Sejarah Perkembangan Haji dan Peran BPKH Untuk Umat Islam di Indonesia

Image
Andrie Kristianto
Lomba | Wednesday, 17 Nov 2021, 20:46 WIB

Ibadah Haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, kewajiban ini pun hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan haji di Indonesia telah dilaksanakan sejak pemerintah kolonial Belanda, akan tetapi aktivitas perjalanan haji ini sangat tergantung sekali pada pelayaran kapal-kapal yang berangkat menuju ke pelabuhan Jeddah. Hal ini dikarenakan belum adanya moda transportasi untuk bisa membawa mereka langsung ke mekkah.

Dari tahun ke tahun banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh jemaah haji pada zaman itu, selain memakan waktu yang sangat lama juga sering kali kapal yang ditumpangi tenggelam atau terdampar di sebuah pulau. Ada pula jemaah yang hartanya dirampok atau dijarah oleh awak kapal itu sendiri, sehingga niat untuk pergi haji pun kandas.

Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh nasional yang pergi haji sebelum segala fasilitas memadai. Ia pergi menunaikan ibadah haji saat usianya yang baru menginjak 15 tahun, dan tinggal di Mekkah selama 5 tahun untuk belajar ilmu disana.

Setelah mengalami berbagai kesulitan akhirnya pada tahun 1948 pemerintah Indonesia mengambil alih segala penyelenggaraan haji di Indonesia, melalui delegasi Indonesia KH Mohammad Adnan yang melakukan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi dan bertemu langsung dengan Raja Arab Saudi saat itu Ibnu Saud terkait keberangkatan haji dari Indonesia - Mekkah.

Sejak saat itu hingga tahun 2017 kuota keberangkatan jemaah haji Indonesia mengalami peningkatan, dan membagi kuota keberangkatan menjadi dua yaitu keberangkatan haji reguler dan khusus.

Akan tetapi sayangnya untuk setiap provinsi di Indonesia dibatasi untuk kuota keberangkatannya, hal ini berpengaruh pada daftar tunggu calon haji dan pengelolaan dana yang dikelola terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga untuk bisa mengelola jemaah dan pengelolaan uang calon haji agar bisa dioptimalisasi untuk kepentingan umat atau calon jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji di Mekkah.

Pada tahun 2017 akhirnya pemerintah Indonesia mengalihkan tanggung jawab pengelolaan keuangan haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sementara Pemerintah melalui Kementrian Agama hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji. Pembagian tanggung jawab ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan disahkan oleh DPR pada 17 Kktober 2014. Setelah 2 tahun pengesahan UU dilakukan selanjutnya pemerintah menetapkan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada 26 Juli 2017 dengan harapan tentu untuk penyelenggaraan ibadah dan pengelolaan keuangan calon haji yang lebih baik.

Keberadaan BPKH berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan titik terang bagi pengelolaan dan manajemen keuangan haji di Indonesia, meskipun pada awal pembentukannya menuai kritikan terkait investasi dana haji dan pendanaan infrastruktur di Indonesia.

Sebelum BPKH berdiri kebijakan pengelolaan keuangan haji ini cenderung diorientasikan pada kebutuhan operasional haji bagi jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji di Mekkah. Karena pada faktanya setoran uang muka yang diberikan oleh jemaah haji tidak cukup untuk menutupi kekurangan ongkos haji tersebut. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 30 jutaan sedangkan total seharusnya yang harus dikeluarkan untuk setiap jemaahnya ialah sekitar Rp 69 juta. Artinya 50% biaya haji ditanggung oleh skema investasi dana setoran haji, hasil dari investasi tersebut untuk menombokki kekurangan dana perjalanan haji untuk setiap jemaahnya.

Adapun beberapa capain yang berhasil BPKH lakukan sejak lembaga ini diresmikan pada tahun 2017, yaitu 1) Penunjukkan 31 Bank Penerima Setoran (BPS), 2) Persetujuan rencana strategi 2018-2022 dan rencana kegiatan anggaran tahunan 2018 oleh Komisi VIII DPR RI; dan 3) adanya MoU atau kerjasama keuangan haji dengan Kementrian Keuangan, dan beberapa lembaga di Arab Saudi serta yang terakhir 4) Efiesiensi pengadaan Riyal dalam BPIH 2018 dan Pemeriksaan keuangan oleh BPK dengan opini tanpa temuan dan wajar.

Diharapkan kedepannya dengan adanya lembaga pengelolaan keuangan oleh BPKH ini bisa menumbuhkan minat dari masyarakat Indonesia dan dukungan kepada Pemerintahan di Indonesia.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Menulis, belajar, dan berbagi..

...

Diah Alsa  

jaman dulu itu berangkat haji butuh waktu berbulan-bulan ya dalam perjalanan bahkan ada yang sampai tahun juga katanya karena transportasi masih mengandalkan kapal, duuh gak kebayang deh perjuangannya. dari tahun ke tahun jumlah quota jamaah haji terus meningkat ya, Alhamdulillah semakin banyak yang sadar untuk memenuhi panggilanNya. Semoga kita pun juga diberi kesempatan untuk berkunjung ke sana, Aamiin.

21 Dec 2021, 04:28 WIB

...

Maria Tanjung Sari  

Saya ga bisa membayangkan ketika zaman kakek dan nenek saya dulu berangkat haji berbulan bulan lamanya. Bersyukur zaman semakin maju jadi menunaikan ibadah haji tak perlu berlama lama di perjalanan.

19 Dec 2021, 17:41 WIB

...

Rani Tyas  

Halo Mas Andrie. Terima kasih informasi nya. Selama ini aku pikir lembaga yang mengurusi haji itu satu lembaga, ternyata ada khusus ya badannya.

18 Dec 2021, 12:05 WIB

Artikel Lainnya

Image

Menjalani Pembebasn Bersyarat, Anak Binaan LPKA Klas I Kutoarjo Dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Purwo

Image

Rutan Temanggung Adakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022

Image

Adryan Nathanael Rilis Single Pop Elektro Terbaru

Image

Stoikisme: Obat Untuk Si Overthinker

Image

Lapas Kayu Agung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022

Image

Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2022

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image