Gili Argenti
Politik Turki, Mengenal Partainya Erdogan
Politik | 2023-02-01 11:53:30Recep Tayyip Erdogan dalam panggung politik Turki bukanlah pendatang baru, ia pernah terpilih menjadi wali kota Istanbul, sebelum menjadi perdana mentri (PM) dan presiden, reputasinya sebagai mantan wali kota yang sukses memimpin daerahnya telah menjadi simbol karismatik serta daya tarik politik tersendiri. Ketika mendirikan AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) sejatinya Erdogan sudah memiliki bekal elektoral yang cukup, pupularitasnya sebagai mantan wali kota telah menjadikan Erdogan pusat perhatian publik. Artikel ini ingin mengenalkan AKP kepada para pembaca sekalian.
Islam Subtansi AKP
AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) didirikan pada tanggal 14 Agustus 2001, partai ini tidak menggunakan logo ideologis seperti partai Islam pada umumnya, AKP menjadikan lampu bohlam bersinar sebagai logo partai, arti simbol AKP sendiri melambangkan kontinuitas sinar atau gerakan. Menurut Erdogan partainya bukanlah partai keagamaan melainkan partai yang menjaga kebersamaan, dia menjelaskan bahwa AKP tidak mengeksploitasi isu agama demi ambisi politik meraih kekuasaan (Taghian, 2011).
Erdogan menjalankan AKP dengan model kepemimpinan kolektif, ia menggambarkan posisi dirinya sebagai “orang ditengah” yang menjembatani modernisme dan tradisionalisme, selain itu Erdogan mengaktifkan dewan eksekutif dalam partainya, dimana fungsi dewan ini setiap kebijakan yang diambil partai harus melalui proses dialogis diantara para pengurus partai (Dzakirin, 2012).
Salah satu kesuksesan AKP ialah kemampuan partai ini membumikan nilai-nilai Islam secara elegan, AKP tidak menjual simbol-simbol keagamaan kepada masyarakat Turki. Program politik AKP lebih mengangkat isu-isu bersifat solutif dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. AKP mengidentifikasi diri sebagai partai konservatif demokrat. Istilah konservatif tidak harus diasosiasikan sebagai partai politik memiliki agenda menjauhkan diri dari kebijakan progresif modern.
Konservatif dimaknai AKP tidak lebih sebagai upaya mentaati nilai-nilai spiritual keagamaan, tetapi dengan tetap menghargai perubahan. Artinya ideologi AKP berada pada posisi spektrum kanan tengah, pada ekspektasi perbaikan kesejahteraan sosial serta pertumbuhan ekonomi yang kemudian menggabungkanya dengan ketertiban moral, tradisional, dan religiusitas (Amin, 2014).
Posisi ideologi AKP memiliki keyakinan sistem demokrasi bisa kompatibel dengan Islam, istilah muslim-demokrat lazim diletakan dengan partai ini. Tetapi AKP tidak seperti kaum Islamis lain yang memiliki visi untuk mendirikan pemerintahan syariat atau merestorasi kembali sistem kekhalifahan, justru mereka melihat kehidupan politik dengan kaca mata rasional-pragmatis (Alfian, 2015).
Intinya AKP merupakan partai politik yang secara formal tidak menyebut dirinya sebagai partai Islam, namun secara substantif nilai-nilai Islam tercermin dalam kebijakannya. Pidato Erdogan yang mengutip hadist Nabi Muhammad SAW : “sayyidul qaumi khadimuhum” yakni pemimpin suatu negara adalah pelayan bagi rakyatnya. Program politik AKP fokus melakukan reformasi dibidang ekonomi dan demokrasi, serta AKP sangat menghormati nilai-nilai kenegaraan republik Turki modern (Soekanto, 2016).
Program Poltik AKP
Kebijakan ditempuh AKP selama berkuasa. Pertama, dibidang ekonomi AKP penyokong utama praksis ekonomi liberal, membuka diri pada investasi asing, kebijakan privatisasi, dan regulasi pasar terbuka. Meski mengakomodir ekonomi kapitalisme, AKP konsisten memberikan subsidi sebagai perlindungan ekonomi. Kedua, di bidang politik AKP mempertahankan demokrasi sebagai sistem politik, dengan memperkuat peran masyarakat sipil, AKP sama sekali tidak memperjuangkan formalisasi negara Islam. Ketiga, bidang keagamaan AKP konsisten mendukung sistem demokrasi modern, dengan memberikan kebebasan beragaman kepada rakyat Turki. Keempat, AKP berkomitmen memperjuangkan Turki masuk sebagai anggota Uni Eropa.
