Tingkatkan Efisiensi, Efektivitas, dan Kualitas Tata Kerja, Kemenkumham Jateng Pemkab Sragen Sesuai

Image
Humas Kemenkumham Jateng
Info Terkini | Thursday, 06 Oct 2022, 16:03 WIB
Doc Humas Kemenkumham Jateng

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah gelar pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kamis (6/10).

Bertempat di Ruang Rapat Bima, Deni Kristiawan selaku Kepala Bidang Hukum memimpin jalannya rapat bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Bagian Hukum, serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Rapat ini dilaksanakan dengan diskusi antar peserta rapat, untuk memperoleh kesepakatan bersama.

“Walaupun hanya 1 (satu) pasal yang diubah, namun perubahan ini sangat krusial, sehingga diharapkan tidak ada kesalahan baik secara substansi maupun dalam teknik penulisan,” ujar Deni.

Secara substansi, dalam rancangan Peraturan Daerah ini menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

“Agar diperhatikan terhadap penentuan tipe perangkat daerah, harus sesuai dengan beban kerja yang dituangkan dalam kajian serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Telah diketahui bersama dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan. Selain itu, pemantapan konsepsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya terhadap Peraturan Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah namun juga terhadap Peraturan Daerah inisiatif DPRD dan juga Peraturan Kepala Daerah.Dengan demikian, harapannya setiap pembentukan produk hukum di daerah tidak ada yang saling tumpang tindih dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen Mulyono beserta jajaran, dan juga didampingi oleh Bagian Hukum Setda Kab. Sragen (HS).

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Berita seputar kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Apresiasi MTsN 3 Bantul Untuk 10 GTK

Image

Menghadapi Generasi ALPHA, Guru Harus Mengalah

Image

Daftar harga Outlander Sport 2021 terupdate serta spesifikasi mobil

Image

Sekolah Adiwiyata Sebagai Bentuk Dari Pendidikan Lingkungan Hidup

Image

Sigap, UMP Kirim Relawan Psikososial Bantu Pengungsi Cianjur

Image

Dijuluki Lebay, Kenapa Sih Anak Muda Zaman Sekarang Gampang Stress?

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image