Arinafril - Dosen, Pemerhati Pendidikan
Pendidikan Disandera Anggaran
Pendidikan dan Literasi | 2026-09-16 04:54:56Konstitusi Indonesia telah mewajibkan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan. Tahun 2026, jumlahnya mencapai Rp757,8 triliun (Kementerian Keuangan, 2026). Namun, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2026 yang baru saja diumumkan minggu lalu justru menunjukkan Indonesia tetap berada di posisi terbawah ASEAN, dengan skor matematika hanya 364 poin, membaca 365 poin, dan sains 389 poin (OECD, 2026). Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin kegagalan kebijakan yang sudah berlangsung lama.
Ironisnya, sebagian besar dana pendidikan justru tersedot ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut laporan resmi, sekitar Rp223–335 triliun atau hampir 44 persen dari total anggaran pendidikan digunakan untuk MBG (Kompas, 2026). Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 40/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa MBG bukan komponen pendidikan dan tidak boleh dihitung dalam alokasi 20 persen APBN (Mahkamah Konstitusi, 2026). Dengan kata lain, pemerintah secara terang-terangan melanggar amanat konstitusi.
Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas guru, membangun laboratorium, memperluas akses internet, dan memperbarui buku ajar. Namun, yang terjadi adalah penyedotan anggaran untuk program konsumtif yang tidak berhubungan langsung dengan kualitas akademik. Akibatnya, sekolah-sekolah di daerah tertinggal tetap kekurangan fasilitas, guru tetap minim pelatihan, dan siswa tetap gagal bersaing di tingkat internasional.
Kritiknya jelas: Indonesia tidak kekurangan uang, tetapi kekurangan arah. Anggaran besar tanpa strategi yang tepat hanya melahirkan statistik memalukan. PISA 2026 adalah bukti telanjang bahwa uang tidak otomatis menjamin kualitas. Jika pola ini terus berlanjut, maka 20 persen APBN hanya akan menjadi mitos kosong yang menipu publik.
Vietnam Melaju, Indonesia Membeku
Vietnam adalah contoh paling menyakitkan bagi Indonesia. Negara dengan PDB per kapita lebih rendah dan anggaran pendidikan lebih kecil justru mampu menyalip dengan skor PISA 469 di matematika, 472 di sains, dan 462 di membaca (OECD, 2026). Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh besarnya anggaran semata, melainkan oleh fokus kebijakan yang tepat.
Rahasia Vietnam sederhana: mereka fokus pada kualitas guru, disiplin kurikulum, dan budaya belajar yang ketat. Guru dilatih secara berkelanjutan, kurikulum menekankan pemahaman konsep, bukan hafalan, dan siswa dibiasakan menghadapi soal berbasis pemecahan masalah sejak dini (UNESCO, 2025).
Saya sendiri saat artikel ini ditulis tengah menjadi dosen tamu di Vietnam, dan dari pengamatan langsung, saya melihat bagaimana guru benar-benar berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sekadar penyampai materi. Siswa terbiasa berdiskusi, mengajukan pertanyaan kritis, dan mencari solusi kreatif.
Indonesia sebaliknya: kurikulum berubah setiap kali berganti menteri, guru dibebani administrasi ketimbang pengajaran, dan siswa dicekoki hafalan untuk mengejar nilai ujian. Akibatnya, ketika diuji dengan soal PISA yang menuntut analisis dan penalaran, siswa Indonesia gagap. Saya melihat perbedaan mencolok ini setiap kali membandingkan kelas di Vietnam dengan kelas di Indonesia.
Lebih ironis lagi, Vietnam tidak memiliki program MBG yang menguras anggaran pendidikan. Program gizi mereka ditempatkan di pos anggaran kesehatan dan sosial, bukan pendidikan. Dengan demikian, anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk pendidikan. Hal ini membuat setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak langsung terhadap kualitas akademik.
Data UNESCO menunjukkan bahwa Vietnam mengalokasikan hanya sekitar 5 persen dari PDB untuk pendidikan, lebih kecil dari Indonesia yang mencapai 6 persen (UNESCO, 2025). Namun hasilnya berbanding terbalik: Vietnam unggul, Indonesia terpuruk. Ini membuktikan bahwa masalah Indonesia bukan pada jumlah dana, melainkan pada prioritas dan tata kelola.
Pendidikan Disandera Politik Populis
Program MBG adalah contoh nyata bagaimana pendidikan dijadikan alat politik. Dengan dalih meningkatkan gizi anak sekolah, pemerintah mengalihkan dana pendidikan untuk membiayai konsumsi harian. Padahal, gizi adalah isu kesehatan dan sosial, bukan inti dari pendidikan. Kebijakan ini menunjukkan betapa pendidikan telah disandera oleh kepentingan populis.
