viiogiska
Pemerataan Pendidikan Indonesia
Info Terkini | Monday, 21 Aug 2023, 23:20 WIBKualitas pendidikan dan proses pemerataannya telah menjadi isu menahun yang tak kunjung terpecahkan. Pemerataan pendidikan adalah hal krusial dalam pembangunan dan perkembangan sebuah negara. Dampak pendidikan terhadap generasi muda sangat beragam, mulai dari melatih keterampilan sosial, kemampuan berpikir kritis, dan membangun karakter. Pendidikan yang merata berarti SDM yang berkembang, berwawasan luas, dan turut berkontribusi dalam pertumbuhan negara, khususnya dalam sektor ekonomi. Ini berarti kesenjangan akan berkurang seiring meratanya pendidikan.
Ada berbagai faktor yang menghambat pemerataan pendidikan di Indonesia. Dari faktor ekonomi sampai geografi. Kombinasi faktor-faktor inilah yang kian menyulitkan upaya pemerintah dalam memeratakan pendidikan.
Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi di area terpencil, khususnya daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sangat tertinggal dengan daerah padat penduduk seperti Jawa dan Sumatra. Rendahnya pendapatan di daerah tersebut menyebabkan akses pendidikan menjadi sulit. Orang tua kesulitan membeli seragam dan sepatu untuk anak-anaknya. Belum lagi biaya transportasi dan biaya tambahan lainnya. Kemudian, rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang menciptakan efek domino berkelanjutan.
Dari segi geografis, bentuk Indonesia yang berupa kepulauan menghambat transportasi barang maupun orang. Ini berarti transportasi bahan baku untuk membangun sarana dan fasilitas pendidikan lebih sulit dibanding negara lain. Selain itu, banyak murid yang harus melewati medan yang tangguh, seperti selat dan sungai. Kendala ini, digabungkan dengan pendapatan rendah membuat akses pendidikan semakin mustahil.
Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga merupakan faktor kunci. Di daerah terpencil, khususnya daerah yang rakyatnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh kasar (petani, nelayan), banyak rakyat yang memiliki pola pikir bahwa pendidikan tidak akan terpakai, mengingat mata pencaharian mereka yang tidak butuh keterampilan khusus.
Pro
Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memeratakan pendidikan di Indonesia, hendaknya kita mengetahui apa saja yang tercakup dalam pemerataan. Pemerataan pendidikan tidak hanya menyamakan jumlah fasilitas dan instansi pendidikan (sekolah, universitas, institusi, dll.) pendukung di semua daerah, namun menyetarakan kualitas pendidikan serta sarana dan prasarana di seluruh instansi tersebut.
Dalam praktiknya, pemerintah telah berusaha membangun lebih banyak sekolah di area-area yang lebih terpencil. Hal ini dilakukan agar lebih banyak anak-anak menjangkau sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana di luar sektor pendidikan juga kian ditingkatkan, seperti membangun jembatan dan jalan yang layak agar akses sekolah semakin mudah.
Alokasi APBN 2024 untuk sektor pendidikan adalah sebesar 660,8 triliun atau 20% dari APBN 2024. Dana ini nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan berupa program seperti ini memberikan kesempatan bagi rakyat dengan ekonomi tertinggal untuk mendapat pendidikan layak.
Kebijakan pemerintah seperti zonasi juga memastikan anak mendapatkan sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya. Ini berarti biaya transportasi yang minimal dan manajemen waktu yang lebih mudah.
Kontra
Meski banyak upaya dilakukan untuk memeratakan pendidikan, namun banyak praktiknya yang masih belum maksimal. Korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya hal ini. Banyak hal yang harus dibenahi untuk memeratakan pendidikan di Indonesia.
Meskipun sarana dan prasarana pendidikan terus bertambah, tenaga pengajar yang tersedia di pelosok cenderung sedikit. Banyak daerah terpencil yang hanya memiliki beberapa guru, bahkan tidak ada guru sama sekali. Penyebab utamanya adalah ketidaksejahteraan yang diterima guru yang mengajar di pelosok. Gaji yang sedikit, lingkungan yang tidak kondusif dan sarana tidak memadai membuat banyak guru lebih memilih bekerja di kota besar yang menjamin kesejahteraan lebih.
Kebijakan zonasi juga belum dipraktikkan secara benar. Banyak orangtua yang menyuap pihak sekolah untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit, padahal tempat tinggalnya jauh dari tempat tersebut. Calon siswa yang seharusnya mendapatkan kursi di sekolah tersebut ditolak tanpa alasan jelas, karena tempatnya sudah direbut oleh orang-orang yang menyuap.
Kesimpulan
Pemerataan pendidikan Indonesia terus diupayakan, dan meskipun prosesnya lamban dan cenderung stagnan, keputusan pemerintah patut diapresiasi. Mulai dari alokasi dana APBN hingga kebijakan zonasi, semuanya merupakan langkah tepat untuk pemerataan pendidikan. Namun, masih banyak yang harus dibenahi seperti pemerataan tenaga pengajar dan korupsi dalam sistem zonasi. Ini semua harus diperbaiki jika Indonesia ingin mencapai pemerataan pendidikan sejati.
https://www.melintas.id/news/342747977/ini-pembagian-alokasi-dan-besaran-kenaikan-gaji-asn-serta-pensiunan-yang-disebut-presiden-dalam-pidatonya
https://www.kabarpendidikan.id/2021/06/pemerataan-pendidikan-di-indonesia.html
https://cendekiamuslim.or.id/begitu-pentingnya-pendidikan-bagi-kehidupan
https://onlinelearning.binus.ac.id/2020/12/28/pentingnya-pendidikan-berkualitas-demi-tingkatkan-sdm-yang-handal/
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
