Reidhia Salsabila
Negosiasi dalam Politik Indonesia
Politik | 2023-07-05 07:29:45Komponen dalam negosiasi politik Indonesia adalah:
Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistempresidensial. Sistem politiknya didasarkan pada konstitusiyang memberikan kekuasaan kepada tiga lembaga pemerintahyang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Partai politik memainkan peran penting dalam negosiasipolitik di Indonesia. Partai politik memperjuangkankepentingan masing-masing dan seringkali terlibat dalamperundingan untuk membentuk koalisi atau mendukung calonpresiden atau perdana menteri.
Dalam praktik negosiasi politik di Indonesia, koalisi politiksering terbentuk untuk memperoleh mayoritas suara dalamparlemen atau membangun dukungan untuk calon presidenatau perdana menteri. Koalisi politik bisa terdiri dari beberapapartai politik yang memiliki agenda bersama atau kepentinganpolitik yang saling mendukung.
Negosiasi politik di Indonesia juga terjadi dalam kontekspemilihan umum. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah adalah momen penting di mana partai politik dan calon-calon politik berupaya untukmemperoleh dukungan publik dan negosiasi terjadi dalamrangka membangun aliansi dan mendapatkan dukungan partaipolitik lainnya.
Dalam negosiasi politik, kompromi adalah elemen penting. Para politisi sering kali terlibat dalam perundingan yang kompleks untuk mencapai kesepakatan yang salingmenguntungkan. Kompromi ini bisa melibatkan berbagai isupolitik, kebijakan publik, atau pembagian kekuasaan.
Indonesia memiliki keberagaman etnis dan budaya yang signifikan. Negosiasi politik sering melibatkan kepentinganregional dan etnis yang beragam, serta mempertimbangkankepentingan daerah yang berbeda-beda di seluruh Indonesia.
Elite politik Indonesia, termasuk tokoh-tokoh politik, partaipolitik, dan kelompok kepentingan, memiliki pengaruh besardalam praktik negosiasi politik. Mereka sering kali memilikijaringan dan kekuatan politik yang memengaruhi proses negosiasi dan pengambilan keputusan politik.
Dampak Positive dari praktek negosiasi politik Indonesia
Praktik negosiasi politik di Indonesia memiliki beberapadampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pertama, negosiasi politik memungkinkan adanya representasiyang lebih inklusif. Melalui proses negosiasi, kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam dapat diwakili dalampengambilan keputusan politik. Ini membantu menciptakansistem politik yang lebih demokratis, di mana berbagaikelompok dan lapisan masyarakat memiliki kesempatan untukberpartisipasi dan memberikan suara mereka. Representasiyang lebih inklusif memungkinkan kebijakan publik yang lebih mewakili kebutuhan dan kepentingan seluruhmasyarakat.
Selanjutnya, negosiasi politik juga dapat menghasilkankompromi yang menguntungkan. Dalam proses negosiasi, berbagai kepentingan dan pandangan politik salingdipertimbangkan. Para pemimpin politik dapat mencapaikesepakatan kompromi yang mempertimbangkan berbagaifaktor dan kepentingan yang ada. Hal ini menghasilkankebijakan publik yang lebih seimbang dan dapat memberikanmanfaat bagi masyarakat secara luas. Kompromi inimemungkinkan penyeimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan kepentingan nasional dalam mengambilkeputusan politik.
Selain itu, praktik negosiasi politik yang efektif juga berkontribusi pada stabilitas politik yang penting bagimasyarakat. Melalui proses negosiasi, terbentuknya koalisipolitik yang stabil dapat menjaga kontinuitas pemerintahandan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Stabilitaspolitik menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksidan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan sektorbisnis. Hal ini menciptakan kondisi yang menguntungkanuntuk pembangunan ekonomi, investasi, dan kesejahteraanmasyarakat secara keseluruhan.
