Ummu Fatimah

    FOLLOW  

Pendidikan Butuh Modal

Info Terkini | Friday, 10 Sep 2021, 12:22 WIB

Dunia pendidikan Indonesia kembali terguncang, kali ini sumber kehebohan muncul justru dari pemilik kebijakan sendiri. Sekitar awal September 2021 kemendikbudristek mengeluarkan serangkaian aturan yang terhimpun dalam permendikbud no 6 tahun 2021. Dalam serangkaian aturan terkait dana bantuan operasional sekolah atau BOS praktisi pendidikan sekaligus pengamat menemukan bentuk ketidaksesuaian sikap pemerintah yang nampak dari aturan yang dikeluarkan dengan amanat UUD 1945 perihal tujuan pendidikan.

Adanya aturan pada pasal 3 ayat (2) huruf d yang mengatur bahwa dana BOS hanya akan diterima oleh sekolah dengan jumlah peserta didik lebih dari 60 orang dalam tiga tahun terakhir (Republika,5/9/21) menjadi sorota para praktisi dan aktivis pendidikan. Mereka menilai peraturan ini diskriminatif terhadap hak pendidikan anak di Indonesia (InSultenr.com, 3/9/21). Apalagi fakta beberapa sekolah swasta kesulitan untuk memenuhi syarat akibat keberadaan sekolah yang berada di pelosok negeri menambah duka dunia pendidikan.

Perlu diketahui bahwa peran dari dana BOS pada dasarnya merupakan harapan dari berbagai sekolah di tanah air. Hal ini dikarenakan pengembangan operasional hingga aktivitas pengembangan pengajaran ditunjang oleh adanya BOS seperti termuat dalam permendikbud no 6 2021 (Kemendukbud.go.id) Artinya dana BOS bukan sekedar sebagai pemanis berjalannya dunia pendidikan tetapi sebagai salah satu kunci terwujudnya pembelajaran berkualitas.

Jika kita telaah lebih jauh lagi terwujudnya pendidikan yang berkualiatas bukan hanya menyoal pengajar cerdas, konsep dan tujuan pendidikan yang jelas, materi terstruktur serta semangat belajar tinggi. Akan tetapi juga membutuhkan membutuhkan sarana prasarana yang memadai seperti gedung sekolah yang aman, kelengkapan media dan teknologi belajar, pelaksanaan pelatihan softskill peserta didik dan masih banyak lagi. Segala aspek ini tentu sulit tercapai jika tidak ada pendanaan yang memadai. Sumber penanganan berbagai aspek pendukung tersebut berada di tangan penguasa, dalam hal ini BOS.

Fakta diatas dapat menjadi ironi jika dikaji lebih dalam. Berhentinya dana BOS pada beberapa sekolah yang tidak memenuhi batas minimal jumlah murid justru akan mempersulit sekolah tersebut untuk memenuhi biaya operasional yang akan mereka lakukan. Alhasil, menjadi sulit bagi sekolah tersebut untuk mengoptimalkan pembelajaran hingga mencetak generasi penerus yang cerdas. Kemungkinan yang lebih mengerikan adalah sekolah justru akan tutup dikarenakan biaya operasional yang macet. Hal ini memberikan dampak yang lebih besar lagi karena semaki membuka peluang besar anak Indonesia tidak mampu merasakan dunia pendidikan mengingat sekolah yang tidak memenuhi syarat merupakan sekolah yang berada di daerah terpencil.

Pendidikan pada dasarnya sebagai komponen pembangun suatu bangsa, karena dari sana akan muncul generasi penerus yang cerdas dan mampu mengelola suatu bangsa bahkan peradaban. Untuk itu negara berperan besar dalam upaya mensukseskan terbentuknya generasi penerus melalui pendidikan dengan salah satu upayanya adalah dengan memfasilitasi pendidikan untuk setiap warganya. Namun, jika kenyataan yang terjadi justru sebaliknya akankah tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik? Sampai kapan negeri ini terus berkutat pada sulitnya akses pendidikan yang bahkan terjadi akibat kebijakan rezimnya sendiri?