Gili Argenti
Kata Plato Penguasa Itu Harus Pintar
Sejarah | 2023-01-19 13:02:12Di dunia politik dikenal konsep kekuasaan, bahkan kekuasaan itu memiliki peran besar menentukan arah kebijakan suatu negara, melalui kekuasaan seorang penguasa berusaha mengendalikan perilaku warga negaranya melalui aparatur represif, agar menuruti dan mentaati segala perintah dari sang penguasa.
Tentunya syarat perintah dari sang penguasa itu ditaati perintah tersebut harus membawa kemaslahatan dan kebaikan, sedangkan perintah membawa keburukan serta berdampak kejahatan bagi jalannya roda pemerintahan tidak perlu dituruti, bahkan harus dikritisi dan ditolak sebagai bentuk kemandirian masyarakat civil society.
Begitu strategisnya peran sang penguasa dalam menentukan arah masa depan sebuah negara, seorang filsuf Yunani Kuno, Plato, telah membuat beberapa kriteria harus dimiliki sang penguasa. Bagi Plato penguasa atau jabatan pemimpin tidak sembarangan diberikan kepada seseorang secara bebas, terdapat beberapa syarat-syarat mutlak yang melekat harus dipenuhi seseorang sebelum menjadi penguasa politik.
Siapa Plato?
Plato (429-347 SM) merupakan salah satu filsuf dari kota Athena, hidup lima abad sebelum masehi (5 SM). Pemikiran filsafat Plato memiliki kontribusi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu politik, salah satunya mengenai konsep kepemimpinan politik (Suhelmi, 2007).
Plato sebenarnya memiliki nama asli Aristokles, kata Plato merupakan nama julukan, sebab ia memiliki dahi serta bahu lebar, dari kekhasan fisik itu akhirnya Aristokles memperoleh julukan Plato artinya si lebar (Rapar, 2002)
Selain dikenal sebagai filsuf atau pemikir, Plato merupakan pelopor pendirian institusi pendidikan atau sekolah. Plato dimasa hidupnya membeli sebuah lahan sangat luas bernama Grove of Academus (Hutan Academus), ditempat ini kemudian Plato mendirikan sekolah bernama akademi mengajarkan filsafat dan penelitian.
Akademi menjadi cikal bakal lembaga perguruan tinggi atau universitas pada abad pertengahan serta di abad modern. Istilah civitas akademika lazim digunakan dalam dunia perguruan tinggi, sebenarnya bermula dari kata academus yang dikembangkan oleh Plato (Lavine, 2003).
Konsep Kekuasaan Plato
Dalam mewujudkan pemerintahan ideal menurut Plato sang penguasa atau kepala negara haruslah dipimpin oleh seorang filsuf (cerdik pandai atau cendikia), artinya posisi penguasa tidak terbuka bagi semua orang, hanya orang bijak, pandai, dan berwawasan luas yang pantas menduduki singgasana kekuasaan.
Mengapa Plato sangat mengagungkan filsuf berhak menjadi pemimpin atau penguasa? Plato memiliki keyakinan setiap orang tidak mengetahui apa yang terbaik bagi hidup mereka, orang paling mengetahui persoalan hidup adalah filsuf. Kaum cendikia ini dinilai Plato memiliki pengetahuan luas, sehingga mampu menentukan arah kebijakan tepat dan cepat, dari berbagai permasalahan muncul ditengah-tengah masyarakat (Suhelmi, 2007).
Setelah terpilih pemimpin dari kalangan filsuf, menurut Plato sang penguasa yang memimpin negara harus melakukan beberapa tindakan politik, diantaranya : Pertama, penghapusan kepemilikan privat bagi dirinya, tidak boleh memiliki kekayaan, supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Kedua, rumah sang penguasa dibuat oleh rakyat, serta mudah diakses dengan mudah, sehingga setiap orang bisa datang kapanpun melakukan konsultasi. Ketiga, kebutuhan penguasa berserta pejabatnya disediakan (gaji) oleh rakyat, supaya terjadi kontrak politik, sehingga penguasa bisa dituntut bila mengabaikan aspirasi warga negaranya (Sanjaya, 2016).
Kontekstualisasi Pemikiran Plato
Pemikiran filsafat politik Plato mengenai kepemimpinan atau kekuasaan politik memang ditulis berabad-abad lampau, teks pemikiran dari Plato tentunya ditunjukan untuk menjawab tantangan zaman ketika ia hidup. Tetapi teks tertulis hakikanya bisa ditafsirkan secara kontekstual.
Beberapa pemikiran Plato secara tidak langsung menjadi inspirasi kehidupan politik modern. Misalnya ketika proses pemilihan seorang pemimpin negara diberbagai negara demokrasi modern, diadakan debat antar kandidat, tujuannya agar publik bisa menilai penguasaan calon penguasa mengenai berbagai persoalan ditengah-tengah masyarakat, calon penguasa dalam debat kandidat dituntut memiliki penguasaan wawasan dan pengetahuan luas, sehingga rakyat bisa melakukan penilaian siapa pantas menduduki kursi kekuasaan.
Berikutnya sang penguasa ketika menjadi pemimpin politik, dirinya seutuhnya menjadi milik rakyat, ia tidak boleh memiliki orientasi politik untuk kepentingan pribadi, ketika menjadi penguasa sebenarnya kontrak politik sudah terjadi antara dirinya dengan rakyat. Artinya sang penguasa mutlak harus merealisasikan apa menjadi keinginan dari para pemilihnya, tidak boleh mengecewakan apalagi melanggar kesepakatan bersama.
Dari narasi singkat pemikiran politik Plato kita bisa menarik kesimpulan, konsep filsafat politiknya mengenai kepemimpinan politik memiliki nilai moralitas politik baik, masih bisa kita pelajari, kaji, dan dipraksisikan dalam kehidupan politik modern.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
