Subhan Putra

Sistem Birokrasi di Indonesia

Politik | 2021-07-14 19:11:23

Birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses berlapis-lapis. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Birokrasi menggambarkan metode yang ditetapkan dalam organisasi atau pemerintahan besar.

Tujuan Birokrasi menjalankan program atau kegiatan guna tercapainya visi dan misi pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional. Mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain lain. Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan.

Memberi jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara. Mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas, serta efisiensi pencapaian dari beragam tujuan pemerintah birokrasi di Indonesia awalnya sebagaimana diperkenalkan oleh budaya Eropa di mulai dari masa-masa kolonial antara lain dengan masa cultuurstelsel, masa desentralisasi dan emansipasi, masa pemerintah pusat (centraal bestuur), masa Binnenlands Bestuur dan ambtskostuum binnenlands bestuur, masa pendudukan bala tentara Jepang dan kemudian masa dimana setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pemerintahan Indonesia melalui Kasman Singodimedjo ketua KNIP pada 25 September 1945 mengumumkan bahwa presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintahan terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia.

Masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang kinerja birokrasi di Indonesia

Padahal katanya Indonesia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 atau bisa disebut dengan era disrupsi. Fasilitas yang digunakan sudah canggih akan tetapi mengapa masih banyak masyarakat yang mengeluh Mengapa birokrasi pemerintahan masih sering menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai dan seolah-olah tidak ada habisnya? Sebab apabila dilihat dari sudut pandang administratif, birokrasi adalah suatu organisasi pelayanan, yang mana untuk menilai organisasi birokasi tersebut adalah dengan cara menilai performa yang mereka tampilkan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena birokasi sendiri tidak memiliki keluaran berupa fisik yang dapat dinilai masyarakat secara langsung. Idealnya birokrasi adalah sebagai alat yang bermanfaat bagi pelaksanaan rasionalitas terhadap tugas-tugas administrasi untuk mencapai efisiensi, selain itu birokrasi juga memiliki fungsi sebagai alat penghubung antara Negara dengan masyarakat. Oleh karena itu, sampai sekarang pun birokrasi menjadi alat utama dan paling dominan peranannya dalam pelaksanaan tugas-tugas Negara. Apalagi di era pandemi seperti ini pemerintah harus bisa menerapkan beberapa strategi agar birokrasi di Indonesia itu efektif.

Nah strategi nya itu kaya strategi jangka pendek yaitu: 1) penerapan birokrasi digital, 2) standarisasi pelayanan, 3) profesionalisme SDM aparatur. Penerapan birokrasi digital sangat dibutuhkan dalam masa pandemi Covid-19. Selain untuk memberikan informasi update tentang penanganan Covid-19, birokrasi digital juga dapat menjadi way of services terbaik kepada masyarakat. birokrasi digital sangat memiliki peran penting di setiap instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka efektivitas birokrasi di masa pandemi Covid-19.

Karena dampak dari birokrasi digital adalah kecepatan pelayanan yang dirasakan masyarakat yang mana kecepatan pelayanan tersebut menjadi hal yang amat dinanti-nantikan. Standarisasi pelayanan menjadi hal terpenting selanjutnya untuk membuat birokrasi tetap berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat standarisasi pelayanan perlu dijalankan secara baik dan sesuai prosedur di seluruh instansi pemerintah.

Setiap instansi pemerintah harus memperhatikan standarisasi pelayanan publik dari 5 (lima) aspek yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan terciptanya inovasi pelayanan publik. Birokrasi digital dan standariasi pelayanan sebagaimana disampaikan di atas, selanjutnya tidak dapat berjalan sesuai harapan tanpa didukung dengan profesionalisme SDM aparatur. Nah jadi pemerintah itu harus semaksimal mungkin menerapkan berbagai macam strategi agar sistem birokrasi di Indonesia itu selalu efektif