masing-masing calon Presiden. Harus disadari bahwa Pilpres kali ini tak ada calon Presiden yang jelas yang bisa menghindar dari persoalan neoliberalisme dan neokolonialisme yang terjadi pada saat Pilpres 2019. Menjadi catatan utama kepada kedua pasang calon Presiden bahwa karena kelompok Neoliberal yang selama ini menjadi penopang utama dari pemerintahan ini maka tidak menutup kemungkinan mereka akan menyusup masuk untuk memenangkan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.