MIA AYU DWI ANGGRAINI

Etika Sektor Publik: Tantangan dan Solusi

Lainnnya | 2023-04-30 16:07:21

Etika Sektor Publik: Tantangan dan Solusi

Etika sektor publik adalah suatu hal paling penting yang harus dimiliki oleh para pejabat dalam melayani masyarakat tanpa melakukan suatu diskriminasi sehingga akan tercipta pelayanan publik yang baik dan harmonis.

Etika sektor publik atau etika administrasi publik dalam gambaran konsepsional adalah nilai-nilai dan kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh para aparatur dan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatan yang telah dilakukan jauh sebelum melakukan pekerjaannya tersebut (A. Pananrangi M & Muhammad Ishak Ismail, 2022).

Aparatur negara dan pejabat lainnya diharapkan agar dapat menerapkan dan mengimplementasikan etika dalam membuat suatu kebijakan dan pelayanan yang prima pada rakyat, dengan begitu para aparatur dan pejabat negara dapat menujukan kualitas kerja yang berkualitas sehingga dapat dipercaya oleh banyak masyarakat.

Tantangan Etika Pelayanan Publik

Dalam melayani masyarakat banyak tantangan yang harus dilalui oleh para pejabat dan aparatur negara seperti korupsi, nepotisme, penggunaan dana publik yang tidak tepat, pelanggaran privasi, dan diskriminasi. Banyak pejabat negara yang tersandung beberapa kasus tersebut karena lalai dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu sebagai aparatur negara hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada dengan tidak mengingkari sumpah yang telah diucapkan dan tidak bertindak semena-mena.

Saat ini yang banyak dikhawatirkan masyarakat adalah kualitas kerja dari para aparatur negara yang semakin rendah. Sehingga masyarakat mulai bertanya-tanya apakah pemerintah sudah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, karena sejauh ini implementasi dari pelayanan publik dan sumber daya manusianya masih dinilai kurang memadai. Sehingga sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk terus membenahi kualitas SDM untuk mewujudkan good governance.

Selain itu, masih banyak pelayanan masyarakat yang cenderung mendiskriminasi atau bahkan mengklasifikasikan antara masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang mampu dalam pemberian layanan, sehingga akan menciptakan pelayanan yang tidak merata dan ketidakadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut akan menjadikan sebuah ketimpangan yang akan berakibat pada ancaman disintegrasi bangsa.

Para pejabat pemerintah juga harus menjaga kode etik yang ditetapkan oleh instansi mereka masing-masing. Kode etik tersebut mengatur perilaku dan tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi pejabat pemerintah. Dalam menjalankan tugas mereka, para pejabat pemerintah juga harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas mereka.

Banyaknya masalah atau tantangan dalam etika pelayanan publik sudah menjadi tanggung jawab pemerintah karena dengan kewenangannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada publik untuk mendorong kesejahteraan dalam masyarakat. Peningkatan etika pelayanan publik akan memberikan dampak yang baik pada kualitas pelayanan publik sehingga layanan yang terbaik dan berkualitas dapat dicapai oleh masyarakat (Hardianto, n.d.).

Solusi Etika Pelayanan Publik

Telah diketahui bahwa banyak permasalahan layanan publik disebabkan oleh krisis etika para pejabat dan aparatur negara, sehingga di sini perlu peran pemerintahan dan masyarakat untuk tetap memantau jalannya sektor pelayanan publik agar tercipta pelayanan publik yang bijak dan maksimal pada masyarakat. Beberapa solusi yang dapat diberikan untuk menangani krisis etika pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kode etik: Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan etika pelayanan publik pada pejabat negara adalah dengan memberikan sebuah sosialisasi pada para aparatur dan pejabat negara

2. Pelatihan etika: Pelatihan etika juga dapat dinilai dapat meningkatkan kode etik pejabat yaitu dengan memberikan pelatihan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan dan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat negara dalam melayani masyarakat.

3. Pengawasan dan akuntabilitas: Dalam hal ini harus dilakukan sebuah pengawasan kepada para pejabat negara tentang pertanggungjawaban atas tindakan mereka kepada masyarakat.

4. Insentif dan sanksi: Intensif di sini dapat dilakukan untuk mendorong perbuatan baik sedangkan sanksi dilakukan untuk mencegah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pelayan publik.

5. Partisipasi publik: Dalam hal ini perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk memantau jalannya kebijakan publik sehingga para pejabat dan aparatur negara tidak semena-mena dalam melaksanakan tugasnya.

6. Penggunaan teknologi: Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Contohnya yakni dengan adanya forum pengaduan secara online, sehingga pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

7. Penegakan hukum: Penegakan hukum sangat diperlukan bagi para pelanggar peraturan etika administrasi publik, sehingga hukum harus bersikap adil dan tegas untuk menumpas perbuatan yang salah.