Menguak Kelakuan Pejabat di Media Sosial

Info Terkini | 2023-05-24 01:41:17

Konflik remaja AG (15) dan kekasihnya Mario Dandy (20) yang melakukan tindak kekerasan pada korban DO (17) pada 20 Februari 2023 lalu, menjadi awal dari fenomena baru dalam media sosial. Perhatian publik yang awalnya yang hanya berpusat pada kasus kekerasan antar remaja, oleh netizen berkembang menjadi ajang pembongkaran kasus ‘korupsi’ yang dilakukan oleh pada oknum-oknum keluarga pejabat yang hobi memamerkan kekayaan di media sosial.

Dengan statusnya sebagai pelaku kekerasan, netizen tidak ragu untuk mengorek segala hal terkait Mario Dandy hingga ke akar-akarnya. Mario Dandy sendiri merupakan anak seorang pejabat Ditjen Pajak Eselon III, Rafael Alun Trisambodo, yang mana keluarganya disebut bergaya hidup hedon dan gemar memamerkan kekayaan di media sosial. Sebagai contoh, istrinya sekaligus ibu Mario Dandy, Ernie Meike, sering sekali memamerkan koleksi tas dan pakaian bermerk di media sosial Instagram-nya. Mario Dandy sendiri suka memamerkan kendaraan mewah, salah satunya adalah Jeep Rubicon yang menjadi satu objek penting dalam kasus penganiayaan DO. Diketahui juga keluarga Rafael Alun memiliki aset bisnis dan properti dalam jumlah besar.

Pamer-pamer di media sosial ini mengundang kecurigaan netizen akan keabsahan harta Rafael Alun. Pihak berwenang yang terdorong oleh viralnya kasus ini akhirnya melakukan investigasi; didapati Rafael Alun, sebagai seorang ASN bidang perpajakan, tidak secara jujur melaporkan kondisi hartanya kepada LHKPN. Hal ini berbuntut pada pencopotan jabatan, pemecatan sebagai ASN, dan penetapan status tersangka kepada Rafael Alun Trisambodo. Semua hal ini terjadi hanya dalam kurun waktu 5 minggu sejak kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy.

Meluasnya Pejabat Hedon Target Netizen

Tak puas dengan kejatuhan keluarga Rafael Alun Trisambodo, netizen memanfaatkan kondisi tersebut untuk menguak oknum-oknum pejabat lainnya yang berkelakuan sama. Dengan viralnya tagar #BeaCukaiHedon di media sosial, netizen semakin bersemangat memburu oknum pejabat dan keluarganya yang hobi pamer harta.

Diketahui juga banyak pejabat yang langsung meminta keluarganya untuk segera menghapus konten pamer kehedonisan di media sosial, demi terhindar dari incaran netizen dan pengawasan badan berwenang. Oknum seperti ini tentu tak dapat dihitung jumlahnya, dan banyak yang ‘lolos’ karena tidak semuanya menjadi viral di media sosial. Namun ada beberapa pejabat beserta keluarganya yang tidak sempat menyembunyikan konten pamer di media sosialnya, sehingga menjadi sasaran empuk netizen.

Eko Darmono, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, menemui akhir nasib yang mirip dengan Rafael Alun. Dalam media sosial Instagramnya Eko gemar memamerkan hidup hedonnya. Ia diketahui memiliki kekayaan dan aset tanah serta bangunan yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Eko memiliki hingga 9 unit mobil mewah yang sering ia pamerkan. Tindakan pamer kehedonisan ini berakhir dengan pencopotan jabatannya.

Target netizen selanjutnya adalah Sudarman Harjasaputra, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur. Konten pamer barang dan liburan keluar negeri yang mewah di media sosial istri Sudarman, Vidya Piscarista, menjadi sasaran netizen selanjutnya. Sudarman pun berakhir dicopot dari jabatannya.

Pejabat selanjutnya yaitu Andhi Pramono, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar. Keluarga Andhi diketahui memiliki rumah bagai istana di kawasan Legenda Wisata Cibubur, Jawa Barat. Hal yang paling menarik perhatian netizen adalah banyaknya konten putri Andhi yang memamerkan gaya hidup di media sosial Tiktok pribadinya. Netizen menemukan konten putri Kepala Kantor Bea Cukai Makassar tersebut gemar mengenakan pakaian mahal, memiliki kendaraan mewah, dan bergaya hidup hedon semasa studi kuliahnya di Australia. Keluarganya juga hobi memamerkan liburan ke luar negeri di media sosial mereka. Setelah melewati masa pemeriksaan panjang, akhirnya Andhi dicopot dari jabatannya dan menjadi tersangka KPK.

Tidak Hanya Pejabat Pamer Harta

Media sosial menjadi wadah utama terkuaknya tingkah pejabat-pejabat yang merugikan rakyat, misalnya Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok, dan sebagainya. Sejak kasus Rafael Alun, sudah banyak muncul akun-akun media sosial yang giat membongkar tindakan buruk para pejabat maupun oknum aparat. Tak hanya yang pamer harta, pejabat dan oknum aparat dengan kinerja buruk, arogan, dan meresahkan masyarakat pun ikut dibahas.

Akun Twitter @PartaiSocmed adalah salah satu akun berbau politik yang akhir-akhir ini paling berpengaruh dalam tren membongkar nama pejabat-pejabat pamer atau bermasalah, terutama sejak kasus Rafael Alun. Yang terbaru yaitu para pejabat Provinsi Lampung. Selain kasus pamer harta Kadinkes Lampung, Reihana Wijayanto, yang bergaya sangat nyentrik di media sosial, ada pula konflik terkait infrastruktur Lampung.

Hal ini berawal dari seorang pemuda Lampung bernama Bima Yudho yang membuat konten Tiktok yang mengkritik jalanan yang rusak parah di daerah Lampung. Memang nyatanya benar bahwa infrastruktur di Lampung masih belum dirawat secara maksimal. Akan tetapi, Arinal Djunaidi, sang gubernur memberi reaksi yang memicu kontra di kalangan netizen. Gubernur Lampung tersebut malah mencak-mencak dan bahkan diduga melakukan intimidasi serta pelaporan hukum kepada keluarga Bima. Konflik ini akhirnya menarik perhatian Presiden Joko Widodo, barulah ada tindakan perbaikan jalan-jalan yang rusak.

Mirisnya, perbaikan tersebut hanya bertahan sekitar dua hari sebelum jalan kembali rusak. Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan ke Lampung untuk mensurvei jalan dan infrastruktur yang rusak akhirnya menyatakan mengambil alih perbaikan infrastruktur di Provinsi Lampung. Pernyataan presiden ini konyolnya disambut oleh senyum dan tepuk tangan Arinal, menunjukkan ketidakbecusannya sebagai seorang gubernur.

Banyaknya kasus pejabat pamer maupun arogan ini menimbulkan keresahan serta sirnanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Terlebih lagi netizen yang tampaknya harus semakin 'bergantung’ dengan media sosial; jika masalahnya viral, baru akan ditanggapi oleh pihak berwenang. Entah apakah fenomena ini menjadi ajang pertunjukan buruknya birokrasi pemerintahan Indonesia dan apakah demokrasi serta keadilan hanya bisa dicapai ketika sudah menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini harus menjadi pelajaran bagi bangsa kita; bagaimana bisa maju jika mulai dari pejabat pemerintahan yang menjadi contoh dan perwakilan rakyat saja tidak berintegritas?