Ardhienus

    FOLLOW  

Memitigasi Risiko Taper Tantrum

Bisnis | Friday, 04 Jun 2021, 07:43 WIB

Imbal hasil atau yield US Treasury cenderung merangkak naik belakangan ini telah membuka memori taper tantrum yang pernah menerpa pasar keuangan Indonesia, tepatnya pada Mei 2013. Sebagai gambaran, pada akhir tahun lalu yield US Treasury 10 tahun masih bertengger pada level 0,92 persen, namun hingga 26 Maret 2021, yield tersebut telah berada pada angka 1,67 persen.

Kenaikan yield yang menjadi benchmark di seluruh dunia oleh investor pasar modal itu dipicu ekspektasi perbaikan ekonomi Amerika ke depan. Ekspektasi ini lantas mendorong pelaku pasar berspekulasi akan terkereknya suku bunga acuan The Fed. Terlebih, stimulus fiskal Amerika yang bernilai jumbo mencapai USD1,9 triliun akan berefek pada peningkatan inflasi.

Kekhawatiran munculnya taper tantrum jilid II tentu saja beralasan. Pasalnya, ada pola yang sama terjadi sebagaimana taper tantrum pada Mei 2013. Kala itu, taper tantrum dipicu penyataan Chairman The Fed yang berencana untuk mengakhiri program quantitave easing-nya.Tindakan normalisasi kebijakan The Fed tersebut kemudian dipersepsikan oleh pelaku pasar sebagai sinyal pemulihan ekonomi Amerika.

Hal ini lantas memicu gejolak di pasar keuangan global terutama di negara-negara emerging, yang kemudian menjalar ke pasar keuangan domestik. Investor asing keluar secara berjamaah dari pasar keuangan Indonesia dengan melikuidasi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dan saham mereka.

Nilai tukar rupiah tertekan dan harga SBN pun merosot tajam. Dampaknya, pasar SBN dan saham bergejolak. Perbankan kita bahkan sempat menderita kerugian yang cukup besar.

Meski taper tantrum ada kemungkinan kembali terjadi lagi , namun dampak yang ditimbulkan dinilai tidak akan sebesar saat taper tantrum I. Ada beberapa alasannya: Pertama, Bank Indonesia (BI) siap mengantisipasi setiap gejolak nilai tukar melalui strategi triple intervention.

Strategi BI ini dilakukan melalui intervensi jual di pasar spot, pasar Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian SBN di pasar sekunder. Kombinasi jual di pasar spot dan membeli SBN di pasar sekunder akan meredakan gejolak nilai tukar sekaligus menjaga kecukupan likuiditas rupiah.

Sementara intervensi jual di pasar DNDF akan menentramkan investor asing yang memiliki aset rupiah, karena nilai aset rupiah mereka telah termitigasi oleh DNDF. Imbasnya, mereka tidak akan melikuidasi aset rupiahnya sehingga tidak ada kebutuhan dolar. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan berkurang.

Adapun untuk memperkuat amunisi, BI memupuk cadangan devisa. Per Februari 2021, jumlah cadangan devisa yang dimiliki BI telah mencapai USD138,8 miliar. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Tidak hanya itu, BI juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan internasional, terutama dengan beberapa bank sentral negara lain seperti dalam bentuk fasilitas bilateral swap dan repo line.

Kedua, efek taper tantrum terhadap penurunan harga SBN mampu diredam BI melalui pembelian SBN di pasar sekunder. Sebagai catatan, saat terjadi taper tantrum pada 2013, BI membeli SBN di pasar sekunder yang diarahkan untuk menjaga likuiditas rupiah tetap mencukupi, setelah sebelumnya sempat berkurang akibat intervensi di pasar valas. Hal yang sama juga dilakukan BI tatkala terjadi gejolak global akibat pandemi Covid-19. Waktu itu, Bank Indonesia membeli SBN di pasar sekunder tidak kurang dari Rp166,2 triliun.

Kemampuan Perbankan

Langkah BI ini akan menghindarkan perbankan mengalami kerugian secara bersamaan (risiko sistemik), sebagai akibat penanaman dana bank pada SBN yang cukup besar seiring dengan masih lemahnya penyaluran kredit. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, hingga Februari 2021 kepemilikan bank atas SBN yang dapat diperdagangkan telah mencapai Rp1.454,56 triliun, tumbuh 88,10 persen atau Rp708,68 triliun dibandingkan Februari 2020 yang mencapai Rp804,41 triliun. Secara persentase, kepemilikan bank tersebut berada pada level 37,09 persen, melonjak ketimbang Februari tahun lalu yang baru mencapai 28,47 persen.

Ketiga, permodalan perbankan Indonesia cukup kuat sehingga mampu menyerap risiko dari penurunan harga SBN. Sebagai gambaran, rasio permodalan bank (CAR) menurut data OJK posisi Januari 2021 mencapai 24,40 persen, sedikit meningkat ketimbang Januari 2020 yang tercatat 22,74 persen.

Secara nominal, modal perbankan mencapai Rp1.430,70 triliun. Bila CAR bank dipertahankan 14,00 persen, maka ada sejumlah Rp609,85 triliun yang dapat digunakan untuk menyerap kerugian dari penurunan harga SBN (unrealized loss).

Keempat, kepemilikan domestik saat ini cenderung meningkat dan sudah cukup besar baik di pasar SBN maupun saham. Menurut data Kementerian Keuangan, hingga Februari 2021 kepemilikan domestik di SBN telah meroket menjadi 76,19 persen, sedangkan pihak asing masih mengenggam sebanyak 23,81 persen. Kepemilikan domestik tersebut meningkat dibandingkan Februari 2021 yang mencapai 62,91 persen, sedangkan dominasi asing menyusut cukup signifikan yang sebelumnya di level 37,09 persen.

Tingginya kepemilikan domestik juga ditopang dari penerbitan SBN ritel yang meningkat signifikan. Merujuk catatan Kementerian Keuangan, penerbitan SBN Ritel selama 2020 sebanyak Rp76,81 triliun. Angka ini lebih besar ketimbang periode 2019 yang mencapai Rp49,89 triliun. Tingginya penguasaan SBN oleh domestik membuat volatilitas pasar SBN menurun dan cenderung lebih elastis atau resilient terhadap gejolak, terutama yang bersumber dari faktor global.

Terakhir, imbal hasil aset domestik sejatinya masih menarik. Terlebih ekonomi kita ke depan diproyeksikan akan tumbuh mencapai kisaran 4,3%-5,3%. Sementara itu, adanya game changer berupa vaksin yang terus diakselerasi agar segera terbentuk herd immunity. Dengan begitu, mobilitas masyarakat kembali naik yang berimbas pada peningkatan aktivitas ekonomi.

Meskipun yield US treasury cenderung naik, namun diperkirakan tidak akan diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed, setidaknya dalam jangka pendek. Hal ini dikarenakan stimulus fiskal yang dilakukan Presiden Joe Biden masih tetap butuh sokongan dari sisi bank sentral, tidak hanya melalui suku bunga rendah namun juga stimulus moneter.

Oleh karena itu, masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk terus berbenah memperbaiki fundamen ekonomi, terutama meningkatkan produk ekspor sehingga dapat berperan menjadi sumber utama devisa negara. Selain itu, percepatan pemulihan ekonomi nasional harus cepat dilakukan melalui sinergi kebijakan yang kuat antar otoritas, termasuk juga akselerasi program vaksinasi.

*) Telah dimuat di Harian Kontan, 5 April 2021