Langkah AKP cenderung pragmatis sebagai strategi menghindari konflik terbuka dengan kelompok sekuler, meski begitu percobaan kudeta militer pro sekuler pada Erdogan tetap terjadi. Tetapi meski dirundung berbagai percobaan kudeta, konsistensi AKP untuk mempertahankan sistem demokrasi di Turki menunjukan komitmen tinggi partai ini menerima demokrasi sebagai sistem yang bisa beriringan dengan ajaran-ajaran Islam.
Sejak 2002 AKP berhasil menancapkan kekuasaan politiknya di Turki, tercatat beberapa keberhasilan yang telah dicapai partai ini. Di tahun pertama kekuasaanya AKP berhasil meningkatkan tiga kali lipat pendapatan 16 perkapita warga Turki yang awalnya 3.000 menjadi 13.000 dolar AS. Tentu untuk mencapai keberhasilanekonomiini tidak mudah, terlebih ditahun pertama AKP berkuasa, Turki dikenal sebagai “negara sakit” di Eropa.
Terdapat tiga penyakit kronis sebelum AKP berkuasa, yaitu adanya dominasi kuat militer disegala kehidupan masyarakat, korupsi merajarela, dan peperangan dengan suku Kurdi. Erdogan serta AKP paham betul, bahwa untuk memperbaiki ekonomi Turki diperlukan langkah-langkah pragmatis politik.
Pertama, terkait peran militer, Erdogan menempuh kebijakan mendekatkan Turki menjadi anggota Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Karena syarat utama menjadi anggota kedua organisasi tersebut, negaranya harus demokratis, dan tidak ada campur tangan militer dalam segala urusan politik, artinya Turki harus bisa menciptakan militer profesional dari pada militer pretorian. Kedua, untuk memberantas korupsi, diawal pemerintahannya, Erdogan sangat keras terhadap dirinya serta partainya terkait korupsi, ia tidak segan-segan menghukum orang di dalam partainya apabila terlibat korupsi. Hasilnya, pemerintahan Erdogan dikenal sangat bersih serta berhasil memangkas alur birokrasi yang panjang warisan pemerintah sebelumnya. Ketiga, terkait suku Kurdi pemerintahan AKP mengakui hak-hak suku ini dengan memberikan kesempatan menggunakan bahasa dan budaya mereka di ruang publik, terlebih Erdogan berhasil menjamin keterwakilan politik suku Kurdi di dalam parlemen (Mashuri, 2015).
Politik Internasional AKP
Dalam bidang hubungan politik internasional pemerintahan Turki dibawah AKP, menempuh strategi politik pragmatis membangun komunikasi dengan semua pihak dan menjauhkan Turki dari konfrontasi langsung dengan negara lain. Ahmat Davutoglu salah satu petinggi AKP, yang pernah menjabat sebagai Mentri Luar Negeri (Menlu) dan Perdana Mentri (PM) Turki, menjelaskan politik luar negeri Turki mengambil kebijakan “nol persoalan dengan negara-negara tetangga”. Kebijakan nol persoalan perlu diambil Turki lantaran posisi dan geografis negara ini berada di Eropa, Asia, Balkan, Kaukasia, dan Timur Tengah. Sebuah posisi yang menjadikan Turki sebagai zona transit antar kawasan (Mashuri, 2017).
Politik luar negeri AKP juga menempuh konsep strategic depth, yaitu upaya transformasi kepentingan luar negeri Turki setelah tidak lagi menjadi palang pintu kebijakan anti komunisme dunia barat pasca perang dingin, AKP menerjemahkan kepentingan tersebut dalam cakrawala lebih luas dengan menjadikan Turki sebagai model negara Islam demokratis yang bisa memainkan peran positifnya di Eropa, Timur Tangah dan Asia Tengah (Dzakirin, 2012).
Maka implikasi doktrin strategic depth terletak pada independensi dan keleluasaan Turki dalam memformulasi kepentingan dan kebijakan luar negerinya, artinya orientasi kebijakan politik luar negeri Turki tidak dimaksudkan sebagai antagonisme bagi kepentingan Dunia Barat dan Amerika Serikat. Politik luar negeri Turki telah bergeser dari startegi isolasi menuju keterlibatan aktif di panggung politik global. Itulah sekilas AKP partai politiknya Erdogan, semoga pembaca dapat mengambil ibrah (pelajaran) dari salah satu partai politik fenomenal di dunia Islam saat ini.
Penulis Adalah Dosen FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Ketua Bidang Hikmah Dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karawang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
