Yoga Dimas Prasetya

    FOLLOW  

PERTAUTAN TEOLOGI DAN POLITIK : Kajian terhadap Aliran Religio-Politik Syi’ah dan Khawarij

Agama | Tuesday, 19 Oct 2021, 16:53 WIB

Aliran- atau sekte yang pertama muncul dalam islam adalah aliran teologi,namun fakta sejarah juga menunjukan bahwa kemunculan aliran-aliran teologi mempunyai pertautan yang kuat dengan permasalahan politik,.Fenomena ini tidak hanya nampak pada aliran teologi yang muncul pada periode yang lebih awal ,tetapi juga pada aliran-aliran yang muncul lebih belakangan menurut watt,gagasan-gagasan yang muncul dalam bidang teologi selalu mempunyai rujukan politik dan sosial.Karena itu, untuk memperoleh gambaran lebih utuh tentang kemunculan dan perkembangan aliran-aliran teologi, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik yang terjadi pada masa itu. Keduanya saling berjalin berkelindan, sehingga corak pemikiran teologi sangat erat kaitannya dengan ide politik atau pandangan dunia.

Pada setiap periode pertautan antara teologi dan politik memiliki titik tekan yang berbeda,sehingga mengakibatkan munculnya corak pemikiran teologi yang berbeda pada masing-masing aliran.Pada periode awal kemunculannya ,pertautan antara keduanya nampak lebih kental permasalahan politikannya sehingga aliran-aliran teologi yang muncul menunjukan corak politiknya.Tulisan ini berusaha memahami bagaimana pertautan antara pemikiran teologi dengan politik,khususnya yang terjadi pada periode awal kemunculan aliran teologi sebagaimana yang tergambarkan pada aliran syi’ah dan khawarij.

Permasalahan sosial-politik yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad mulai memicu munculnya benih-benih perpecahan di kalangan kaum muslim. Perpecahan dipicu oleh munculnya perbedaan pendapat mengenai bagaimana mekanisme (sistem) penggantian kepemimpinan Muhammad sebagai kepala negara dan pemerintahan. Selanjutnya muncul tiga ide mengenai mekanisme politik yang harus ditempuh, yaitu kembali ke sistem kabilah, menggunakan sistem hak warisan, dan menerapkan sistem permusyawaratan. Ide pertama didukung oleh kelompok Bani Khazraj dan kelompok separatis (riddah), namun belakangan kelompok yang pertama sadar dan menarik diri dari kelompok pertama. Sementara kelompok kedua (riddah) tetap pada pilihannya, sehingga ditumpas oleh Khalifah Abu Bakar. Ide yang kedua didukung oleh al-Abbas, Ali, dan Zubair. Sedangkan pemikiran ketiga didukung oleh kaum Muhajirin, kecuali Bani Hasyim.

Naiknya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak hanya memperoleh pengakuan mayoritas kaum muslim. Lebih dari itu, oleh para pendukungnya diyakini sebagai kemenangan atas aristokrasi Quraisy dan kemenangan kebenaran agama. Keyakinan itu sebagaimana diungkapkan seorang pendukung Ali yang bernama Tsâbit bin Qays bin Syammâs:

“Demi Allah, wahai Amir Al-Mu’minin, meskipun mereka mendahului kamu dalam kekuasaan khilafah, mereka tidak dapat menandingimu dalam agama. Kedudukanmu tidak pernah dapat ditutup-tutupi, juga derajatmu yang tinggi tidak dapat diabaikan. Mereka semua membutuhkanmu ketika menghadapi situasi yang tidak mereka kuasai ilmunya. Namun, dengan pengetahuanmu, kamu tidak membutuhkan siapa pun”

Namun demikian, hal itu tidak dapat menghapus kenyataan adanya ketidakpuasan para pendukung Khalifah Usman, yang menuntut agar Khalifah Ali menangkap dan mengadili orangorang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Usman bin Affan. Sementara tuntutan itu diajukan, kelompok yang mengajukan tuntutan itu tahu benar bahwa tuntutannya itu tidak akan dapat dipenuhi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, tuntutan itu lebih mencerminkan keinginan balas dendam sebagai nilai yang melekat dalam tradisi kesukuan Arab ketimbang tuntutan keadilan.

Sebagaimana dicatat dalam buku-buku sejarah, perang Shiffin diakhiri dengan tahkîm atau arbitrase yang berlangsung di Adzrah, padang pasir di Siria dengan tidak membawa hasil karena baik Ali maupun Mu‟awiyah sama-sama ditolak. Penyelesaian dengan arbitrase berawal dari tawaran genjatan senjata yang diajukan oleh kelompok Mu‟awiyah ketika menyadari pasukannya mulai terdesak oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Karenanya tawaran yang diajukan itu bukan dilandasi kepentingan keagamaan atau moral, tetapi merupakan siasat untuk menghindari kekalahan. Siasat itu merupakan bagian dari strategi yang digagas oleh Amr bin Ash untuk mengompromikan kekuasaan Ali dengan menempatkan Mu‟awiyah sejajar dengannya. Tujuan akhirnya adalah mencabut kekuasaan Ali sebagai khalifah, dan menyerahkannya kepada Mu‟awiyah atau orang lain yang dapat melanggengkan aristokrasi Quraisy.

Pada akhirnya Ali tidak mampu menolak desakan mayoritas pendukungnya untuk menerima gencatan senjata. Kesepakatan gencatan senjata itu dituangkan dalam sebuah dokumen arbitrase yang ternyata justru melemahkan posisi Ali karena kedudukannya sebagai khalifah disejajarkan dengan Mu‟awiyah yang berkedudukan sebagai gubernur. Kondisi itu tidak terlepas dari kecerdikan Amr bin Ash yang mewakili pihak Mu‟awiyah dan kelemahan Abu Musa al-Asy‟ari yang mewakili kelompok Ali. Strategi Amr bin Ash telah mengalahkan perasaan takwa Abu Musa al-Asy‟ari, dan hasil tahkîm menjadikan hak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menjadi hilang. Hal itu ditunjukkan dengan sebutan yang digunakan bagi keduanya dalam dokumen itu sama, yaitu “amir” dan dua wakil masingmasing dengan “hakamayn”. Sehingga secara implisit, hak prerogatif kekhalifahan Ali ditolak dalam dokumen itu. Selanjutnya, kedua arbiter diberi waktu setahun untuk mencapai kesepakatan, dan jika keduanya gagal, maka status perang berlaku kembali antara kedua kelompok.