saman saefudin

    FOLLOW  

Penjual Tempe, Mafia Minyak Goreng dan Subsidi Kejujuran

Eduaksi | Monday, 27 Jun 2022, 09:34 WIB

Lagi-lagi perilaku pedagang kecil mengusik batinku. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 24 Juni 2022 pagi, saat seperti biasa aku rutin belanja kebutuhan dapur. Menjelang pulang, aku menghampiri salah satu bakul tempe yang mengkal di bahu jalan sisi utara Pasar Sorogenen, Kota Pekalongan. Seorang bapak setengah baya, mungkin usia 50 an atau menginjak 60. Aku membeli satu potong tempe mentah seukuran biasanya, harga lima ribu. Sambil merogoh kantong celana, aku mengamati tempe di sebelahnya yang berukuran lebih lebar, meski dengan panjang yang sama. “Kalau yang itu berapa, Pakde?

Alih-alih menyebutkan harga, ia malah memberi penjelasan soal kualitas tempe yang kutanyakan. “Jangan Mas, yang ini sudah agak lama, rasanya sudah agak kecut,” ujarnya serius.

Mendengar jawabannya, aku langsung mengelus dada. Bukan gelo (kecewa) karena tak jadi membeli tempe yang lebar tadi, tetapi agak terhenyak dengan kejujuran si bakul tempe. Padahal sebagai pembeli, tentulah aku awam dengan hal ihwal hasil fermentasi kedelai itu. Apakah itu baru atau lama, toh penampilan luarnya tak banyak berbeda. Pun sebagai pembeli aku meminatinya. Eeh, Pakde yang satu ini justru teramat jujur. “Besok aja tak bawakan yang baru,” katanya sambil menyerahkan tempe pesananku yang telah dibungkus kantong plastik.

Motorku melaju dengan pelan dan tenang. Tetapi tidak dengan pikiranku yang masih menyisakan sedikit pertanyaan.

Mungkin karena kehidupan bangsa ini yang kian defisit kejujuran, sehingga pengalaman bertemu penjual tempe tadi menjadi sesuatu mewah dan rasanya uwow sekali. Ini seperti postingan yang kadang menghiasi beranda media sosial kita. Sebut saja adegan orang kaya yang tersentuh dengan kejujuran anak kecil yang miskin, atau kepedulian seorang pedagang kecil yang tetap mau berbagi meski ia sedang kepayahan mencari nafkah. Dan postingan-postingan sejenis ini selalu efektif mengundang like, comment, and share. Mungkin karena di kehidupan orang-orang kaya itu kejujuran dan kepedulian tulus kian sulit dijumpai.

Sebagai pembanding atas kejujuran penjual tempe tadi, saya jadi sedih mengingat bagaimana silang sengkarut minyak goreng belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bagaimana mungkin di negara penghasil kelapa sawit dan pengekspor crude palm oil (CPO) terbesar dunia, sebagian besar masyarakatnya harus pusing dengan kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan yang menggila. Bukan naik malah, tapi berganti harga, begitu para ibu rumah tangga bernarasi. Bukan hanya harga yang berganti, stoknya juga sempat langka di pasaran. Maka tak butuh pendidikan tinggi bagi masyarakat kecil untuk menyimpulkan adanya permainan mafia dalam kenaikan harga dan langkanya minyak goreng.

Pemerintah pun mengambil jalan pintas untuk menstabilkan minyak goreng berikut nyanyian orang-orang kecil yang terlanjur marah dengan tragedi minyak ini. Kebijakan itu antara lain menggelontorkan subsidi dan penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Dengan kucuran subsidi, harga minyak goreng kemasan 1 liter kembali normal. Tetapi masalah kembali muncul, karena di pasar tradisional stoknya kembali langka. Sementara di toko-toko modern dipenuhi antrean para ibu yang ingin mendapatkan dua liter minyak goreng dengan harga subsidi.

Di sisi lain, aparat hukum mulai menyelediki dugaan permainan harga minyak goreng ini. 19 April 2022, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya dari unsur swasta. Berikutnya pada bulan Mei, Kejagung kembali menetapkan satu tersangka dari pohak swasta. Lalu di bulan Juni ini, Mendag M Luthfi terkena rushuffle kabinet dan posisinya digantikan oleh Zulkifli Hasan. Sepekan berikutnya, 22 Juni 2022, M Luthfi juga menjalani pemeriksaan di Kejagung. Entahlah, sampai kapan kasus mafia minyak goreng ini akan bergulir. Proses hukum yang dijalankan Kejagung beserta kepolisian ini tentu saja layak diapresiasi. Tetapi tidak cukup dengan masalah hukumnya, harga minyak goreng yang masih tinggi juga sudah semestinya diatasi. Ibarat ayam mati di lumbung padi, jangan sampai rakyat yang hidup di negara penghasil sawit dan CPO terbesar dunia justru harus kelaparan minyak goreng karena harganya yang melambung tinggi.

Gara-gara kasus mafia minyak goreng ini pula, negara menderita kerugian triliunan rupiah. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mencatat kerugian itu mencapai angka 5,9 triliun, merujuk pada anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi masyarakat. Belum lagi kerugian perekonomian negara akibat langka dan mahalnya minyak goreng. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli satu liter minyak goreng, sehingga memicu inflasi (tempo.co.id, 29 April 2022).

Anggaran Rp 5,9 triliun semestinya tak perlu digelontorkan seandainya harga dan pasokan minyak goreng bisa dikendalikan. Ini semisal sikap beberapa tokoh nasional yang dengan bijak menganjurkan masyarakat untuk tak bergantung mengkonsumsi makanan goreng-gorengan, kan masih bisa direbus (kukus). Ungkapan ini baik, tetapi tidak mengindahkan konteks. The right word on the wrong time. Karena problem utamanya tidak tersentuh, yakni fakta bahwa ada mafia yang berkongkalikong dengan oknum pejabat pemerintah dan mengendalikan pasokan serta harga minyak goreng. Tidak heran, beberapa ahli menyebut kebijakan subsidi yang digelontorkan pemerintah justru menunjukkan bahwa negara kalah dari mafia (republika.co.id, 4 April 2022).

Kelangkaan dan mahalnya minyak goreng ini bisa disebut sebagai hasil dari kejahatan konglomerasi. Ada motif keserakahan, termasuk untuk para spekulan, yang berupaya mendapatkan cuan di tengah derita rakyat. Inilah wajah dari ketamakan modal, sehingga para pedagangnya nyaris nir-empati.

Sekarang coba bandingkan perilaku para pedagang besar (baca: mafia) ini dengan penjual tempe di sudut pasar tadi. Modal penjual tempe ini kecil, omsetnya pun tak seberapa. Jangan tanya keuntungan, mungkin hanya cukup untuk makan sehari, sisanya ditabung untuk keperluan yang lain. Tetapi di tengah keterbatasan itu, sang penjual tempe masih mampu mendemonstraikan kejujuran dengan tulusnya. Tidak hanya itu, kejujuran mereka juga sepaket dengan kepedulian terhadap konsumen, yang mungkin senasib ekonominya. Maka ketimbang pemerintah menggelontorkan subsidi triliunan rupiah untuk BLT masyarakat, sepertinya para mafia minyak goreng ini juga butuh disubsidi. Tetapi yang dibutuhkan mungkin bukan subsidi modal, karena mereka sudah untung banyak, melainkan subsidi kejujuran. []