M.Farel Dwi

Ketika Legalitas tidak Lagi Cukup Menjaga Kepercayaan Publik

Politik | 2026-11-03 17:31:59

Etika politik menilai apakah kekuasaan diperoleh secara sah, digunakan secara adil, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nilainya sudah dirumuskan dalam Pancasila dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, tetapi perilaku yang disaksikan publik sering berjarak dari cita-cita itu. Jarak inilah yang disebut krisis citra diri etika politik: runtuhnya gambaran bahwa politik adalah pengabdian yang jujur dan amanah. Dampaknya melampaui reputasi, karena menyentuh kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan.

Etika politik adalah refleksi kritis tentang nilai dan norma yang mengarahkan tindakan politik, dengan keadilan, kepentingan umum, dan martabat manusia sebagai ukurannya. Citra diri etika politik adalah cara masyarakat memandang politik dan pelakunya: apakah dianggap jujur, amanah, dan berpihak pada rakyat, atau sebaliknya. Krisis terjadi ketika jurang antara janji dan perilaku terlalu lebar. Pejabat berbicara tentang pengabdian, sementara publik menyaksikan skandal, gaya hidup mewah, atau keputusan yang tampak menguntungkan kelompok tertentu. Persepsi publik punya bobot tersendiri: benar atau tidaknya dapat diperdebatkan, tetapi dampaknya terhadap kepercayaan sudah nyata.

Kajian akademik menunjuk lima faktor yang saling berkaitan.Faktor pertama adalah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Korupsi merugikan keuangan negara sekaligus merusak kepercayaan pada institusi. Ketika pejabat yang seharusnya menjadi teladan terlibat skandal, muncul kesan bahwa hukum hanya tegas bagi rakyat biasa. Faktor kedua adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan tanpa penjelasan memadai dan anggaran yang sulit diawasi menumbuhkan kecurigaan, sehingga kekuasaan mudah tergelincir menjadi sewenang-wenang.

Faktor ketiga adalah politik transaksional dan nepotisme. Biaya politik yang tinggi mendorong balas budi dan kompromi jangka pendek, sementara rekrutmen yang bertumpu pada kedekatan atau modal memperkuat kesan bahwa jabatan publik adalah milik kelompok tertentu. Faktor keempat adalah legalisme sempit. Persoalan etika sering dijawab dengan “tidak melanggar hukum”, padahal hukum hanyalah batas minimum, sedangkan etika menuntut kepantasan yang lebih tinggi. Di sejumlah negara demokrasi, pejabat memilih mundur ketika kepercayaan publik runtuh, sebab jabatan dipahami sebagai amanah.Faktor kelima adalah komunikasi yang kurang empatik. Pernyataan defensif atau tidak peka terhadap kondisi rakyat cepat menyebar di media sosial dan membentuk kesan yang sulit dihapus. Polarisasi dan politik pencitraan yang mengutamakan drama daripada substansi memperparah keadaan.

Krisis citra membawa konsekuensi nyata bagi demokrasi.Dampak yang paling terasa adalah menurunnya kepercayaan. Kepercayaan terhadap partai dan lembaga politik cenderung lebih rendah dibanding institusi lain, meskipun gambaran kepercayaan publik tidak seragam. Warga yang kecewa pun cenderung acuh terhadap politik atau menolak kebijakan yang sebenarnya bermanfaat. Kepercayaan publik yang tinggi terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan meredam polarisasi, sedangkan kepercayaan yang rendah melemahkan legitimasi dan membuat kebijakan lebih sulit dijalankan.Tekanan juga terlihat pada kualitas demokrasi. Indeks Demokrasi EIU 2024 menempatkan Indonesia sebagai flawed democracy dengan skor 6,53, turun dari 6,71 pada tahun sebelumnya.Krisis ini muncul bukan karena banyaknya kritik, melainkan karena warga ragu bahwa kritik memiliki tempat dalam pengambilan keputusan.

Pemulihan citra memerlukan perubahan perilaku dan sistem, bukan sekadar kampanye humas.Langkah pertama adalah menegakkan kode etik secara konsisten, dengan pengawas independen dan sanksi yang diterapkan tanpa pandang bulu. Pejabat juga perlu menunjukkan keteladanan melalui kesederhanaan, kejujuran, dan kepekaan terhadap kondisi rakyat, termasuk kesediaan bertanggung jawab secara moral ketika kepercayaan hilang.Keterbukaan anggaran, proses kebijakan, dan harta kekayaan pejabat memungkinkan publik mengawasi secara adil, sementara komunikasi yang jujur, cepat, dan empatik serta tanggapan substantif terhadap kritik menjaga kepercayaan, terutama pada masa krisis. Terakhir, pendidikan politik perlu diperluas agar warga dan kader partai memahami bahwa politik adalah pengabdian yang berlandaskan martabat manusia, dengan dukungan literasi digital untuk menghadapi disinformasi.

Krisis citra diri etika politik di Indonesia bukan sekadar soal reputasi, melainkan cermin jarak antara nilai yang diyakini dan perilaku yang dipertontonkan. Penyebabnya berlapis, mulai dari korupsi dan lemahnya akuntabilitas hingga legalisme sempit dan komunikasi yang kurang peka, dan dampaknya menjalar pada kepercayaan publik serta kualitas demokrasi. Pemulihan menuntut kerja bersama: pejabat menjadikan jabatan sebagai amanah, lembaga pengawas menegakkan aturan, dan masyarakat berpartisipasi secara kritis dan santun. Hukum menetapkan batas minimum, sedangkan etika mengajak kita melampauinya. Politik yang beretika pada akhirnya adalah politik yang menjaga martabat manusia.