Andika Juliansyah
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Politik | 2022-07-05 21:24:45
1 Pemerintah,belum bersih,kurang akuntabel dan berkinerja rendah.2. Pemerintah belum efektif dan efisien.
3. Pelayanan publik masih Buruk.Bagusnya pemerintah:
1. Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi2. Pemerintah yang efektif dan efisien.
3. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Pemerintah yang beriorientasi hasil- Menetapkan tujuan atau sasaran prioritas yang jelas. ( Outcomes) - Mengukur pencapaian tujuan atau sasaran.( Perfomance Indicators)
- Menetapkan target.
- Mengaikan tujuan dengan program dan kegiatan. ( Program follow Result)
Integrasi,Perencanaan ,Penganggaran dan Manajemen Kinerja.
Latar belakang:
- Belanja publik perlu di tekan, karena keterbatasan sumber daya
- Publik menuntut peningkatan kualitas pelayananReformasi Anggaran :
-dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada dewan.
- Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional dan pengukuran kinerja ( Super Budgeting).
Integrasi,Perencanaan,Penganggaran, dan Manajemen Kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.
Anggaran Berbasis Kinerja.Prioritas dan Sasaran Strategis dengan Program kegiatan ( Program follow Result) yaitu, Pemilihan Program dan Kegiatan harus sesuai dengan perioritas dan sasaran pembangunan.
Program Kegiatan dan Anggaran ( Money Follow Program) yaitu Besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Untuk mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja oleh instansi pemerintah, dibangunlah aplikasi terpadu.
"TIDAK BOLEH ADA SATU RUPIAH PUN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK MEMILIKI HASIL ATAU MANFAAT BAGI MASYARAKAT".
Arahan Presiden Terkait Masalah Efiensi Birokrasi.
- Money Follow Program yaitu, Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya insfrastruktur, pengengtasan kimiskinan,pendidikan, dan kesehatan. ( pemerintahan beriorentasi hasil)
- e-Goverment yaitu, Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyak bisa mengakses dokumen- dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.
- Stop Pemborosan Anggaran yaitu, Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/ Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.
- Fokus Kinerja, bukan SPJ yaitu, ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi spj.
Efisiensi:
- Menghemat jumlah anggaran yang di belanjakan dari kegiatan -kegiatan yang tidak penting- Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program atau kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
- Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.
Dilakukan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di Instansi Pemerintah( pusat dan daerah).
Penyelarasan KINERJA PEMERINTAH DAERAH.
RPJMDSasaran: Meningkatan sektor pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi indikator kinerja: Pertumbuhan PDRB sektor pertanian.
- Sasaran terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya ( Bappeda).
Indikator Kinerja : % lahan pertanian terhadap luas wilayah, target : 20%, Kegiatan.
Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya.
Anggaran : Rp. 150.000.000.
- Sasaran: Meningkatnya Produksi Pertanian. ( Dinas Pertanian).
Indikator Kinerja : Jumlah produksi pertanian, target : 100.000 tonKegiatan: - Menerapkan teknologi pertanian - Penggunaan bibit unggulAnggaran: Rp. 2.000.0000.000
- Sasaran : Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana ( Dinas PU).
Indikator Kinerja: Panjang jalan dengan kualitas baik, target: 95%.
Kegiatan: Membangun jalan akses ke sentra pertanian.
Anggaran: Rp. 4.000.000.000
- Sasaran: Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. ( Dinas Koperasi dan UMKM).
Indikator Kinerja: Jumlah koperasi aktif bidang pertanian, target: 100 KoperasiKegiatan: Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian.
Anggaran: 1.500.000.000.
* e- Penganggaran.
Prioritas Nasional ( Program Kegiatan dan Anggaran yaitu Money Follow Program, mencegah program atau kegiatan "siluman" dan mencegah penyimpangan).
* e- Penganggaran Berbasis Kinerja.
Prioritas Daerah, Program Kegiatan ( Program Follow Result) yaitu Meningkatkan efektifitas dan mengurangi pemborosan anggaran.
Program kegiatan dan Anggaran ( Money Follow Program) yaitu, Mencegah program atau kegiatan " siluman" dan mencegah penyimpangan.
e- Penganggaran Berbasis Kinerja.
- Akuntabilitas Kinerja yaitu, Mencegah program kegiatan "siluman" dan mencegah penyimpangan , Mencegah pemborosan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
e- pengganggaran
ASN tidak disibukan dalam pekerjaan dokumentatif namun berfokus pada kinerja yang akan diwujudkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
