Nurita Astuti
Ekosistem Pesantren dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0
Pendidikan dan Literasi | 2022-12-02 21:29:15Ekosistem Pesantren dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tentu membuat industri halal menjadi komoditas strategis serta peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Peluang Indonesia menjadi pusat industri halal dunia juga semakin terbuka. Hal ini disebabkan karena selain populasi umat muslim terbesar, juga disebabkan berkembangnya berbagai sektor industri halal yang tersebar di wilayah Indonesia. Belum lagi, permintaan produk halal yang cukup tinggi.
Peningkatan jumlah umat muslim ini tentunya berbanding lurus dengan banyaknya permintaan produk halal. Seiring berkembangnya zaman pesantren banyak melakukan diversifikasi program dalam merespon perubahan. Diantaranya dengan menjalankan berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi untuk menunjang kemandirian pesantren.
Manajemen halal supply chain berbasis pesantren tentu sangatlah strategis. Apalagi, santri di pesantren sudah terbiasa menerapkan gaya hidup halal dan Islami. Pemilihan prioritas barang halal diterapkan santri karena memegang ajaran Islam. Selama ini, keberadaan pesantren mampu memberikan pembiasaan santri untuk menerapkan konsep halal di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengelolaan keuangan dan pertimbangan halal dalam pembelanjaan barang dan jasa yang dibutuhkan
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut perlu manajemen halal supply chain agar supaya berbagai potensi pesantren dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat membantu memajukan ekonomi Indonesia. Perkembangan zaman yang memunculkan trend industri halal sudah semestinya dapat dimanfaatkan pesantren dan pemerintah dalam mengembangkan manajemen halal supply chain.
Oleh karenanya, berdasarkan paparan diatas perlu adanya eksplorasi mengenai prinsip-prinsip manajemen halal supply chain dalam ekosistem pesantren menuju Madani Society 5.0, ekosistem pesantren dalam mewujudkan manajemen halal supply chain menuju Madani Society 5.0, dan tantangan pesantren penerapan manajemen halal supply chain menuju Madani Society 5.0.
Supply chain menjadi bagian penting dalam suatu industri, termasuk pada industri halal. Adapun faktor-faktor halal supply chain meliputi aturan dan kebijakan halalan toyyiban: dukungan dari pemerintah dan swasta, halal hub; diferensiasi pemasok Muslim dan non Muslim; kontrol dan pelabelan halal; kontrol logistik; kontrol kualitas; sumber daya; proses bisnis rantai pasokan halal; struktur jaringan pemasok; kinerja rantai pasokan halal; proses sertifikasi; dan sistem penelusuran halal.
Pesantren sebagai bagian integral masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Hal ini, tentu merupakan tantangan bagi pesantren yang selama ini berkutat dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan. Pesantren memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Pesantren dapat berperan mencetak tenagatenaga terampil dan berkarakter serta memberi manfaat pada lingkungan sekitar.
Berbagai ekosistem pesantren tersebut tentu menegaskan bahwa pesantren potensial berperan sebagai penggerak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat30. Artinya, pesantren berpotensi kuat sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan ekonomi umat. Berbagai keunggulan pesantren inilah yang menegaskan bahwa ekosistem industri halal di pesantren sangat strategis diterapkapkan manajemen halal supply chain. Apalagi, berbagai pemenuhan kebutuhan industri halal dewasa ini terbilang kompleks, menjadikan manajemen halal supply chain sangatlah penting.
Kawasan industri halal di lingkungan pesantren dengan paduan integrated digital system dan manajemen halal supply chain disebut sebagai Integrated Halal Zone (IHZ). Kawasan IHZ ini akan mendorong industri halal cepat berkembang. Selain itu, pihak pesantren bekerja sama dengan MUI akan dapat dengan mudah mengawasi standar kehalalan produk dari hulu hingga hilir. Proses kontroling, pengawasan, dan evaluasi dapat dilakukan dengan cepat dan tidak memakan biaya yang besar. Sudah saatnya industri halal Indonesia berbasis pesantren untuk bangkit dan mampu bersaing dengan negara-negara industri halal terbaik dunia.
Madani Society 5.0 dalam konteks Islam di Indonesia hanya bisa terwujud apabila dalam masyarakat terdapat kesadaran atas hak-hak individu, kemandirian relatif dari negara, kebebasan berpendapat dan mencipta, kesederajatan di hadapan hukum, dan ketulusan dalam bakti sosial. Pesantren dapat turut berperan dalam menyemaikan nilai-nilai Madani Society 5.0 dan menyediakan pijakan-pijakan normatif berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya, yang tidak kalah penting bagaimana pesantren menjadi center halal supply chain, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi melalui industri halal yang manajemennya terintegrasi. Oleh karennya, beberapa tantangan berkaitan manajemen halal supply chain harus mendapat perhatian serius diantaranya sebagai berikut.
1. Memastikan Pelaksanaan Regulasi Produk Halal
2. Meningkatkan Jaminan Produk Halal dengan Teknologi
3. Memastikan Kehalalan Supply Chain Produk Industri
4. pendanaan Syari’ah bagi Pengembangan Industri Pangan Halal
Era Revolusi Industri 4.0 menuntut pesantren harus selalu optimis, karena selama ini pesantren secara konsisten terbukti mampu membentengi diri terhadap derasnya budaya asing yang masuk ke Indonesia44. Dengan kata lain, pesantren harus mampu beradaptasi menjadi Pesantren 4.0 guna mewujudkan Madani Society 5.0. Demikian juga dalam implementasi manajemen halal supply chain, Pesantren 4.0 harus terlibat aktif di dalam seluruh rangkaian prosesnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
