Diatunes
Induk Keluarga Minangkabau Usung Misi Bersatu Mandiri Sejahtera bagi Masyarakat
Gaya Hidup | Wednesday, 15 Jun 2022, 10:22 WIB
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Induk Keluarga Minangkabau (DPP IKM) didirikan agar adat istiadat Ranah Minang di rantau orang selalu terjaga dengan baik. IKM juga ingin menjadi pelopor perdamaian dan persatuan Indonesia, bagi masyarakat Minangkabau khususnya, seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal IKM Bundo Yemelia saat Konferensi Pers yang digelar pada Rabu, 15 Juni 2022 di Jakarta.
Bundo Yemelia mengatakan, IKM saat ini berada di bawah kepemimpinan baru Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. yang bergelar Datuak Rangkayo Basa, sebagai Ketua Umum. Program utama yang dijalankan IKM adalah untuk menjaga persatuan Indonesia dengan merangkul dan bersinergi dengan masyarakat IKM.
"Tiga bulan ke depan nanti kita akan tahu bagaimana warna dan tujuan dari kepemimpinan Pak Boy Rafli terkait fungsi dan keberadaan dari IKM," kata Bundo Yemelia.
Lebih lanjut Bundo Yemelia mengatakan bahwa Minangkabau itu bersatu, meskipun Sumatera Barat (Sumbar) punya organisasi di setiap daerahnya, tapi harus tetap bersatu. Adapun keberadaan dari beragam organisasi kedaerahan di Sumbar tersebut memang punya tujuan yang sama, untuk bersatu.
"Program kerja yang dijalankan IKM sama dengan motonya, 'Bersatu, Mandiri, Sejahtera', dan itu akan bisa kita wujudkan jika kita bersatu," kata Bundo Yemelia.
Selain itu, Bundo Yemelia juga mengajak masyarakat IKM untuk tetap melestarikan budaya Minangkabau walaupun tinggal di rantau, dengan menjadikan IKM pengasuh kepada pemuda-pemudi di perantauan. Saat ini DPP IKM memegang lisensi hukum Induk Keluarga Minangkabau dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.
(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
