Rifvani Vero Rilmauli Gupti
Kapan Cita-cita Politik Indonesia Terwujud?
Politik | 2021-10-13 15:07:38
Definisi politik yang saya tahu dan apa yang dosen saya katakan pada saat mengajar di kelas Ilmu Politik adalah kegiatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik (the good life). Pertanyaan yang selalu menghantui isi kepala saya, apakah politik di Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuannya atau malah sebaliknya? Apakah politik di Indonesia sebatas untuk mencari kekuasaan dan uang atau membangun Indonesia untuk mewujudkan kehidupan lebih baik?
Angkat topi untuk para pejabat negara yang menjalankan tugas untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia agar lebih baik. Dan untuk para pejabat berpolitik hanya untuk uang, jabatan, dan kekuasaan semoga cepat sadar hati dan pikirannya untuk tidak menutup mata dan telinga. Bahwa masih banyak anak putus sekolah untuk membantu perekonomian keluarga dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 12 (1) Setiap Warga Negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.
Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan para pejabat di negeri ini korupsi di setiap proyek, korupsi dana bantuan sosial yang akan disalurkan untuk rakyatnya, seperti buaya yang kelaparan. Tidak peduli rakyat yang kelaparan di tengah pandemi dan rakyat yang harus bertahan demi keluarga. Para pejabat yang seakan-akan tidak takut oleh sanksi pidana karena mungkin saja punya backup orang dalam. Undang-Undang dan kebijakan yang dibuat seakan-akan hanya sebagai simbol semata yang tidak memiliki fungsi. Sedangkan rakyat ke sana kemari, setengah mati mencari keadilan.
Banyak rakyat Indonesia sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, pergi jauh untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, pergi ke sana ke mari, cari informasi sana sini untuk dapat bisa dirawat di ruang ICU. Sedangkan para pejabat gengsi ingin pakai seragam dari rumah mode ternama di tengah sulitnya perekonomian negara karena pandemi. Koar-koar meminta isolasi mandiri di hotel bintang lima bersama keluarga yang jauh lebih penting mengurus rakyat katanya. Empati dan kepedulian sudah tidak lagi di akal dan hati para pejabat. Kecaman oleh publik dianggap angin lalu. Keegoisan dan keserakahan akan kekuasaan meracuni para pejabat di Indonesia.
Para pejabat tidak sadar bahwa mereka mendapat, gaji, tunjangan, dan fasilitas dari rakyat, didanai oleh pajak yang dibayar oleh rakyat. Namun, tidak memiliki empati dan tanggung jawab terhadap rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa âfakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negaraâ. Namun, nyatanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Kitabisa (platform galang dana dan berdonasi secara daring). Respons pemerintah yang tidak responsif terhadap rakyatnya yang kurang mampu membuat kita sesama rakyat ingin saling membantu dengan membuat campaign dan donasi untuk mereka yang kurang dalam ekonomi. Terlebih lagi ditegah situasi seperti ini di mana perekonomian masih belum stabil dan sangat rentan dengan perubahan-perubahan karena pandemi Covid-19.
Janji-janji manis yang diucapkan di depan jutaan masyarakat, diarak keliling kota, bicara lantang menggunakan pengeras suara, mengemis suara rakyat. Seolah-olah membangun citra dan wibawa menjaga nama demi sebuah jabatan dan kekuasaan yang fana. Amat disayangkan setelah menjadi pejabat semua janji-janji manis itu sirna. Para pejabat yang lupa akan janji-janji pada saat kampanye, para pejabat lupa dengan sumpah di hadapan kitab suci. Mengingkari janji-janji kepada ratusan juta rakyat dan Tuhan.
Pemerintah tidak hanya memeras rakyat kecil saja, lalu lebih berpihak kepada investor dan perusahaan berduit saja, tetapi juga alam. Bangsa Indonesia yang dikarunia sumber daya alam yang melimpah dan alam yang indah, kini sedikit mulai sedikit keindahannya luntur. Kebakaran hutan, alih fungsi lahan untuk kegiatan perkebunan dan kegiatan pertambangan, banjir rob yang menenggelamkan banyak rumah, penebangan hutan secara ilegal, semburan lumpur Lapindo sejak tahun 2006 hingga sekarang, prediksi Jakarta yang akan tenggelam karena penurunan tanah yang setiap tahunnya terjadi, dan masalah alam lainnya.
