ZAHRA NUR ASFIYA. AP
Pajak Bukan Sekadar Pemasukan Negara: Belajar Keadilan Ekonomi dari Abu Yusuf
Sejarah | 2026-10-18 21:51:45Pajak sering kali dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat kepada negara. Bagi sebagian orang, pajak mungkin terasa seperti pengeluaran tambahan yang mengurangi pendapatan. Namun, di balik kewajiban tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah penerimaan negara benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat?
Pertanyaan ini sebenarnya bukan persoalan baru. Jauh sebelum sistem perpajakan modern berkembang, pemikir ekonomi Islam telah membahas bagaimana negara seharusnya memperoleh pendapatan dan mengelolanya secara adil. Salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan tersebut adalah Abu Yusuf, seorang ulama dan ahli fikih pada masa Dinasti Abbasiyah.
Melalui karyanya yang berjudul Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menyampaikan pemikiran mengenai perpajakan dan keuangan negara yang menarik untuk dikaji kembali. Gagasannya mengingatkan kita bahwa kebijakan fiskal tidak semestinya hanya berorientasi pada besarnya penerimaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Mengenal Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf
Abu Yusuf memiliki nama lengkap Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari. Ia dikenal sebagai murid Abu Hanifah dan pernah menjabat sebagai hakim agung atau Qadi al-Qudat pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kedudukannya memberikan kesempatan untuk memahami persoalan hukum dan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan negara.
Salah satu kontribusi penting Abu Yusuf adalah Kitab al-Kharaj, sebuah karya yang membahas persoalan penerimaan negara, perpajakan, dan tanggung jawab penguasa dalam mengelola keuangan publik. Karya tersebut ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai panduan mengenai pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam pemikirannya, pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan. Negara memang membutuhkan pendapatan untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, cara memperoleh pendapatan tersebut juga harus memperhatikan kondisi pihak yang menanggung beban pajak.
Abu Yusuf menaruh perhatian terhadap dampak kebijakan pemungutan pajak, khususnya dalam sektor pertanian. Sistem yang membebani petani tanpa mempertimbangkan hasil produksi dan kondisi mereka dapat menimbulkan kesulitan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan menghasilkan pendapatan dapat membantu mengurangi beban yang tidak proporsional.
Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar persoalan menghitung penerimaan negara. Ada aspek moral dan sosial yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.
Ketika Penerimaan Negara Berhadapan dengan Keadilan
Jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, pemikiran Abu Yusuf memberikan sudut pandang menarik untuk melihat hubungan antara pajak dan kesejahteraan masyarakat.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Penerimaan tersebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga program perlindungan sosial. Karena itu, keberadaan sistem perpajakan yang berjalan dengan baik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan negara. Namun, besarnya penerimaan pajak bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Persoalan mengenai siapa yang menanggung beban pajak, bagaimana kewajiban tersebut diterapkan, dan untuk apa uang yang terkumpul digunakan juga tidak kalah penting.
Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Kebijakan yang terlihat sama di atas kertas belum tentu memberikan dampak yang sama bagi setiap kelompok. Beban pengeluaran tertentu, misalnya, dapat terasa lebih berat bagi rumah tangga berpendapatan rendah dibandingkan rumah tangga berpendapatan tinggi. Oleh sebab itu, keadilan dalam perpajakan perlu dilihat dari keseluruhan sistem, termasuk pembagian beban, kepatuhan terhadap aturan, serta manfaat belanja negara yang diterima masyarakat.
Di sinilah pemikiran Abu Yusuf menjadi relevan. Ia memberikan pelajaran bahwa kebijakan penerimaan negara seharusnya tidak mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat. Meski sistem perpajakan pada masa Abbasiyah berbeda dari sistem perpajakan Indonesia saat ini, prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam menetapkan beban ekonomi tetap layak menjadi bahan refleksi.
Tentu saja, pemikiran Abu Yusuf tidak dapat langsung disamakan dengan seluruh ketentuan perpajakan modern. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat membantu kita menilai apakah kebijakan fiskal telah memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.
Pajak Membutuhkan Kepercayaan Masyarakat
Menurut saya, salah satu persoalan penting dalam hubungan antara masyarakat dan negara adalah kepercayaan. Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga ingin melihat apakah penerimaan tersebut dikelola secara bertanggung jawab.
Ketika masyarakat melihat bahwa uang publik digunakan secara transparan dan memberikan manfaat yang nyata, kewajiban membayar pajak dapat dipahami sebagai bagian dari kontribusi terhadap kepentingan bersama. Sebaliknya, ketika pengelolaan keuangan negara dipertanyakan, kepercayaan masyarakat dapat melemah. Karena itu, keadilan perpajakan tidak cukup diwujudkan melalui aturan pemungutan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengelolaan penerimaan negara dilakukan secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Dalam konteks ini, terdapat setidaknya tiga hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, kebijakan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Penetapan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Tujuannya bukan menghilangkan kewajiban masyarakat, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya.
Kedua, pengelolaan penerimaan negara harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan anggaran. Transparansi juga perlu disertai pengawasan agar dana publik tidak disalahgunakan.
Ketiga, manfaat belanja negara harus dapat dirasakan secara luas. Pembangunan dan pelayanan publik seharusnya tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang memadai, dan perlindungan bagi kelompok rentan merupakan contoh bidang yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga hal tersebut bukan berarti seluruh persoalan perpajakan modern dapat diselesaikan hanya dengan merujuk kepada pemikiran seorang tokoh klasik. Sistem ekonomi saat ini jauh lebih kompleks. Namun, prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan publik tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan.
Menghidupkan Kembali Nilai Ekonomi Islam
Mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam seharusnya tidak berhenti pada kemampuan menghafal nama tokoh, judul kitab, atau konsep yang mereka kemukakan. Lebih dari itu, sejarah dapat menjadi sarana untuk memahami bagaimana pemikiran ekonomi berkembang dalam menghadapi persoalan nyata pada zamannya.
Abu Yusuf menunjukkan bahwa persoalan keuangan negara telah menjadi perhatian penting dalam tradisi intelektual Islam. Pembahasannya mengenai perpajakan tidak terlepas dari pertanyaan tentang bagaimana negara memperoleh pendapatan tanpa mengabaikan keadilan dan kondisi masyarakat.
Bagi Indonesia, pemikiran tersebut dapat menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan. Kualitas pengelolaan anggaran, pemerataan manfaat pembangunan, dan kepercayaan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari penilaian.
Pada akhirnya, pajak bukan sekadar persoalan kewajiban membayar kepada negara. Pajak juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik dan memastikan bahwa manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Belajar dari Abu Yusuf, tantangan bagi pemerintah bukan hanya meningkatkan penerimaan negara, melainkan juga memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Sebab, keuangan negara yang kuat semestinya tidak hanya membuat pemerintah mampu membiayai pembangunan, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
