zuuxu zee
Bela Negara Bukan Musuh Kebebasan
Edukasi | 2026-11-11 14:33:37Hari Pahlawan baru saja kita peringati. Di sela upacara dan tabur bunga, ada pertanyaan yang jarang diajukan: ketika negara meminta warganya ikut membela negara, adakah kebebasan pribadi yang dikorbankan?
Pertanyaan itu wajar. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada saat yang sama, Pasal 28E ayat (2) dan (3) menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Sekilas keduanya tampak mengisyaratkan: yang satu mewajibkan, yang lain memerdekakan.
Untuk memahami secara keseluruhan, istilah perlu dijernihkan. Bahasa Inggris mengenal kebebasan dan kebebasan, tetapi para filsafat politik umumnya memakai keduanya secara bergantian. Pembedaan yang lebih berguna datang dari Isaiah Berlin dalam esainya pada 1958: kebebasan negatif, yaitu ketiadaan tantangan dan campur tangan pihak lain, dan kebebasan positif, yaitu kemampuan mengendalikan hidup dan mewujudkan tujuan sendiri. Bahasa kita mempunyai perbedaan lain: kemerdekaan sebagai kedaulatan bangsa, dan kebebasan sebagai hak warga negara.
Dengan kacamata itu, bela negara bukan musuh kebebasan, melainkan penjaga syaratnya. Kebebasan diartikan tidak bermakna jika negara yang menuaunginya tidak berdaulat dan aman. Kemerdekaan bangsa adalah lantai tempat kebebasan warga berpijak, dan bela negara menjaga lantai itu.
Bela negara juga memperkuat kebebasan positif. Warga yang terdidik, melek digital, terkurung, dan siap menghadapi bencana lebih mampu menentukan pilihannya sendiri. Kebebasan yang hanya tertulis dalam konstitusi tanpa didukung kemampuan warga negara hanyalah kebebasan di atas kertas. Oleh karena itu, bela negara masa kini tidak hanya soal senjata, tetapi juga membangun kecakapan: belajar sungguh-sungguh, berwirausaha, dan memeriksa kebenaran sebelum membagikannya.
Pilihan untuk berkorban pun adalah bentuk kebebasan. Laksamana Malahayati memimpin pasukan janda Aceh menghadapi armada asing pada tahun 1599. Komodor Yos Sudarso memancing tembakan musuh ke kapalnya di Laut Aru pada tahun 1962 agar kapal lain selamat. Nilai pengorbanan mereka terletak pada kenyataan bahwa itu dipilih, bukan dipaksakan.
Namun, gagasan kepentingan bangsa tidak dapat dijadikan pembenaran untuk pengekangan. Berlin dan banyak pemikir liberal mengingatkan bahwa kebebasan positif menyimpan risiko otoritarianisme ketika tujuan kolektif dipakai untuk menekan individu. Bela negara yang sehat tidak menuntut warga negara diam. Kritik yang berdasarkan fakta dan disampaikan secara santun justru wujud kepedulian terhadap negara.
UUUD 1945 sebenarnya sudah menyediakan pengamanannya. Pasal 28J ayat (2) memberikan kebebasan untuk bertindak, tetapi hanya melalui undang-undang, semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan masyarakat umum dalam demokrasi.
Sipghotulloh Mujaddidi, dalam kajiannya atas 19 putusan Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan Jurnal Konstitusi pada tahun 2021, menemukan bahwa hak entitas dapat dibatalkan jika melanggar hak orang lain, diskriminatif, menimbulkan izin hukum, atau tidak proporsional. Pembatasan yang diatur hanya dengan peraturan pemerintah, misalnya pernah dinilai tidak memenuhi syarat. Artinya, negara pun memiliki batas.
Perdebatan tentang seberapa jauh layak untuk dilaksanakan tentu tidak akan selesai. Sebagian tekanan perlunya perlindungan dari ancaman seperti disinformasi, sebagian lainnya tekanan risiko pembungkaman. Argumen kedua tersebut serius. Konstitusi kita memilih jalan prosedural: batas boleh ada, tetapi harus dapat diuji.
Maka, ketika kita mengenang para pahlawan, pertanyaannya tidak lagi “kebebasan atau kewajiban?”, melainkan “bagaimana menjaga keduanya?”. Bela negara yang sehat dijalankan atas kesadaran, bukan paksaan. Negara yang kuat adalah negara yang menghormati batas konstitusionalnya. Dan warga yang merdeka adalah warga yang mau menjaga kemerdekaan itu, mulai dari hal sederhana: belajar dengan sungguh-sungguh, jujur, dan tidak ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
