ZAINUL FUAD
Ketika MBG Dijadikan Lahan Sayembara, Kemanakah Amanah Negara?
Sekolah | 2026-11-11 11:43:27
Insentif Rp1 triliun bagi daerah yang berhasil menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi stimulus positif, tetapi tidak boleh mengalihkan fokus dari persoalan utama: mengapa masih ada keracunan dan mengapa kesiapan sumber daya belum memadai. Dalam perspektif ekonomi syariah, keberhasilan MBG bukan semata-mata soal jumlah porsi yang disalurkan, melainkan sejauh mana program itu melindungi nyawa, menjaga keadilan, dan mengelola harta publik dengan amanah.
Ekonomi syariah menempatkan negara sebagai pengelola kepentingan umum yang wajib menjamin kemaslahatan rakyat. Prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa) menjadikan keamanan pangan dan gizi anak bukan sekadar program sosial, melainkan kewajiban moral dan fiskal negara. Karena itu, MBG berpotensi menjadi instrumen keadilan: memastikan anak dari keluarga prasejahtera memperoleh hak gizi yang sama dengan anak dari keluarga mampu.
Namun, keadilan tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat. Per Agustus 2026, MBG telah menjangkau 56,99 juta orang atau 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima. Realisasi anggarannya mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. Angka tersebut menunjukkan skala program yang sangat besar, tetapi juga menegaskan bahwa perluasan layanan harus sejalan dengan mutu, bukan hanya kecepatan.
Rencana insentif fiskal Rp1 triliun bagi daerah yang mendukung MBG patut diapresiasi sebagai upaya menggerakkan pemerintah daerah. Namun, insentif akan gagal mencapai tujuan jika daerah tidak diberi kewenangan nyata atas pemilihan menu, pelibatan UMKM, pengawasan dapur, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kritik terhadap skema ini menekankan bahwa daerah justru belum memiliki ruang kendali yang memadai atas aspek-aspek tersebut.
Dalam ekonomi syariah, insentif harus memenuhi prinsip al-‘adl dan maslahah: adil dalam pembagiannya serta benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Jika Rp1 triliun hanya memotivasi daerah mengejar capaian administratif, tanpa memperbaiki rantai pasok, higienitas dapur, dan kompetensi petugas, maka dana publik berisiko menjadi pemborosan. Padahal, prinsip israf (berlebih-lebihan) atau pemborosan, bertentangan dengan etika pengelolaan harta dalam Islam.
Masalah keracunan bukan catatan kecil yang dapat ditutupi oleh pencapaian cakupan program. BPOM mencatat 219 dugaan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait MBG dengan 21.084 korban sepanjang 2025, ditambah 70 kejadian dengan 6.506 korban hingga 13 Juli 2026. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 mencatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian keracunan pangan terkait MBG.
Angka-angka ini memperlihatkan kegagalan tata kelola, bukan sekadar kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa setiap keputusan pengelolaan dana publik harus mempertimbangkan risiko dan mencegah kerugian (darar). Maka, sertifikasi kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan keamanan pangan, pembagian tugas yang jelas antara BGN, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mekanisme pelaporan yang transparan harus menjadi syarat sebelum penyaluran insentif.
Pemerintah perlu menempatkan insentif sebagai penghargaan atas mutu, bukan sekadar jumlah sekolah atau porsi makanan yang dilayani. Indikator keberhasilan seharusnya mencakup nol insiden keracunan serius, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, keterlibatan UMKM lokal, ketepatan komposisi gizi, serta transparansi pengadaan bahan baku.
Pelibatan UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal juga selaras dengan prinsip ekonomi syariah tentang penguatan ekonomi produktif. Alih-alih memusatkan seluruh rantai nilai pada penyedia besar, MBG dapat menjadi pasar yang adil bagi produsen lokal. Dengan demikian, program tidak hanya mengenyangkan anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah.
MBG adalah kebijakan mulia yang menyentuh masa depan jutaan anak Indonesia. Namun, kebijakan mulia tidak otomatis menjadi amanah jika pelaksanaannya mengabaikan keselamatan, kompetensi, dan keadilan. Data menunjukkan program telah menjangkau puluhan juta penerima dan menyerap anggaran ratusan triliun rupiah; karena itulah standar mutu tidak boleh dikorbankan demi target kuantitatif.
Pemerintah perlu menegaskan bahwa insentif Rp1 triliun hanya diberikan kepada daerah yang membuktikan tata kelola bersih, dapur aman, SDM kompeten, dan keterlibatan ekonomi lokal. Rakyat tidak meminta program yang besar secara angka, melainkan program yang aman, bergizi, jujur, dan berkeadilan. Dalam bahasa ekonomi syariah, keberhasilan MBG diukur bukan dari seberapa banyak dana berputar, tetapi dari seberapa nyata program itu menjaga nyawa, memuliakan manusia, dan membangun kesejahteraan yang berkelanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
