Sekar Setyo Rini

    FOLLOW  

Analisis Kebijakan Jepang Terhadap Migran

Politik | Thursday, 05 Jan 2023, 22:04 WIB

Jepang merupakan salah satu negara yang terkenal dengan budayanya yang unik. Saat ini budaya hingga kuliner khas Jepang telah menyebar di berbagai belahan dunia seperti anime, manga, ramen, sushi, onsen, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan banyak turis dari mancanegara yang tertarik untuk berkunjung ke Jepang dan menjadikan Jepang sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dengan banyaknya turis asing yang ingin berkunjung ke negara tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang ingin tinggal atau mencari pekerjaan di negara ini. Namun, sambutan pemerintah Jepang terhadap para migran pada masa pemerintahan Shinzo Abe dirasa sangat tertutup.

Dengan budaya serta berbagai hal berbau tradisional yang masih melekat di masyarakatnya, menjadikan hal ini sebagai sebuah ikatan khusus sehingga memiliki identitas kolektif yang kuat. Kelompok bangsa asli Jepang sering disebut dengan Nihonjin. Identitas kolektif masyarakat Jepang atau Nihonjin yang bersifat homogen ini memandang kelompok lain selain Nihonjin berbeda sehingga mereka menganggap migran dapat menjadi suatu ancaman bagi keharmonisan dan budaya asli Nihonjin itu sendiri. Menanggapi hal ini, pemerintah Jepang semasa pemerintahan Shinzo Abe mengambil berbagai keputusan terhadap imigran yang cenderung bersifat restrictive. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya kebijakan pemerintah yang bersifat resisten atau enggan membuka pintu migrasi akibat dari adanya pengaruh identitas yang kuat dan hanya mengakui imigran dengan highly skilled workers.

Pemerintah mencoba untuk melindungi penduduk asli Jepang dengan cara membangun tembok penghalang berupa kebijakan imigrasi yang ketat. Hal ini dilakukan karena pemerintah lebih memilih untuk memikirkan pandangan Nihonjin terhadap imigran. Pemerintah Jepang lebih memilih untuk melindungi identitas atau budayanya meskipun terdapat krisis kelangkaan pekerja namun kebijakan pemerintah tetap menganut prinsip untuk tidak mengakui unskilled workers dan memilih untuk hanya mempekerjakan pekerja khususnya imigran dengan highly skilled workers.

Dalam diplomatic pressure, pada tahun 2014 Jepang membuat Japan Revitalized Strategy yang didalamnya menganut tiga prinsip utama yaitu tidak ada pengakuan terhadap tenaga kerja migran unskilled workers, pemerintah hanya mengakui highly skilled workers, dan semua pendatang asing yang tinggal atau menetap di Jepang hanya dalam batas waktu tertentu atau bersifat sementara.