Jempol Kita, Garis Pertahanan Terbaru
Edukasi | 2026-11-11 15:20:34Oleh Andhika Wahyu Pratama
Indonesia kini memiliki 235,26 juta pengguna internet atau 81,72% penduduk, menurut Survei Profil Internet Indonesia 2026 dari APJII. Ruang digital yang luas itu membuka peluang, tetapi juga menjadi arena bagi ancaman yang datang tanpa senjata: kabar bohong.
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencakup 1.593 hoaks pada periode 21 Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Sebanyak 773 di antaranya, atau 48,5%, bertema politik. Mafindo juga mencatat maraknya deepfake dan penipuan berbasis kecerdasan buatan. Angka itu hanyalah hoaks yang berhasil dipetakan, sehingga kemungkinan penyebarannya lebih banyak.
Dampak hoaks tidak berhenti pada individu. Pada masa pandemi COVID-19, WHO memperkenalkan istilah infodemik untuk menggambarkan banjir informasi yang membuat orang sulit menemukan sumber terpercaya. Hoaks dapat mengikis kepercayaan, memicu kebencian, dan mendorong tindakan massal. Oleh karena itu, perlawanannya layak disebut bela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan UU Nomor 3 Tahun 2002 menempatkan perlindungan sebagai usaha universal yang melibatkan seluruh warga negara.
Mengapa kita mudah tertipu? Bukan karena kurang cerdas. Bias konfirmasi membuat kita lebih percaya pada hal yang sesuai keyakinan. Ruang gema di media sosial menyempitkan sudut pandang. Rasa marah dan takut mendorong kita bereaksi sebelum memeriksa. Pesan dari keluarga dan teman terasa meyakinkan karena kami memercaai pengirimnya.
Maka bela negara di ruang digital dimulai dari kebiasaan kecil. Berhenti sejenak sebelum membagikan, terutama konten yang memancing amarah. Periksa sumber dan tanggal terbitnya. Baca lebih lanjut dari judul. Bandingkan dengan kredibel media atau kanal pemeriksa fakta seperti TurnBackHoax. Dan jika menemukan hoaks, koreksi dengan santun sambil menyertakan sumber terpercaya.
Satu catatan penting: melawan hoaks bukan berarti membungkam kritik. Kritik berbasis fakta adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Yang dilawan adalah ringkasan yang sengaja disebarkan untuk menipu atau memecah belah. Penegakan hukum pun sebaiknya menjadi pilihan terakhir, karena benteng terkuat adalah kebiasaan warga itu sendiri.
Jadi, jempol kita adalah garis pertahanan terbaru. Setiap kali memilih memeriksa sebelum membagikan, kami sedang menjaga akal sehat publik dan persatuan bangsa.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
