suntusia hafiza
Paradoks Pangan: Katanya Swasembada, Mengapa Harga Terus Meroket?
Agama | 2026-09-10 11:54:44
Di atas kertas dan panggung pidato, narasi swasembada pangan terus digaungkan. Namun saat melangkah ke pasar tradisional, rakyat harus dihadapkan pada realita harga bahan pokok yang terus melambung. Mengapa kecukupan produksi tidak berbanding lurus dengan terjangkaunya harga di piring warga?
Dalam berbagai kesempatan resmi dan laporan capaian kinerja, pemerintah secara percaya diri mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan. Narasi ketahanan dan kemandirian pangan nasional terus digaungkan sebagai bukti keberhasilan tata kelola sektor pertanian domestik. Namun, narasi manis di atas kertas tersebut berbenturan keras dengan kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat di lapangan. Saat ini, harga berbagai bahan pangan pokok di pasar-pasar tradisional justru merangkak naik dan kian mencekik daya beli rakyat.
Ketimpangan antara klaim keberhasilan dan kondisi riil ini melahirkan pertanyaan besar tentang efektivitas dan substansi dari status "swasembada" itu sendiri. Ketika surplus atau ketersediaan pangan diklaim mencukupi, logikanya pasokan yang melimpah akan menekan atau setidaknya menjaga stabilitas harga. Fenomena yang terjadi saat ini justru memperlihatkan ironi: klaim kecukupan produksi tidak berbanding lurus dengan terjangkaunya harga bahan pokok di tingkat konsumen. Persoalan kian kompleks dengan adanya jurang disparitas harga yang tajam antarwilayah; masyarakat di daerah terpencil sering kali harus membayar harga komoditas pangan berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan penduduk di daerah pusat produksi.
Jawabannya berakar pada orientasi kebijakan pangan kita yang sudah terdistorsi sejak dari hulunya. Konsep kemandirian pangan nasional mengalami penyempitan makna karena hanya mengagungkan volume produksi, tetapi buta terhadap tata kelola harga dan pemerataan logistik. Struktur pasar yang oligopolistik memberi panggung bagi kekuatan modal besar untuk mengendalikan rantai pasok secara unilateral. Paradigma ekonomi kapitalistik secara keliru menjadikan tingkat produksi sebagai ukuran tunggal kesejahteraan, tanpa memastikan keadilan akses hingga ke tingkat rumah tangga. Pada akhirnya, negara mengaburkan peran utamanya sebagai pelindung rakyat dan bergeser menjadi fasilitator regulasi semata.
Untuk menghentikan pembiaran ini, harus ada pergeseran paradigma secara mendasar dalam tata kelola pangan nasional. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk menetapkan pangan sebagai kebutuhan pokok yang pemenuhannya tidak boleh ditawar. Tanggung jawab ini menuntut negara hadir secara penuh—mulai dari menjamin kepastian distribusi hingga ke pelosok negeri dengan harga yang terjangkau, hingga mewujudkan kedaulatan pangan yang hakiki dengan menindak tegas dominasi monopoli dan oligopoli yang selama ini merusak rantai pasok nasional.
Kondisi tersebut mempertegas bahwa swasembada tidak boleh hanya berhenti pada angka-angka statistik produksi di atas meja. Ketersediaan pangan (availability) tanpa disertai kepastian aksesibilitas serta keterjangkauan harga (affordability) bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah retorika semata. Swasembada sejati baru terwujud ketika setiap rumah tangga dapat mengakses bahan pokok dengan mudah dan murah, bukan ketika angka produksi tinggi dipamerkan di tengah jeritan piring rakyat yang kian sepi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