Dengan demikian, praktik negosiasi politik di Indonesia dapatmemberikan dampak positif, seperti representasi yang lebihinklusif, kompromi yang menguntungkan, dan stabilitaspolitik. Namun, perlu diingat bahwa hasil negosiasi politiktidak selalu sempurna dan tergantung pada konteks politik, kualitas negosiasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Dampak Negative Praktik Negosiasi Politik Indonesia
Namun, praktik negosiasi politik di Indonesia juga dapatmemiliki beberapa dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pertama, negosiasi politik yang intens dapatmenyebabkan perubahan kebijakan yang sering terjadi. Ketika partai politik atau koalisi berganti kekuasaan, kebijakanpublik yang sudah ada dapat diubah atau digantikan dengankebijakan baru. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat dan tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat. Masyarakat harusberadaptasi dengan perubahan tersebut dan terkadang sulituntuk mengetahui kebijakan mana yang akan berlaku dalamjangka panjang.
Selanjutnya, dalam beberapa kasus, negosiasi politik dapatmenyebabkan dominasi kelompok elit yang memilikikekuatan politik yang besar. Dalam proses negosiasi, kelompok elit yang memiliki akses ke sumber daya politikdan ekonomi yang signifikan dapat mendominasipengambilan keputusan politik. Hal ini dapat mengarah pada oligarki politik di mana kepentingan sekelompok kecilmendominasi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dominasi kelompok elit ini dapat menghambat kesempatanpartisipasi dan pengaruh masyarakat yang lebih luas dalamproses pengambilan keputusan politik.
Selain itu, praktik negosiasi politik juga dapat memberikanpeluang bagi praktik manipulasi politik. Ada risiko bahwabeberapa aktor politik dapat menggunakan negosiasi politikuntuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengancara yang tidak etis. Praktik seperti pembelian suara ataupenyalahgunaan kekuasaan dapat merusak integritasdemokrasi dan mempengaruhi kualitas pengambilankeputusan politik. Manipulasi politik semacam itu dapatmenghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan menghambat kemajuan demokrasi.
Penting untuk diakui bahwa dampak negatif tersebut bukanlahhal yang pasti atau selalu terjadi dalam setiap praktiknegosiasi politik. Namun, kesadaran akan dampak-dampaknegatif ini penting agar langkah-langkah dapat diambil untukmeminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas negosiasipolitik yang lebih transparan, inklusif, dan bertanggungjawab.
Hasil dari negosiasi politik yang pernah terjadi:
Pemilihan Presiden 2014:
Dalam pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2014, terjadinegosiasi politik yang intens untuk membentuk koalisi politikyang mendukung calon presiden. Dua kandidat utama yang bersaing adalah Joko Widodo (Jokowi) dari Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) dan Prabowo Subianto dariGerindra. Setelah pemilihan legislatif, negosiasi politikdilakukan untuk membentuk koalisi yang cukup untukmemperoleh mayoritas dukungan di parlemen.
Dalam proses negosiasi tersebut, PDIP membangun koalisidengan beberapa partai politik seperti Partai KebangkitanBangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan PartaiNasional Demokrat (NasDem). Koalisi ini kemudian dikenalsebagai Koalisi Indonesia Hebat atau Jokowi-JK. Merekaberhasil membentuk koalisi yang cukup kuat untukmendukung Jokowi sebagai calon presiden.
Negosiasi politik juga terjadi antara partai-partai politik di kubu Prabowo untuk membentuk koalisi yang meliputiGerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi ini dikenalsebagai Koalisi Merah Putih. Prabowo menjadi calon presidendari koalisi ini.
Pemilihan Presiden 2019:
Pada pemilihan presiden 2019, negosiasi politik kembaliterjadi untuk membentuk koalisi politik. Jokowi maju kembalisebagai calon presiden dari PDIP dan berhasil membentukkoalisi dengan sejumlah partai politik seperti PKB, NasDem, dan Partai Golkar. Koalisi ini dikenal sebagai KoalisiIndonesia Kerja atau Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sementara itu, Prabowo kembali menjadi calon presiden dan membangun koalisi dengan partai-partai politik sepertiGerindra, PKS, PAN, dan Demokrat, yang dikenal sebagaiKoalisi Indonesia Adil Makmur.
Negosiasi politik yang intens terjadi untuk membangunkoalisi yang kuat dan memperoleh dukungan dari partaipolitik dalam rangka memenangkan pemilihan presiden.
Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana negosiasipolitik di Indonesia dapat mempengaruhi pembentukan koalisipolitik dan penentuan calon presiden. Selama proses negosiasi, partai politik berupaya untuk mencapai kesepakatandan membangun dukungan yang memadai untuk mencapaitujuan politik mereka.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
