Muhamad Tarmizi Taher
Korupsi di Kementerian ATR/BPN: Ujian Integritas dan Akuntabilitas Birokrasi
Lain-Lain | 2026-11-11 17:58:19
Dalam operasi tangkap tangan KPK yang terkait dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk yang berada di Kabupaten Bogor kembali menunjukkan bahwa sektor pertanahan masih rawan praktik suap. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pejabat Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan, petinggi perusahaan swasta, hingga perantara. Uang sitaan yang mencapai Rp106,3 miliar menunjukkan bahwa perkara ini bukan persoalan kecil.
Kasus ini patut dibaca lebih dari sekadar berita hukum. Ia mencerminkan rapuhnya tata kelola perizinan kita. Ketika pengurusan HGB bisa diperjualbelikan, masyarakat kecil yang paling dirugikan. Warga yang mengurus sertifikat tanah harus menunggu berbulan-bulan dan menghadapi birokrasi berbelit, sementara korporasi besar yang menyiapkan uang pelicin bisa memperoleh jalur cepat. Ketimpangan keadilan pun sudah terjadi sejak dari meja pelayanan.
Yang juga menjadi perhatian publik adalah dugaan KPK bahwa sebagian tersangka merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Asas praduga tak bersalah tentu harus dijunjung tinggi, dan KPK wajib membuktikan seluruh dugaan secara terang di pengadilan. Meski begitu, publik berhak menuntut transparansi: sejauh mana lingkaran kekuasaan terlibat, dan apakah penegakan hukum berani menyentuh siapa pun tanpa memandang jabatan. Penggeledahan di Jakarta, Bogor, Mojokerto, Jawa Timur, hingga Bandung Barat menunjukkan jaringan perkara yang luas. Karena itu, pengusutannya tidak boleh setengah-setengah.
Setidaknya ada tiga harapan yang patut disuarakan. Pertama, KPK konsisten mengusut perkara hingga ke aktor intelektual, tidak berhenti pada level pelaksana. Kedua, Kementerian ATR/BPN membenahi sistem pelayanan, misalnya melalui digitalisasi yang transparan dan dapat dipantau publik, sehingga celah tatap muka yang rawan suap dapat ditutup. Ketiga, dunia usaha berhenti memandang suap sebagai “biaya operasional” dalam berinvestasi, karena praktik itu merusak iklim usaha yang sehat.
Sebagai mahasiswa, kami mendukung langkah KPK mengusut kasus ini secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. Namun, setiap pihak yang disebut dalam proses penyidikan tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menghukum pelaku. Ia harus disertai perbaikan sistem birokrasi dan penguatan pengawasan pemerintah. Pemerintahan yang bersih bukan hanya tanggung jawab KPK, melainkan tanggung jawab seluruh unsur penyelenggara negara. Kepercayaan masyarakat hanya bisa dibangun melalui kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Oleh : Muhamad Tarmizi Taher
Mahasiswa Universitas Pamulang Serang Program Studi Administrasi Negara
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
