Chatrin Tiara Salma Azzawa
Kecaman dari Internal dan Eksternal: Apakah ini Menjadi Akhir Eksistensi Israel?
Politik | 2023-05-11 14:04:53
Ribuan demonstran Israel melakukan unjuk rasa atas kebijakan kontroversial Netanyahu yang ingin mengubah sistem peradilan Israel. Sumber: Koran Pikiran Rakyat, 2023.
Sejak berdirinya negara Israel pasca Perang Dunia II tepatnya pada 14 Mei 1948, Israel telah mendapat penolakan dari negara-negara Arab dan para pengungsi Palestina yang ditandai dengan berbagai peperangan yang masih berlangsung hingga saat ini. Israel telah berhasil mengupayakan perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, namun upaya perjanjian damai dengan Palestina masih belum berhasil hingga saat ini.
Israel menjadi negara yang tidak lepas dari kontroversial atas kekerasan dan kekacauan yang dilakukan terhadap negara Palestina. Israel juga menjadi negara yang mendapat kecaman dari berbagai negara atas tindakan yang dilakukan. Namun beberapa bulan terakhir, Israel dihadapkan pada berbagai kekacauan di negaranya sendiri. Mengutip CNBC International, ribuan warga Israel turun ke jalan untuk memprotes kebijakan parlemen Israel. Kekacauan ini digadang akan memicu perang saudara di Israel dan akan menghancurkan negara Israel sendiri.
Sejak beberapa bulan terakhir, Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dikecam oleh warga Israel sendiri atas kebijakannya yang kontroversial. Dalam proposal yang ia ajukan, berisi kebijakan parlemen untuk merombak sistem peradilan. Apabila sistem tersebut disahkan, maka hal tersebut akan memberikan kendali penuh kepada politikus dan disisi lain akan melemahkan posisi Mahkamah Agung sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lalu mengapa proposal yang diajukan Netanyahu disebut mengancam demokrasi?
Pemerintah yang mendapat kendali penuh atas penunjukan Mahkamah Hakim Agung tidak menutup kemungkinan dapat membatalkan keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Tentunya hal tersebut akan menghilangkan unsur pemeriksaan dan keseimbangan sebagai penopang negara demokratis. Jika proposal tersebut disahkan maka hal ini berpotensi pada penyerahan kekuasaan yang tidak terkendali pada pemerintah. Tanpa disadari, sistem ini juga menjadi keuntungan bagi Netanyahu yang saat ini sedang menjalani pengadilan atas kasus korupsi.
Kemarahan warga Israel semakin memuncak dengan diberhentikannya Menteri Pertahanan Yoav Galant dari jabatannya. Diduga Galant mengecam proposal yang diajukan Netanyahu dan mendesak pemberhentian reformasi saat Netanyahu sedang melakukan kunjungan kenegaraan. Kecaman yang disampaikan oleh Galant tidak lain atas kecurigaan adanya syarat kepentingan pribadi dari pengajuan proposal tersebut.
Diajukan proposal yang berisi perombakan sistem peradilan, menurut Netanyahu hal ini akan merehabilitasi keseimbangan yang menganggap hakim memiliki banyak kekuasaan atas pejabat yang terpilih. "Pemerintah berpendapat perubahan tersebut penting demi mengendalikan Mahkamah Agung, yang mereka anggap elitis, kaku, dan tidak lagi mewakili rakyat Israel," tulis proposal Netanyahu.
Perasaan terancam dari warga negara Israel terhadap sistem yang kontroversial tersebut tidak membuat mereka menerima begitu saja. Ribuan demonstran turun ke jalan untuk memprotes kebijakan tersebut dengan mengibarkan bendera Israel dengan warna biru dan putih yang menjadi ciri khasnya. Tak hanya kalangan biasa, tentara cadangan, pemimpin bisnis, dan juga para akademis ikut serta turun ke jalan untuk memprotes proposal yang dicanangkan oleh Netanyahu. Selama proses demonstrasi, pihak yang kontra terhadap Netanyahu berhadapan dengan pendukung koalisi agama nasionalis Netanyahu.
Tidak cukup hanya sebatas itu, para militer elite dan cadangan tentara Israel juga memulai petisi sebagai bentuk protes yang dilakukan. Pemogokan besar-besaran juga berlangsung selama berbulan-bulan yang juga diikuti oleh pemogokan tentara Israel yang tentunya hal tersebut akan merusak keamanan Israel yang saat ini hubungan dengan Palestina terus memanas. Pada akhirnya, kekacauan ini akan mengarah pada krisis domestik yang besar dalam sejarah berdirinya negara Israel akibat konflik yang terjadi.
Tidak hanya mendapat kecaman dari warga negaranya sendiri, Israel juga mendapat kecaman dari sahabatnya Amerika Serikat yang ditandai dengan merenggangnya hubungan diantara kedua belah pihak. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden telah memperingatkan Netanyahu agar membatalkan usulan laporan tersebut. Biden berharap agar Netanyahu dapat berkompromi atas pengajuan proposal tersebut.
Pemogokan besar-besaran yang berlangsung selama berbulan-bulan telah mempengaruhi kestabilan Israel dalam skala luas. Pemogokan yang terjadi di seluruh wilayah Israel turut mempengaruhi pemogokan di pelabuhan, bank, dan rumah sakit. Serikat pekerja besar juga mengusulkan pemogokan umum dan menolak pemberhentian pemogokan apabila Netanyahu membatalkan usulan proposal.
Perekonomian Israel turut mendapat perhatian usai protes besar-besaran. Amir Yaron sebagai Gubernur Bank of Israel juga turut memperingati Netanyahu bahwa krisis politik bisa menjadi krisis ekonomi. Menteri Ekonomi Nir Bat, menyampaikan apabila reformasi peradilan tersebut tidak dihentikan akan menyebabkan perang saudara. "Reformasi diperlukan dan kami akan melakukannya, tetapi tidak dengan mengorbankan perang saudara," katanya.
Konflik internal yang berlangsung di Israel tentunya akan memicu ketidakstabilan sistem keamanan Israel disaat konflik dengan Palestina masih berlangsung hingga saat ini. Tidak hanya itu, peluang memicunya perang saudara akan membawa Israel pada posisi yang chaos dan mengguncang eksistensi dari negara Israel.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
