Fenti Fempirina K
MyPertamina untuk Kepentingan Siapa?
Politik | 2022-07-09 22:36:16
PT Pertamina Patra Niaga menetapkan aturan baru yang memperketat pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar. Rakyat diwajibkan mendaftar melalui aplikasi MyPertamina atau website subsiditepat.mypertamina.id. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah fotokopi KTP, foto diri, foto STNK, foto KIR, foto kendaraan tampak semua sisi, dan foto nomor polisi kendaraan (kompas.com, 08/07/22). Data yang terkumpul akan diperiksa apakah pendaftar layak menggunakan BBM bersubsidi atau tidak. Jika pendaftaran berhasil, ia wajib menunjukan kode batang atau QR Code setiap kali membeli BBM bersubsidi (otomotif.tempo.co, 05/07/22).
Beragam reaksi diberikan oleh masyarakat. Banyak pihak mengeluh, aturan baru ini menyulitkan rakyat. Ribet, bahasa kasarnya. Saya jadi teringat Bapak, yang beberapa waktu lalu saya bantu untuk mendaftar melalui aplikasi MyPertamina. Karena usia yang tak lagi muda, nampak beliau sangat kesulitan mengoperasikan aplikasi tersebut. Bapak hanyalah satu dari sekian banyak masyarakat di luar sana, yang memiliki kegagapan teknologi yang serupa, atau bahkan tidak memiliki akses pada teknologi. Bagaimana nasib mereka?
Sebagian pihak juga menilai, aturan baru ini seolah memaksa untuk memilih BBM nonsubsisi seperti Pertamax. Padahal, kondisi masyarakat saat ini masih pada tahap pemulihan ekonomi karena pandemi, ditambah lagi harga kebutuhan lain yang semakin meningkat. Terbayang sudah, beban finansial masyarakat akan semakin berat.
Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan MyPertamina memberikan jaminan pengunaan BBM subsisi akan tepat sasaran, mengingat indikator yang ditetapkan PT. Pertamin belumlah jelas. Hal ini pernah diungkap oleh Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto, ia mengatakan "Justru ini menambah keribetan rakyat memperoleh haknya. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum jelas. Jadi, tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk orang kaya yang tidak berhak" (pikiran-rakyat.com, 03/07/22).
Harus Ditinjau Ulang
Menurut hemat saya (dan mungkin jutaan rakyat Indonesia), pemerintah dan PT Pertamina sebaiknya meninjau ulang aturan pembelian BBM bersubsidi. Alih-alih memberikan kemudahan bagi rakyat mengakses BBM murah, aturan ini sangat berpotensi menyulitkan dan membingungkan rakyat. Bagaimanapun, BBM tergolong hal yang vital untuk menggerakkan perekonomian dan mobilitas rakyat.
Bukankah sudah seyogyanya pemerintah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi rakyatnya? Saya ingin mengingatkan sebuah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam, “Ya Allah, barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya.” (HR Muslim).
“Barangsiapa melepaskan kesusahan duniawi seorang Muslim, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.” (HR Muslim)
Semoga suara dan aspirasi kami sebagai rakyat, didengar dan dipertimbangkan oleh pihak terkait. Aspirasi dan kritik dari rakyat bukanlah hate speech .Bagi seorang muslim, mengingatkan sesama serta mengoreksi kesalahan yang dilakukan adalah bagian dari ajaran agama. Wallahu’alam.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
