Membaca Arah RAPBN 2023

Image
Roy Wondo
Bisnis | Wednesday, 14 Sep 2022, 22:27 WIB
Oeh: Roy Wondo Driyono

Pemerintah telah menyusun rencana APBN tahun 2023 sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 dimana dijelaskan bahwa Defisit APBN Tahun 2023 akan kembali dibawah 3% dan disaat bersamaan APBN akan tetap mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional ditengah semakin membaiknya penanganan Covid-19 setelah di hantam pandemi yang memporakporandakan perekonomian bangsa sebagaimana yang telah di kemukakan oleh menteri Keuangan "diharapkan kepercayaan dan stabilitas ekonomi akan tetap tejaga, dengan demikian,Investasi akan terus meningkat karena Indonesia akan terus melakukan perbaikan iklim investasinya" (Sumber Harian Tempo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2022 lalu mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini akan melemahkan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan sehingga berpotensi terjadinya stagflasi. Stagflasi merupakan kondisi dimana inflasi yang tinggi dan terjadi bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini akan menjadi tantangan yang rumit pada tahun ini maupun tahun depan.

APBN mengoptimalkan perannya sebagai shock absorber dalam merespon kenaikan harga komoditas, menjaga daya beli masyarakat, serta momentum pemulihan ekonomi. RAPBN 2023 didesain senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.

Postur RAPBN 2023

Dalam RAPBN 2023 belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun akan dianggarkan untuk belanja

1. Anggaran kesehatan

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. sudah termasuk untuk mendukung penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan anggaran infratruktur 2023 antara lain untuk infrastruktur pelayanan dasar, energi dan pangan, konektivitas, dan TIK.

2. Anggaran perlindungan sosial

Angka ini dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

perbaikan data penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama dalam penyaluran perlinsos. Capaian dan target output prioritas dari Perlinsos antara lain untuk Program Keluarga Harapan untuk 10,0 juta KPM, Program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN 96,8 juta jiwa, PIP untuk 20,11 juta siswa, 976,8 ribu mahasiswa KIP Kuliah, 8,0 juta metrik ton subsidi LPG, 40,7 juta pelanggan subsidi listrik, dan 500 ribu peserta kartu prakerja. Anggaran perlinsos juga sebagai bantalan untuk melindungi masyarakat di tengah gejolak dinamika situasi global.

3. Anggaran Pendidikan

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. atau sebesar 20% dari total belanja negara. Anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa program seperti Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, KIP kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa, TPG Non PNS untuk 556,9 ribu guru non PNS, BOS untuk 44,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, dana abadi pendidikan (termasuk dana abadi pesantren), dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

4. Pembangunan Infrastruktur

Sektor ini dianggarkan sebesar Rp392,0 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.

5. Anggaran Transfer ke Daerah

Anggaran ini direncanakan sebesar Rp811,7 triliun. Kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Kemudian memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memperkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas.

Selanjutnya meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat. Serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik.

6. Pendapatan Negara

Untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada 2023 dirancang Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

7. Defisit Anggaran

Kemudian defisit anggaran pada 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB atau Rp598,2 triliun. Defisit anggaran 2023 merupakan tahun pertama Indonesia kembali ke defisit maksimal tiga persen terhadap PDB.

Optimis dan waspada

Dengan asumsi penanganan Covid-19 yang semakin terkendali dan harga komoditas yang mulai terkoreksi, maka belanja negara tahun 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun menjadi lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3.169,1 triliun. Besarnya subsidi energi tahun 2022 yang diakibatkan oleh meroketnya harga komoditas menjadi salah satu penyebab tingginya belanja subsidi tahun ini.

Optimisme datang dari penerimaan negara tahun 2023 yang ditarget tetap dapat tumbuh 4,8% dari tahun 2022. Dengan ditopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri, penerimaan perpajakan 2023 sebesar Rp1.715,1 triliun tumbuh 6,7%. Implementasi UU HPP dan penguatan basis perpajakan menjadi salah satu strategi optimalisasi penerimaan perpajakan. Sedangkan kepabeanan dan cukai sebesar 301,8 triliun mengalami kontraksi 4,7% dampak moderasi harga komoditas ekspor. Sama halnya dengan kepabenan dan cukai, PNBP 2023 sebesar Rp426,3 triliun juga mengalami kontraksi 16,6% dari outlook 2022. Hal ini dipengaruhi oleh pergerakan dari harga komoditas yang tahun depan diperkirakan akan mengalami moderasi. Proyeksi PNBP 2023 antara lain pendapatan SDA Rp188,7 triliun, pendapatan kekayaan negara dipisahkan Rp44,1 triliun, pendapatan PNBP lainnya Rp110,4 triliun, dan pendapatan BLU Rp83,0 triliun.

Arsitektur APBN tahun 2023 diharapkan mampu membangkitkan optimisme namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. Optimis bahwa indikator pemulihan ekonomi Indonesia sudah sangat baik terlihat dari beberapa sektor yang saat ini telah pulih, namun di sisi lain tetap waspada akan dampak dinamika gejolak global. Diharapkan dengan berbagai dinamika gejolak ekonomi yang ada, ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3% pada tahun 2023.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

ASN

Membaca Arah RAPBN 2023

Mengenal Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Sistem Kebijakan Fiskal Islam

Image

Bupati Bandung Barat Lantik 451 CKS dan Kepala Sekolah

Image

GINGERSNAP BALI, Avant-Garde outfit with sustainability slow fashion

Image

Keberadaan Hotel Syariah dalam Mendukung Industri Wisata Halal di Indonesia

Image

Kebijakan Fiskal di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian

Image

Sepakat Ditindaklanjuti ! Kemhan Ingatkan Ancaman Intoleransi di Kampus Nyata

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image