Lapas Pemuda Plantungan KEMENKUMHAM
Kemenkumham Jateng Unimus Jajaki Kerja Sama Bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah
Info Terkini | 2022-10-14 09:09:35
SEMARANG - Sinergitas dan kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) semakin ditingkatkan.
Hal ini terlihat saat Kakanwil, DR. A. Yuspahruddin, menerima kunjungan Rektor Unimus, Prof. Masrukhi, di ruang kerjanya, Kamis (13/10).
Kakanwil didampingi Kadiv Pemasyarakatan, Supriyanto, dan Kabag Program & Humas, Budhiarso Widhyarsono. Sementara Prof. Masrukhi didampingi oleh Kepala Bidang Kerjasama & Urusan Internasional, M. Yusuf.
Maksud kedatangan Rektor Unimus adalah untuk membahas rencana sosialisasi RKUHP bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah di Jawa Tengah yang akan dilakukan pada tahun ini dengan melibatkan Kanwil Kemenkumham Jateng.
Kakanwil menyambut rencana Unimus dengan antusias. Ia mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dalam sosialisasi itu nantinya. Selain rencana itu, Prof. Masrukhi juga menjajaki kemungkinan kerja sama baru dengan Kemenkumham Jateng.
Sebagai informasi, Kemenkumham Jateng dengan Unimus telah menghasilkan beberapa kerja sama, antara lain : Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pemeriksaan IMS bagi WBP Lapas Perempuan Semarang, dan Visa Mahasiswa Asing yang menempuh pendidikan di Unimus. Bahkan ke depannya nanti direncanakan kerja sama terkait Kekayaan Intelektual.
“Semua memang harus berkolaborasi, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” kata Yuspahruddin di sela-sela perbincangan.
Pembicaraan berlanjut hangat dengan pembahasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing pihak. Harapan dari silaturahmi ini tentu semakin mempererat hubungan antara Kemenkumham Jateng dengan Unimus.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
