Indra Allg
Berapa Besar Biaya APBN untuk Membiayai Keperluan Negara Pasca-Pandemi
Info Terkini | Monday, 25 Jul 2022, 22:27 WIBOleh: Indra Agung Liling
Pandemi yang terjadi di beberapa negara dalam beberapa bulan akhir sudah bawa ekonomi dunia masuk ke jurang krisis yang tidak terelak. Bank Dunia mengatakan jika Covid-19 akan bawa 92% negara di dunia jatuh ke jurang krisis. Sampai sekarang minimal sudah ada 14 negara memverifikasi berlangsungnya krisis, salah satunya ialah Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Korea Selatan, Spanyol, Hongkong, Singapura, Filipina, Inggris, Malaysia, Polandia, Thailand, dan Jepang. Bank Dunia dalam laporan Prospect Ekonomi Global sudah memprediksi ekonomi global alami pengurangan sejumlah 5,2% di tahun ini sebagai akibatnya karena wabah covid-19. Bank Dunia mengatakan jika krisis itu sebagai krisis paling dalam semenjak Perang Dunia Ke-2 .
Indonesia sebagai negara yang terimbas Covid-19 sekarang alami kontraksi yang dalam. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jika program pelindungan sosial (perlinsos) untuk warga rawan masih jadi fokus anggaran pemerintahan pada tahun 2023.
Hal itu dikatakannya selesai ikuti Rapat Terbatas (Ratas) berkenaan Perancangan Gagasan Kerja Pemerintahan dan Batas Indikatif Tahun 2023 yang dipegang oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/04/2022). "Di bagian pelindungan sosial tetap dijaga range-nya di antara Rp349-332 triliun. Ini khususnya untuk selalu jaga pelindungan ke warga yang rawan, memberikan dukungan pelindungan sosial sejauh hayat, dan menggerakkan pelindungan sosial yang semakin adaptive," katanya.
Menkeu sampaikan, pemerintahan akan terus lakukan pemutakhiran data terintegrasi kesejahteraan sosial sebagai referensi data yang menerima perlinsos. "Data buat mereka yang hendak memperoleh pelindungan sosial akan makin diperbarui dan Kementerian Sosial akan mengeluarkan program pendayagunaan yang diintegrasikan dengan program pelindungan sosial," katanya.
Seterusnya, berbelanja pemerintahan diutamakan untuk sektor kesehatan. Menkeu menjelaskan peruntukan bujet kesehatan alami kenaikan berarti di periode wabah ini, dari Rp113 triliun pada tahun 2019, bertambah jadi 172 triliun pada tahun 2020 dengan Rp52 triliun didistribusikan untuk pengatasan COVID-19, Rp312 triliun pada tahun 2021 dengan Rp190 triliun untuk pengatasan COVID-19, dan Rp255 triliun pada tahun 2022 dengan Rp116,4 triliun untuk pengatasan COVID-19.
Untuk tahun 2023, lanjut Menkeu, pemerintahan memprediksi COVID-19 tak lagi jadi factor hingga berbelanja kesehatan untuk non COVID-19 akan jadi lebih penting. Maka dari itu, pemerintahan tingkatkan berbelanja kesehatan non COVID-19 dari Rp139 triliun pada tahun ini jadi di antara Rp193,7-Rp155 triliun. "Ini maksudnya untuk memberikan dukungan reformasi di bagian kesehatan yang hendak dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya dalam: pertama, memberi agunan kesehatan nasional, selanjutnya tingkatkan kesiagaan kesehatan, memberikan dukungan pembangunan fasilitas prasarana kesehatan khususnya di wilayah, dan lakukan kenaikan service kesehatan dan pengurangan stunting terhitung penyakit yang disebut penyakit yang penting untuk ditangani seperti tuberkolosis," jelasnya.
Fokus setelah itu di bagian pengajaran. Pada tahun 2023 pemerintahan membagikan bujet pengajaran di range Rp595,9-Rp563,6 triliun, bertambah dari peruntukan tahun 2022 yang sejumlah Rp542,8 triliun.
"Ini akan memberikan dukungan beragam berbelanja pengajaran terhitung beasiswa ke siswa-murid, yakni 20 juta pelajar, Kartu Indonesia Pandai ke mahasiswa sekitar 975,3 ribu mahasiswa memperoleh beasiswa, dan untuk bayar sokongan karier guru non PNS untuk yang disebut karier pengajar sekitar 264 ribu orang. Berbelanja pengajaran digunakan untuk operasi sekolah lewat BOS dan bahkan juga biaya operasional sampai tingkat PAUD yakni pengajaran umur dini di mana 6,lima juta anak-anak pada umur dini yang hendak memperoleh faedah," jelas Menkeu.
Paling akhir, untuk infrastruktur, pemerintahan akan memberi peruntukan bujet yang cukup berarti pada tahun kedepan, yakni akan sekitar di antara Rp367-Rp402 triliun. "Di dalam rencana untuk menuntaskan beragam beberapa program penting, seperti perumahan, air minum, pemrosesan air sampah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi, selainnya infrastruktur sambungan seperti jalan, jembatan, kereta api, dan lapangan terbang, dan infrastruktur di bagian tehnologi info, seperti satelit dan BTS," jelasnya.
Menkeu menambah, dalam APBN tahun 2023 pemerintahan menyimpan Rp27-Rp30 triliun untuk keperluan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Bujet ini diprioritaskan untuk pembangunan Teritori Pokok Pusat Pemerintah (KIPP). "Di dalam rencana untuk memulai membuat infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan; Kementerian Perhubungan untuk beragam simpul konektivitas; dan untuk membuat awalnya di bagian pengajaran, seperti fasilitas sekolah, dan kesehatan. Ini untuk memberikan dukungan berbelanja fasilitas prasarana di bagian ketahanan dan di bagian keamanan," jelasnya.
Berkaitan batas indikatif untuk berbelanja kementerian/instansi Menkeu memprediksi akan capai Rp977,1 triliun. "Tahun depannya kita terus akan mengontrol supaya biaya berbelanja operasional pemerintahan selalu terlindungi secara efektif dan teratasi, hingga bujet benar-benar akan didistribusikan lebih ke belanja-belanja produktif," tegasnya.
Menkeu sampaikan berbelanja negara pada tahun 2023 dibuat pada range 14,09-14,71 % dari PDB atau Rp2.818,1-Rp2.979,3 triliun, yang terbagi dalam berbelanja pusat di range Rp2.017,9-Rp2.152,5 triliun dan transfer ke wilayah di range Rp800,2-Rp826,7 triliun. Dengan penghasilan dan berbelanja itu, karena itu minus APBN tahun 2023 akan ada pada range Rp562,6-Rp596,7 triliun atau 2,81-2,95 % dari PDB. "Ini maknanya kita akan melakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana minus APBN tahun 2023 akan balik di bawah 3 %. Tetapi di saat yang serupa APBN tetap memberikan dukungan perbaikan perekonomian dan untuk selalu memberikan dukungan beberapa program pembangunan nasional," katanya.
Tutup info persnya, Sri Mulyani memperjelas jika peraturan pajak dan moneter terus akan dijaga untuk memberi keyakinan dan kestabilan ekonomi di tanah air. "Barusan Bapak Presiden sampaikan jika kita perlu untuk selalu jaga confidence pada keseluruhnya peraturan pajak dan moneter, hingga keyakinan dan kestabilan ekonomi akan selalu terlindungi. Dan dengan begitu, investasi terus akan bertambah karena Indonesia akan lakukan terus pembaruan cuaca investasinya," pungkasnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
