Rochma Ummu Satirah

Haruskah Pakai MyPertamina?

Bisnis | 2022-07-08 20:36:54

Rochma Ummu Arifah

Kembali, lagi-lagi, pemerintah menetapkan peraturan kontroversial yang mendapatkan respon sangat beragam dari rakyat Indonesia. Peraturan ini terkait dengan keharusan penggunaan aplikasi MyPertamina saat pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU yang ada. Penerapan percobaan peraturan ini pun sudah dilakukan di sejumlah wilayah di tanah air.

Alasan Pemerintah

Pemerintah mengungkap alasan diharuskannya penggunaan aplikasi dalam pembelian Pertalite oleh masyarakat adalah untuk mengawal konsumsi ini agar tepat sasaran. Aplikasi ini disinyalir mampu membatasi adanya penyelewengan pemakaian oleh siapa saja yang dianggap tak seharusnya menggunakan BBM yang dibandrol dengan harga paling murah saat ini.

Tak dapat dipungkiri, Pertalite sebagai jenis BBM dengan harga yang paling rendah menduduki puncak tertinggi jenis BBM yang dikonsumsi oleh rakyat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Konsumsi Pertalite mencapai hampir 80 persen di antara BBM jenis lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Premium. (Money.kompas/13/03/22). MyPertamina menjadi terobosan pemerintah guna mengawal konsumsi besar Pertalite oleh masyarakat.

Menimbulkan Masalah Baru

Beragam respon diberikan masyarakat menanggapi keharusan penggunaan aplikasi ini. Sebagian mengganggap bahwa aplikasi ini justru mempersulit transaksi pembelian BBM yang awalnya terjadi secara praktis. Terlebih, transaksi pembelian melalui aplikasi ini juga harus diawali dengan transaksi Top-up dengan adanya biaya administrasi.

Melihat lebih jauh dari kebijakan pemerintah mengenai hal ini, ada beberapa hal yang patut untuk dicermati. Pertama, pemerintah seakan secara halus sedikit demi sedikit mengarahkan pada konsumsi Pertamax yang harganya jauh di atas Pertalite. Bagaimana bisa? Aplikasi MyPertamina ini hanya diharuskan pada konsumsi Pertalite. Tidak menutup kemungkinan akan ada sejumlah rakyat yang merasa kesulitan dalam penggunaan aplikasi ini. Mau tak mau, demi kepraktisan transaksi, mereka akan secara terpaksa beralih ke konsumsi Pertamax yang tak diharuskan menggunakan aplikasi yang rumit.

Hal ini sangatlah memungkinkan sekali. Mengingat tak semua rakyat bisa menggunakan aplikasi ini, atau pada waktu yang dibutuhkan, memiliki kuota demi pengoperasian aplikasi yang ada. Serta tentu permasalahan lainnya.

Apa yang dilakukan secara nyata malah mempersulit walaupun dengan memberikan dalih untuk mempermudah. Hal ini nampak seperti apa yang disebutkan Allah Swt. di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”

Kedua adalah persoalan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kemudahan kepada rakyat dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat sudah seharusnya memposisikan rakyat sebagai satu pihak yang harus dilayani sampai mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah. Hubungan yang harusnya terjalin adalah pemberi pelayanan dan penerima pelayanan.

Namun sayang, di era serba kapitalis sekuler ini, konsep pelayanan oleh pemerintah ini layaknya jauh panggang dari api. Pemerintah sangat sulit untuk memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Justru tak dapat dipungkiri, pemerintah seringkali menetapkan peraturan yang seakan tak membela kepentingan rakyat.

Biaya demokrasi yang sangat mahal mengharuskan siapa saja yang duduk di jajaran pemerintahan sangat memungkinkan untuk mencari manfaat dan imbal balik berupa materi selama menjabat. Inilah yang kemudian mengalihkan perhatian pejabat pemerintah untuk memperjuangkan nasib dan kebutuhan hidup rakyat. Semua dikalahkan oleh kepentingan pribadi dan kelompok agar kembali memperoleh keuntungan secara material.

Inilah fakta nyata kehidupan yang harus diterima masyarakat saat ini. Birokrasi yang berbelit menjadi satu kenyataan yang tak dapat dielakkan. Untuk itu, rakyat sudah seharusnya semakin lantang memperjuangkan hak-hak mereka.

Fakta ketimpangan harapan dan realitas keberadaan pejabat pemerintah saat ini sangatlah berbeda dengan apa yang ada di dalam pemerintahan Islam. Sejarah kejayaan Islam telah membuktikan bagaimana amanahnya siapa saja yang memikul amanah rakyat. Mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadirkan kemudahan bagi rakyat sampai rakyat mampu memenuhi kebutuhannya dengan mudah, bahkan sempurna. Tak salah, jika hadirnya kembali kejayaan Islam ini didambakan oleh sebagian manusia, tak hanya umat muslim. Wallahu alam.