Prof. Dr. Budiharjo, M.Si
Negara, Rakyat, dan Kemiskinan
Politik | 2023-06-20 21:25:13
Hadirnya negara merupakan manifestasi kesepakatan tentang kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi senantiasa menyertai maknanya. Negara yang berkualitas adalah yang melakukan pembangunan nasional. Tujuan akhir dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang juga berarti mengurangi kemiskinan. Oleh sebab itu, ukuran kemiskinan berfungsi sebagai indikator keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi. Apakah suatu kebijakan dalam negara berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, atau hanya sebagian, atau justru malah menambah angka kemiskinan?
Problematika kita adalah kemiskinan yang tidak selalu sama definisinya. Secara luas, "miskin" diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan ekonomi, sosial, politik, emosional maupun spiritual. Pengertian demikian terlalu luas, sehingga pengertian "miskin" dipersempit hanya secara ekonomi. Pengertian tersebut juga dipersempit lagi sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar.
Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dassar (basic needs approach) dalam menentukan kemiskinan. Dengan begitu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Ekonomi kerakyatan adalah filosofi tentang pentingnya rakyat yang menjadi subyek dan obyek dalam kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro (per kepala keluarga) hingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat per kepala naik secara merata, maka otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan meningkat.
Rakyat harus merasakan dampak positif dari sebuah kebijakan para penyelenggara negara. Dalam negara demokratis, rakyat menjadi penguasa tertinggi sebagai atribut bagi organisi besar yang bernama negara. Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan negara yang dianggap memiliki hak tak terbatas terhadap kehidupan dan kemerdekaan rakyatnya. Rakyat taat kepada hukum bukan karena suatu perjanjian yang telah disepakati, tetapi karena hukum itu merupakan kehendak rakyat.
Ekonomi menjadi faktor dominan dalam perjalanan sebuah negara. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka semakin sejahtera rakyat. Dalam perjalanannya, kemiskinan memiliki spektrum yang luas. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak bisa hanya mengandalkan pemenuhan kebutuhan pokok. Namun meluas pada aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, kualitas kehidupan, harapan hidup dan masih banyak lagi.
Kemiskinan menjadi masalah sosial yang sifatnya mengglobal. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian penduduk seluruh bumi. Dimensi-dimensi kemiskinan adalah ekonomi, keluarga, lahan pertanian dan budaya. Ekonomi keluarga menggambarkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga juga menjadi parameter kemiskinan ada atau tidak. Bagaimana kehidupan sebuah keluarga bisa sejahtera atau tidak.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertanian juga memegang peranan penting. Seberapa besar rakyat menguasai lahan pertanian, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan di sebuah wilayah. Dalam konteks negara, kebutuhan pertanian menjadi mutlak untuk dipenuhi. Tidak jarang, impor pangan adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa dihindari.
Dimensi budaya ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis dan fatalitis. Dimensi struktural muncul sebagai akibat masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktural sosial paling bawah.
Cara pandang yang demikian menunjukkan kehadiran negara adalah keharusan. Negara memiliki tanggung jawab besar agar rakyat yang ada di dalamnya hidup dalam kesejahteraan dan keluar dari ancaman kemiskinan. (*)
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
