Prof. Dr. Budiharjo, M.Si

    FOLLOW  

Demi Papua yang Adil dan Damai

Politik | Friday, 17 Feb 2023, 16:32 WIB

Vis pacem para iustitiam (Jika Anda menginginkan perdamaian, siapkanlah keadilan). Ini adalah peribahasa Yunani yang sangat terkenal. Filosofinya sangat jelas, bahwa tegaknya keadilan akan semakin memudahkan terwujudnya perdamaian. Siapa pun yang menginginkan perdamaian, maka keadilan adalah kuncinya.

Dalam konteks Papua, peribahasa Yunani di atas sangat relevan. Untuk mewujudkan perdamaian di Papua, syarat utamanya adalah penegakan keadilan di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Untuk yang satu ini, pemerintah pusat sangat memahami pentingnya keadilan demi perdamaian di tanah Papua. Oleh sebab itu, sejak diberlakukannya otonomi khusus, pemerintah telah memberi porsi dan perhatian besar untuk Bumi Cenderawasih.

Ada peristiwa penting bagi perjalanan Papua dalam koridor NKRI, yakni kedatangan Presiden Jokowi pada 27 Desember 2014 untuk merayakan Natal nasional bersama umat Kristiani di sana. Tidak hanya merayakan Natal, Presiden pun membuat perencanaan yang terbaik untuk Bumi Cendrawasih pada saat itu.

Bersama para pembantunya, Presiden membicarakan pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan dibukanya ruang dialog atas persoalan yang selama ini terjadi di Papua. Dialog yang tulus diberikan Kepala Negara agar mengetahui langsung apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat setempat.

Kehadiran Jokowi di Papua 2014 silam menjadi peristiwa penting dalam sejarah masyarakat Papua. Berbagai harapan membuncah ketika Jokowi menginjakkan kakinya di Bandara Sentani. Luapan kegembiraan itu setidaknya ditunjukkan dengan prosesi adat setempat, seperti prosesi injak piring, pemasangan topi cenderawasih dan diiringi atraksi tarian adat. Bisa dibilang, dalam hati rakyat Papua, Presiden Jokowi adalah harapan serta pembawa kasih dan damai bagi tanah Papua.

Perdamaian dan keadilan menjadi dua kata kunci untuk Papua. Itu yang dipegang oleh pemerintah pusat saat ini. Dan, Presiden Jokowi memahaminya dengan sangat baik. Oleh sebab itu, ketika merayakan Natal bersama 2014 silam, Presiden Jokowi berdiri tanpa beban, dia mengajak semua orang Papua untuk kembali bersatu.

Masyarakat Papua yang tinggal di pegunungan, perdesaan, ataupun perkotaan diajak untuk kembali bersama-sama membangun Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI. Dalam pemahaman pemerintah pusat, membangun Papua tidak sekadar membangun infrastruktur jembatan, jalan, rumah sakit, atau sekolah. Namun, lebih dari itu, masyarakat Papua memerlukan dialog dan diskusi bersama. Mereka butuh didengarkan dan dicari solusi yang tepat atas problematika yang selama ini mendera.

Sebagai kepala negara, Jokowi tentunya sangat menginginkan untuk mendengarkan aspirasi dan keinginan rakyat Papua. Pendekatan keadilan demi perdamaian harus diimplementasikan secara tepat. Kepala Negara harus melihat Papua secara luas, tidak hanya dari sisi Papua-Kristen, Papua-hitam ataupun Papua-terbelakang.

Sejatinya, Papua adalah heterogen karena saat ini yang mendiami pulau terbesar di Indonesia itu bukan hanya satu ras atau agama. Di sana, sudah banyak yang tinggal suku Jawa, Bugis, Sumatra, NTT, dan Maluku. Mereka telah lama hidup beranak pinak di Tanah Papua.

Hal penting yang harus diperhatikan, orang asli Papua, non-Papua, Kristen atau non-Kristen, membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Kepala Negara. Keadilan bagi setiap orang di Papua sangat penting, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dana otsus benar-benar dimanfaatkan untuk membangun orang asli Papua. Pemerintah pun diminta untuk semakin memperhatikan penggunaan dana tersebut tanpa adanya korupsi serta manipulasi.

Selain dana otsus yang besar, Papua masih memiliki dana APBN dan APBD yang juga ditujukan untuk pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan semua penduduk di Papua. Ini yang tidak boleh diabaikan. Begitu besarnya anggaran yang diberikan untuk Papua, maka ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat memberi perhatian yang besar.

Potensi kekayaan alam

Selain soal anggaran, Papua sejatinya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dana otsus diberikan untuk digunakan masyarakat Papua agar bisa mengolah kekayaan alam tersebut. Tujuannya adalah untuk pengembangan kekayaan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Potensi tersebut adalah pertambangan berupa gas alam, emas, perak, dan tembaga. Peternakan berupa babi potong, sapi, dan kambing. Hingga 2016, tercatat jumlah babi yang diternakkan mendekati 1 juta ekor.

Potensi perkebunan Papua pun tidak kalah. Produksi dan area terbesar adalah kelapa sawit, kelapa, cokelat, kopi, dan karet. Kelapa sawit tercatat sebagai komoditas yang cukup tinggi karena ekspansi perkebunan sawit banyak dikembangkan di Papua. Setelah sawit, komoditas yang paling besar adalah karet dan tebu.

Pada tahun 2013 saja, produksi karet mencapai 2.308 ton. Produksi tebu di Papua merupakan yang terbesar setelah Jawa, dengan hasil 500 ribu hektare atau 47 persen total lahan tebu di luar Pulau Jawa.

Potensi perikanan dan kelautan di wilayah Papua sangat melimpah. Papua memiliki teritorial perairan yang luas, yang di dalamnya hidup beragam biota laut bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu unggulan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tidak mengherankan jika kemudian sektor ini berpeluang besar untuk terus dikembangkan. Sebagian besar produksi perikanan terdiri atas perikanan tangkap laut yang berada di sana.

Selain itu, ada pula potensi perikanan budi daya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan sawah (mina padi). Dua potensi ini sama-sama memberikan kontribusi besar bagi pembangunan di sana.

Selain pengembangan sektor primer, Papua juga memiliki potensi pengembangan sektor sekunder dan tersier. Sektor sekunder berupa industri pengolahan sektor unggulan (industri hilir), terutama buah merah, kakao, dan kelapa. Selain itu, hasil pertanian dan perikanan juga menjadi pengembangan yang besar di sektor sekunder. Selain itu, ada pula hasil-hasil pertambangan yang begitu besar.

Sementara, di sektor tersier, dikembangkan pariwisata yang mendatangkan pendapatan besar. Presiden Jokowi memberikan perhatian dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah agar akses transportasi menjadi mudah. Dengan demikian, sektor pariwisata bisa digenjot untuk mendatangkan turis lokal ataupun mancanegara.

Dari demikian besarnya anggaran dan kekayaan alam Papua, maka sudah seharusnya semua pihak berfokus pada perdamaian yang tegak atas prinsip keadilan. Kehadiran Presiden Jokowi saat merayakan Natal bersama menjadi momentum strategis untuk lebih baik lagi menatap Papua di masa depan dengan optimistis. Cahaya keadilan dan kedamaian akan selamanya bersinar di Bumi Papua. (*)

Tulisan ini pernah dimuat di Rubrik Opini Harian Republika.

Link: https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/11/14/ozduyo440-demi-papua-yang-adil-dan-damai-part1