Ummu Fatimah

Katanya Demokrasi, Kok Langsung Bubarin Sendiri?

Politik | 2022-07-10 06:56:34

Masyarakat Indonesia belum lama digegerkan oleh pemberitaan lembaga sosial berskala internasional yaitu Aksi Cepat Tanggah atau ACT. Belum satu pekan sebuah isu besar mengahampiri Lembaga sosial tersohor ini, dilansir dari Tempo.com badan sosial ACT diduga melakukan penyelewengan dana donatur. Spekulasi ini muncul setelah Tempo melakukan beberapa survey ke tempat-tempat yang pernah mendapatkan manfaat dari ACT. Tidak berselang lama setelah berita meluas, isu terkait ACT bertambah. ACT diduga mengalirkan dana pada Al Qaeda. Hingga puncaknya pada Rabu 6 Juli Kementrian Sosial mencabut izin dari Lembaga sosial ini (Republika, 7/7/22).

Serentetan peristiwa yang terjadi pada ACT ketika diamati lebih dalam menyisakan sebuah tanda tanya besar. Mengapa kemensos langsung mencabut izin Lembaga sosial ini. Padahal isu-isu yang disampaikan ke public pada dasarnya masih dugaan semata yang notabene satu pihak. Padahal permasalahan ini bisa diserahkan terlebih dahulu kepada pengadilan sehingga hakim mampu melihat dari kedua sisi. Baik dari pihak ACT ataupun dari pihak yang melakukan dugaan demi dugaan.

Pasalnya ketika terjadi pencabutan izin sepihak, yang bahkan belum ada komunikasi langsung antara pemerintah dengan ACT untuk mengklarifikasi berita yang ada, public justru akan melihat sebuah kejanggalan demokrasi. Publik akan melihat bahwa terjadi pelanggaran hak berpendapat pada ACT sehingga mereka seolah olah dibungkam secara sepihak. Anehnya, hal ini justru terjadi pada negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti yang diketahui bahwa pada demokrasi terdapat 4 hak yang notabene ingin dijunjung serta dilindungi salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Pada kasus ini, kemensos dinilai telah membungkam kebebasan berpendapat ACT karena keputusan yang diambil dilakukan tanpa melakukan pertemuan dengan pihak ACT terlebih dahulu.

Ketika diteliisk lebih dalam, praktek praktek semacam ini tidak jarang terdengar. Seolah olah public mampu membaca bahwa demokrasi yang ada hanyalah wajah yang seolah seolah mampu menampung semua pendapat, akan tetapi hal ini tidak pada prakteknya. Pada dasarnya hakekat demokrasi adalah kebebasan, termasuk dalam menghasilkan kebijakan ataupun aturan. Manusia dalam demokrai boleh untuk mengatur dirinya sendiri tanpa barrier tertentu. Hal ini mengakibatkan standar dari kebenaran adalah pendapat manusia itu sendiri. Filosofi sistem yang semacam ini besar potensinya mengakibatkan sikap otoritarian pada diri manusia. Jika hari ini ACT yang mengalami, bukankah mungkin Lembaga lain akan mengalaminya juga semasa demokarasi masih bercokol di negeri ini?