Arif Minardi

    FOLLOW  

Jadikan Teaching Factory, SMK Bukan Anak Tiri

Eduaksi | Thursday, 19 Jan 2023, 15:40 WIB

Pembenahan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus diprioritaskan. SMK yang mestinya menjadi tulang punggung bangsa untuk mencetak SDM vokasi kondisinya masih memprihatinkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2022 sebanyak 8,40 juta orang. Dari jumlah ini, lulusan SMK menjadi yang terbesar dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya. TPT sebesar 5,83 persen, jumlah pengangguran terbanyak berasal dari lulusan SMK. Berdasarkan data yang ada, pengangguran lulusan SMK tercatat 10,38 persen.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu ditransformasikan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) agar SMK tidak menjadi anak tiri dalam sistem pendidikan nasional. Penerapan status BLUD harus semakin digencarkan, baik di SMK negeri maupun swasta lewat metode teaching factory. Merupakan metode pembelajaran praktik dengan alat praktik yang sama dengan industri. Hal ini memungkinkan SMK dan siswa memproduksi barang dan jasa yang sama dengan standar industri.

Dengan status BLUD lembaga pendidikan itu juga bisa lebih leluasa dalam hal manajemen serta masalah penggalian sumber keuangan lewat bisnis dan jasa. Karena hingga kini banyak SMK yang memiliki potensi berupa produk dan hasil inovasi teknologi tepat guna.

Langkah kedepan BLUD SMK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kemandirian bangsa dalam berbagai aspek. Peran strategis itu antara lain berupa kegiatan inovasi yang terkait dengan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Seperti contohnya membuat mesin penepung umbi-umbian lokal menjadi tepung yang bisa menjadi substitusi tepung terigu impor.

BLUD SMK juga mampu membuat komponen permesinan yang selama ini di impor. Komitmen pemerintah untuk menggenjot lokalisasi komponen perlu disertai dengan langkah detail. Saatnya pemerintah menerapkan secara konsisten strategi Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) lewat SMK yang kini jumlahnya mencapai puluhan ribu sekolah.

Secara sederhana ISI dapat didefinisikan sebagai usaha kemandirian suatu bangsa untuk melakukan substitusi barang-barang impor dengan barang-barang sejenis yang diproduksi dengan bahan baku lokal oleh industri domestik.

Sebagai suatu strategi pembangunan, ISI diperkenalkan untuk pertama kalinya di Amerika Latin pada pertengahan dekade 1950-an. Strategi ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi ECLA (Economic Commission on Latin America) untuk mengatasi krisis neraca pembayaran yang dialami beberapa negara di kawasan itu.

Dalam rekomendasinya, lembaga yang diketuai oleh Raul Prebisch, seorang mantan direktur Bank Sentral Argentina, menyebut pentingnya upaya bersama negara-negara Amerika Latin untuk mengurangi secara signifikan ketergantungan impornya dari negara-negara maju dengan membuat sendiri barang-barang konsumtif dan barang modal di dalam negeri.

Saatnya bagi pemerintah daerah untuk totalitas menjadikan industri yang terus bergerak bersama SMK. Lulusan SMK mesti memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan hajat hidup rakyat luas.

Eksistensi Instruksi Presiden (Inpres ) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber daya Manusia Indonesia, telah disertai dengan Peta Jalan Revitalisasi SMK 2018 – 2023 yang saat ini berada pada milestone atau tahapan ketiga yaitu percepatan revitalisasi dengan indikator penyiapan sumber daya manusia lulusan vokasi penopang kebutuhan industri.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) tengah fokus mencetak sarjana terapan atau diploma empat.

Untuk mencetak sarjana terapan mestinya terlebih dahulu membenahi masalah di hulu, yakni persoalan mutu lulusan SMK yang hingga kini sarat problema. Akibatnya banyak lulusan SMK yang menganggur dan tidak siap kerja.

Membentuk sarjana terapan tidak sekedar meningkatkan atau upgrade strata D3 menjadi sarjana terapan. Jangan sampai ujung-ujungnya menjadi pengangguran. Perlu kajian lintas bidang untuk mewujudkan skema taut suai (link and match) dunia usaha dan dunia industri.

Skema taut suai sebaiknya diterangkan dalam portofolio kompetensi lewat Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau SKPI. Merupakan dokumen formal yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi. Surat yang juga disebut diploma supplement ini berisi pencapaian akademik serta kualifikasi kompetensi lulusan pendidikan vokasi.

SKPI ini di keluarkan untuk mendampingi ijazah dan transkrip, Ijazah merupakan bukti kelulusan , dan transkrip merupakan pencapaian nilai selama menempuh jenjang Pendidikan. Sedangkan SKPI ini menerangkan kompetensi yang dibuat secara kredibel dalam narasi deskriptif yang sesuai dengan DUDI.

Untuk mencetak sarjana terapan para pemangku kepentingan perlu duduk bersama menyusun kurikulum yang sesuai dengan standar DUDI, sertifikasi kompetensi guru, dosen, dan peserta didik. Kurikulum perlu menghadirkan ahli dari industri secara rutin untuk mengajar.

Adapun industri yang menjadi pengguna lulusan, boleh berupa usaha mikro kecil menengah (UMKM), kecil, besar, maupun pemerintah daerah. Pada masa yang akan datang, kebijakan pendidikan vokasi mesti berpusat pada penguatan SMK, D-2 jalur cepat (fast track), D-4, magister terapan, dan doktor terapan.

Pada era Industri 4.0 ini semakin dibutuhkan talenta-talenta dengan penguasaan keterampilan non teknis (soft skills) mumpuni seperti kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dan berpikir kritis untuk menjawab tantangan serta memberikan solusi kepada rakyat luas. (AM)