Kritik tajam harus diarahkan pada praktik ini: APBN pendidikan bukan kantong serba guna untuk semua masalah bangsa. Ketika dana pendidikan dipakai untuk membiayai makan gratis, maka sekolah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kualitas guru, membangun laboratorium, memperluas akses internet, atau memperbarui buku ajar. Saya melihat langsung bagaimana sekolah di Vietnam menempatkan laboratorium sebagai pusat pembelajaran, sementara di Indonesia banyak sekolah bahkan tidak memiliki perpustakaan layak.
Hasilnya terlihat jelas di PISA 2026: Indonesia hanya mencatat skor 364 di matematika, 365 di membaca, dan 389 di sains, jauh di bawah rata-rata OECD yang masing-masing berada di kisaran 465–484 (OECD, 2026). Anggaran besar yang seharusnya menjadi mesin penggerak reformasi pendidikan justru dikorbankan demi program yang lebih mudah dijual secara politik.
Lebih parah lagi, program populis seperti MBG menciptakan ilusi keberhasilan. Pemerintah bisa mengklaim “anak-anak sekolah mendapat manfaat langsung,” padahal manfaat itu tidak berhubungan dengan peningkatan kualitas akademik. Siswa kenyang, tetapi tetap gagal memahami soal matematika dasar. Ini adalah bentuk manipulasi kebijakan yang berbahaya, karena menipu publik dengan pencitraan semu.
Jika tren ini berlanjut, maka Indonesia akan terus menjadi juru kunci ASEAN dalam pendidikan. Anggaran besar akan terus habis untuk program konsumtif, sementara kualitas guru, kurikulum, dan budaya belajar tetap stagnan. Tanpa reformasi radikal, pendidikan Indonesia akan terus menjadi korban politik populis.
Berubah atau Tetap Terpuruk
PISA 2026 adalah tamparan keras bagi Indonesia. Dengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah, Indonesia tetap menjadi negara dengan skor terendah di ASEAN. Penyebabnya bukan kurang dana, melainkan salah arah kebijakan.
Selama dana pendidikan terus disandera oleh program populis seperti MBG, selama guru tidak diprioritaskan, selama kurikulum terus berubah tanpa arah, maka hasilnya akan sama: Indonesia tetap tertinggal. Saya melihat langsung bagaimana Vietnam mampu melompat jauh dengan strategi sederhana namun konsisten, sementara Indonesia terus terjebak dalam politik anggaran.
Jika pemerintah serius ingin keluar dari posisi juru kunci, maka langkah pertama adalah mengembalikan dana pendidikan untuk pendidikan. Program gizi harus dibiayai dari pos kesehatan atau sosial, bukan pendidikan. Anggaran pendidikan harus fokus pada guru, kurikulum, dan infrastruktur akademik.
Tanpa reformasi radikal, 20 persen APBN untuk pendidikan hanya akan menjadi mitos kosong. Indonesia akan terus kenyang secara politik, tetapi lapar secara intelektual. Jika pemerintah tidak segera mengembalikan dana pendidikan ke jalur yang benar, maka 20 persen APBN akan terus menjadi mitos kosong, dan Indonesia akan tetap menjadi juru kunci ASEAN.
Pendidikan dan Ketidakjujuran Politik
Keterpurukan Indonesia dalam PISA 2026 bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan dari ketidakjujuran terhadap amanat konstitusi dan masa depan generasi muda. Dengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah, negara ini justru memilih jalan populis yang mengorbankan substansi demi pencitraan.
Program MBG yang menyedot hampir separuh dana pendidikan adalah bukti nyata bahwa politik lebih dominan daripada visi akademik. Sementara Vietnam, dengan anggaran lebih kecil, mampu melompat jauh berkat fokus pada kualitas guru dan kurikulum, sesuatu yang saya saksikan sejak beberapa tahun lalu secara langsung sebagai dosen tamu di sana.
Kritik yang harus ditegaskan adalah bahwa Indonesia sedang membiarkan pendidikan menjadi korban transaksi politik. Anggaran yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang untuk membangun kapasitas intelektual bangsa justru dihabiskan untuk konsumsi sesaat. Ini bukan sekadar salah arah, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
Lebih tajam lagi, kegagalan ini bukan hanya soal skor PISA, melainkan soal masa depan bangsa. Negara yang lapar secara intelektual tidak akan pernah mampu bersaing dalam ekonomi global, teknologi, maupun diplomasi internasional. Indonesia sedang menyiapkan generasi yang kenyang secara politik tetapi miskin secara pengetahuan. Inilah paradoks tragis yang harus segera dihentikan.
Tanpa keberanian untuk memutus rantai populisme anggaran, pendidikan Indonesia akan terus menjadi korban politik, dan bangsa ini akan kehilangan kesempatan emas untuk keluar dari lingkaran keterbelakangan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
