Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Rutan Purworejo Official

Kakanwil Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan FORHATI Jawa Tengah

Info Terkini | Saturday, 17 Sep 2022, 08:39 WIB
Kakanwil Kemenkumham Jateng menerima kunjungan dari Forum Alumni HMI

SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, hari ini, Jumat (16/09), menerima kunjungan dari Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) Jawa Tengah.

Kunjungan FORHATI ini dalam rangka membina sinergitas pada aspek hukum dan HAM dengan Kemenkumham Jateng.

Kakanwil menyambut niat FORHATI untuk menjalin kerja sama dengan senang hati.

Bahkan Yuspahruddin mengutarakan kepada perwakilan FORHATI bahwa harus bersama-sama untuk menjadi corong pemahaman hukum bagi masyarakat luas, sebagai contoh terkait RUU KUHP yang harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Kakanwil pun terkesan dengan semangat 5 (lima) ibu-ibu FORHATI yang datang. Ia memuji di usia mereka yang tidak lagi muda masih memperhatikan dan memberikan sumbangsih bagi nusa bangsa. Hal ini menurutnya patut dicontoh bagi para generasi penerus.

Perbincangan mengalir dengan hangat mengenai tugas dan fungsi masing-masing pihak. Pertanyaan dan diskusi mengisi hampir sepanjang waktu silaturahmi.

Hal ini merupakan wujud keterbukaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kepada organisasi yang berkeinginan untuk menjalin kerja sama untuk kepentingan masyarakat luas.

[18.11, 16/9/2022] Ajik: MAGELANG- Rangkaian kegiatan Pendampingan Pengisian/Pencatatan E-Tendering, E- Purchasing, Non E-Purchasing/E-Tendering, E-Kontrak dan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Aplikasi SPSE Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng memasuki putaran terakhir.

Pendampingan untuk UPT se Eks Karesidenan Kedu, pada hari ini menjadi penutup, Jum'at (16/09).

Kegiatan tersebut dipusatkan di aula Lapas Kelas IIA Magelang.

Peserta yang hadir merupakan PPK, Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksana Anggaran. Ditambah para Kepala UPT se Eks Karesidenan Kedu.

Seperti sebelumnya, Kepala Divisi Administrasi Jusman yang didampingi Ketua UKPBJ Setwil Jawa Tengah, Hazmi Saefi, memberikan pengarahan sebagai pembuka kegiatan..

Ia mengatakan, pendampingan ini untuk mengakomodir keinginan Kemenkumham guna berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dimana sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Penyelenggara Negara diwajibkan untuk melakukan pembelanjaan Produk Dalam Negeri (PDN) minimal 40% dari total anggaran yang dikelola.

"Jadi, minimal 40% anggaran yang kita kelola, harus dibelanjakan untuk Produk Dalam Negeri," ujarnya menjelaskan.

"Dengan kebijakan ini, akhirnya bisa memberdayakan dan mengangkat Usaha Kecil dan UMKM menjadi lebih baik".

"Dan pastinya akan sangat membantu masyarakat dan pastinya akan berimplikasi pada percepatan pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.

Menurut Jusman, bila terlalu banyak belanja produk luar negeri itu, maka akan mempersulit perekonomian nasional dan memperkaya negara lain.

Kadivmin juga mengungkapkan, pendampingan secara langsung dimaksudkan agar hasil yang dicapai lebih optimal.

"Kalau by Phone atau virtual kadang-kadang tidak optimal. Kalau seperti ini, akan ada hasil yang nyata. Lebih maksimal apa yang disampaikan dan apa yang bisa diterima," ungkapnya

"Di samping karena kita harus selalu bersilaturahmi. Kami juga ingin memunculkan peran Kanwil sebagai pembina"

"Janganlah hanya bisa menyuruh tapi tidak ada pembinaan. Tidak coaching dan mentoring," katanya menekankan.

Selanjutnya Jusman membahas mengenai pencatatan, pengamanan, dan pemanfaatan BMN. Bicara tentang perencanaan kinerja dan pelaksanaan anggaran, manajemen SDM.

Pada prakteknya, Tim UKPBJ Setwil Jawa Tengah langsung melakukan pendampingan sekaligus evaluasi kinerja UPT yang berfokus pada belanja PDN.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image