Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Ida Wahyuni

Perbandingan Sistem Keuangan Negara Kapitalis VS Daulah Khilafah

Politik | 2026-10-14 13:16:58

PERBANDINGAN SISTEM KEUANGAN NEGARA KAPITALIS VS DAULAH KHILAFAH, POV APBN

1. Sumber Pendapatan Negara

APBN Kapitalis (Indonesia hari ini):

Sumber terbesar adalah pajak rakyat. Data Kemenkeu 2024-2025, lebih dari 80% APBN dari pajak, cukai, dan PNBP. SD seperti tambang, nikel, batu bara, minyak diserahkan ke korporasi, negara hanya dapat bagi hasil dan pajak. Kalau kurang, negara utang dengan riba.

APBN Daulah Khilafah:

Sumber pendapatan tetap yang ditetapkan syariah, bukan karangan manusia.

- Fai, Ghanimah, Khumus

- Jizyah dan Kharaj (pajak tanah produktif untuk non muslim dan pengelolaan tanah)

- Ushr(zakat pertanian dan perdagangan)

- Milkiah Ammah (Kepemilikan Umum): Tambang, minyak, gas, hutan, air, listrik. Rasul bersabda "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api" (HR Abu Dawud). Negara mengelola dan hasilnya 100% dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur gratis, bukan dijual ke asing.

- Milkiah Daulah

Prinsipnya: SDA tidak boleh diprivatisasi. Negara hanya sebagai pengelola, bukan pemilik yang menjual.

2. Pos Belanja Negara

APBN Kapitalis:

Belanja terbesar untuk bayar bunga utang dan belanja birokrasi. Pendidikan dan kesehatan masih berbayar, subsidi dicabut atas nama efisiensi. Rakyat disuruh mandiri.

APBN Daulah Khilafah:

Belanja wajib yang ditetapkan syariah ada 8 pos utama di Baitul Mal:

1. Jihad dan keamanan

2. Gaji pegawai negara, guru, hakim, tentara

3. Infrastruktur untuk rakyat (jalan, irigasi)

4. Pendidikan gratis

5. Kesehatan gratis

6. Jaminan untuk fakir miskin, ibnu sabil, yang terlilit utang

7. Tanggungan untuk yang tidak mampu bekerja

8. Kebutuhan darurat (bencana)

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, ketika Baitul Mal surplus karena SDA dikelola benar, sampai tidak ada yang mau menerima zakat.

3. Utang dan Riba

APBN Kapitalis: Kalau defisit, solusinya utang luar negeri berbasis riba. Hari ini utang Indonesia lebih dari 8.000 Triliun, bunganya saja ratusan triliun per tahun dibayar dari pajak rakyat.

APBN Daulah Khilafah: Haram berutang dengan riba. Allah berfirman: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS Al-Baqarah 275). Jika kas kosong, negara tidak boleh memalak rakyat dengan pajak baru. Solusinya: negara menarik kembali harta yang dikuasai tidak sah, atau memungut pajak temporer (dharibah) hanya kepada orang kaya saja, dan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan permanen.

4. Pajak

Kapitalis: Pajak adalah permanen, wajib, dan mencekik semua orang, kaya miskin sama-sama kena PPN, pajak motor, pajak rumah.

Khilafah: Tidak ada sistem pajak permanen seperti hari ini. Yang ada hanya zakat dan ushr yang ringan dan hanya untuk muslim yang mampu. Rakyat miskin tidak dipajaki.

KESIMPULAN:

APBN Kapitalis = Negara hidup dari memajaki rakyatnya, SDA dijual ke asing, kalau kurang utang riba.

APBN Khilafah = Negara hidup dari mengelola SDA milik rakyat untuk rakyat, pendidikan kesehatan gratis, tanpa riba, tanpa pajak mencekik. Inilah yang membuat peradaban Islam bertahan 1300 tahun, karena rakyat merasa negara hadir untuk mensejahterakan, bukan untuk memalak.

Inilah baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur yang sedang kita perjuangkan kembali.

---

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

Terpopuler di

 

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image