Kerusakan alam yang terjadi yang telah disebutkan sebelumnya tidak jauh-jauh dari kerja sama pemerintah dengan investor dan perusahaan berduit, sedangkan lingkungan dan warga yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan itu terkena dampaknya. Contohnya, semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo pada tahun 2006 akibat dari pengeboran oleh PT Lapindo Brantas memakan banyak korban, mulai dari warga yang kehilangan tempat tinggal karena tenggelam oleh semburan lumpur, warga sekitar yang terkena penyakit gangguan pernapasan karena gas berbahaya yang keluar, bahkan hingga pada saat ini semburan lumpur Lapindo menjadi penyumbang efek rumah kaca terbesar di dunia.
Di Provinsi Jawa Timur di Kota Banyuwangi PT Bumi Suksesindo mengalihfungsikan hutan lindung sebagai kegiatan pertambangan. Akibatnya terjadi banjir di beberapa di Provinsi Jawa Timur karena tidak adanya daerah resapan air. Selain itu ikan-ikan di sekitar perusahaan tambang tersebut mengalami penurunan kualitas karena limbah-limbah hasil tambang yang mencemari laut, akibatnya para nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan.
Adanya investor-investor perusahaan memang membuka lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lain juga mematikan keberagaman profesi lainnya juga. Ada jutaan nyawa rakyat Indonesia dan ratusan pahlawan yang gugur lebih dulu untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah yang memiliki tujuan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun, rasanya bangsa kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri, seperti yang dikatakan oleh Presiden Pertama Indonesia Soekarno âPerjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsamu sendiriâ. Kalimat yang diucapkan oleh Soekarno rasanya sedang dirasakan oleh bangsa kita pada saat ini. Para pejabat yang menjabat hanya untuk mencari kekuasaan dan lupa akan cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi harapan para pendiri bangsa dan menjadi harapan para rakyat Indonesia. Harapan-harapan yang rasanya dapat diwujudkan, saat seperti mendengarkan ucapan-ucapan para pejabat yang melakukan kampanye kala pesta demokrasi dan saling debat dengan rivalnya dengan membawa puluhan ide, gagasan, program, dan visi misi yang dipaparkan ke ratusan juta pasang mata dan pasang telinga dengan tujuan membawa perubahan untuk kehidupan bangsa yang lebih baik dan sejahtera.
Namun, ada saja beberapa pejabat yang hanya memberi harapan dan menghancurkan ekspektasi rakyat. Masalah kasus korupsi yang tak kunjung usai, masalah-masalah sosial tak urung rampung, masalah pendidikan yang menjadi pertimbangan rakyat yang kurang mampu, masalah kesehatan yang tidak merata, masalah lingkungan yang semakin parah setiap harinya, dan masalah-masalah lainnya yang rasanya tidak dapat terselesaikan dalam dua periode.
Para pejabat yang jujur dibungkam, yang kerja nyata digantikan, yang tegas diberhentikan. Bangsa Indonesia seperti jalan di tempat para pejabat yang memimpin negara dengan rasa ikhlas dan tulus tidak dapat dengan mudah diterima di dunia politik, terlalu naif katanya. Suap dan korupsi sudah menjadi budaya yang mengakar dan sulit untuk dimusnahkan. Hal yang lumrah rasanya jika berita-berita di media memberitakan pejabat-pejabat yang terkena kasus korupsi. Rakyat yang ikut berpartisipasi bayar pajak setiap tahun untuk sama-sama membangun negara dan untuk mendapatkan fasilitas yang nyaman dan aman, namun selalu uang rakyat yang menjadi sasaran empuk para pejabat untuk memperkaya diri dengan korupsi. Masuk sel penjara pun masih dapat hidup dengan enak di dalam penjara. Persoalan dalam mewujudkan cita-cita bangsa memang bukan persoalan yang mudah untuk benar-benar jujur, ikhlas, amanah, dan melayani masyarakat. Persetan dengan jabatan untuk mencari kekayaan dan kekuasaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menjabat di negeri ini.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
