Melemahnya Kepercayaan Publik dan Kapital Kultural

Image
khoirul anam
Politik | Saturday, 06 Aug 2022, 13:23 WIB
Pixabay.com

Indonesia dihebohkan dengan adanya pemberitaan mengenai kasus peningkatan angka covid-19 di pertengahan tahun 2022. Berbagai prosedur dan kebijakan baru kembali diedarkan. Hal ini tentunya menggiring opini berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Terutama kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

Kepercayaan merupakan sebuah modal utama dalam kehidupan sosial yang didalamnya terdapat modal sosial untuk saling percaya antar individu dengan individu lain. Hal ini jelas berpengaruh dalam kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama.

Contoh sederhananya adalah kepercayaan jelas mempengaruhi pandangan individu dalam melihat maupun memberikan sudut pandang akan komunitas, organisasi, atau kelompok masyarakat lainnya. Sehingga muncul adanya sebuah kepercayaan kolektif yang bermakna sebagai modal kolektif untuk menopang sistem sosial yang harmonis, bebas konflik, dengan kerjasama yang tinggi dan demokratis.

Seorang antropolog prancis yang benama bourdieu telah menjadi tokoh utama dalam kajian-kajian kritis mengenai bagaimana kultur dapat terbentuk dimana tidak hanya berawal dari modal yang sifatnya materi atau berhubungan dengan ekonomi, akan tetapi ada hal lain yang juga cukup dominan dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan atau mencipatakan sebuah kepercayaan publik.

Budaya juga bisa dijadikan sebagai modal kultural yang justru lebih dominan dibandingkan modal ekonomi. Inilah yang sering kita sebut sebagai kapital kultural atau dalam arti lain adalah adanya sebuah kebiasaan, nilai, tradisi atau budaya yang dipegang oleh masyarakat luas.

Cara bersikap dinilai manusia dapat menunjukkan suatu kemampuan yang dimiliki dan menyakinkan orang lain untuk dapat dipercaya. Terbukti saat ini pandangan masyarakat dalam menilai tidak lagi menjadikan tingkat pendidikan maupun ekonomi sebagai tolak ukur kepribadian individu yang baik akan tetapi tutur kata, cara berperilaku, sudut pandang, dan cara menanggapi atau merespon. Indonesia dengan segala kekayaan budaya yang tentunya sangat beraneka ragam seharusnya juga memiliki modal kultural yang sangat beragam. Hal ini jika dimanfaatkan secara baik dan optimal pasti akan memberikan manfaat yang cukup banyak.

Dalam konteks bernegara, kepercayaan merupakan fondasi dasar dalam mensukseskan roda pemerintahan. Kepercayaan dalam roda pemerintahan sederhananya melibatkan pemerintah dengan masyarakat. Sebagai domain terpenting dalam sebuah negara, masyarakat memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Sebab itu, pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata efek kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai satu kesatuan, masyarakat dan pemerintah saling berhubungan.

Maka, di sini perlu adanya kepercayaan satu sama lain. Jika salah satu pihak tidak menaruh kepercayaan atau bahkan saling menyalahkan, perjalanan roda pemerintahan jugaakan terhambat. Sebagai konsekuensi logis dari hilangnya kepercayaan ialah keraguan dan munculnya defend mechanism antara keduanya.

Kepercayaan publik merupakan variablel penting terwujudnya good governance. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah. Pemerintah atau instansi tentu sangat berpengaruh dalam upaya pengembalian dan peningkatan kepercayaan publik.

Seperti yang telah dipaparkan, kultur kapital pemerintah sepertinya perlu kembali dievaluasi sehingga tidak terus menerus mendapatkan tudingan negatif oleh masyarakat. Contoh implementasi kultur kapital yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dan integritas dari setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah kebiasaan atau kultur pemerintah dalam mematuhi aturan baku, hukum, regulasi, petunjuk dan prosedur kenegaraan sehingga bisa dinilai bahwa pemerintah menjalankan mandatnya dan melaksanakan tanggung jawabnya. Kebijakan publik yang dibuat memiliki kecenderungan tendensi politik yang begitu kuat sehingga sulit bagi masyarakat untuk percaya kepada pemerintah.

Apalagi belum dibentuk sistem yang memadai untuk mengontrol kebijakan publik tersebut. Jangan sampai melemahnya kepercayaan publik karena maraknya kapital kultur yang negatif ini dibiarkan begitu saja. Terutama kepercayaan dan kejenuhan masyarakat di masa pandemi ini perlu diperhatikan. Bila pemerintah tidak bisa menjaga integritas, kehilangan kepercayaan rakyat adalah konsekuensi logis

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Universitas Bhamada Slawi, Gelar Pelatihan Kebakaran Pada Pramuka Kwarran Randudongkal

Image

Pegawai Kantor Imigrasi Cilacap Ikut Virtual Fun Run dan Pendakian Gunung Slamet

Image

Ratusan Pekerja dan Buruh di DIY Tolak dan Minta Batalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law

Image

MI Sunan Pandanaran Gelar Workshop IKM bersama IGI

Image

Sambut HDKD ke-77, Imigrasi Semarang Ikut Ramaikan Fun Bike di Kanwil Kemenkumham Jateng

Image

Warga RW 06 Notoprajan Bersemangat Sambut HUT ke-77 Kemerdekaan RI

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image