Ari Ridho Susanto

Refleksi Kritis: Menakar Jangkar Indonesia Emas

Wacana besar mengenai "Indonesia Emas 2045" kerap didengungkan sebagai narasi utopia yang menjanjikan lonjakan ekonomi, kesejahteraan, dan kejayaan geopolitik di usia satu abad republik. Namun, jika dinilai secara jujur, visi mega-proyek ini sejatinya sedang menancapkan jangkarnya di atas tanah yang rapuh. Fondasi utama suatu bangsa yakni pendidikan dan kesejahteraan sosial justru mengalami kemanduran yang nyata. Tanpa jangkar yang kokoh pada aspek kualitas manusianya, impian Indonesia Emas berisiko tinggi berubah menjadi fatamorgana pembangunan yang menyisakan ketimpangan teknokratis

Pemerintah hari ini dinilai gagal dalam merumuskan sistem pendidikan yang membebaskan dan skema kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Pendidikan kerap diperlakukan sebatas pabrik pencetak tenaga kerja industri murah, sementara jaminan kesejahteraan sosial sekadar dipandang sebagai program bagi-bagi bantuan tanpa adanya pemberdayaan structural yang berkelanjutan. Ketika sektor mendasar ini diabaikan kualitas hakikinya, maka cita-cita untuk mencetak generasi unggul 2045 runtuh di tataran paling mendasar.

Kegagalan tersebut berakar pada proses perumusan kebijakan publik yang semakin teralienasi dari etika akademis dan renungan filosofis. Kebijakan yang lahir belakangan ini cenderung berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sarat akan kompromi politik, dan abai terhadap integritas ilmiah. Ketika kaidah-kaidah akademis dan refleksi mendalam dikesampingkan, produk hukum serta regulasi yang dihasilkan kerap kali justru merugikan masyarakat luas dan merusak tatanan ekologis serta sosial.

Pemerintah tampil dengan corak yang sangat pragmatis, di mana orientasi pembangunan didikte secara dominan oleh rasionalitas teknis-administratif ketimbang pendekatan humanis. Pembangunan fisik berupa infrastruktur megalomanis dan target pertumbuhan angka-angka statistik dijadikan tolok ukur tunggal keberhasilan. Sementara itu, dimensi kemanusiaan seperti keadilan sosial, ruang hidup, kesehatan mental, dan kualitas kebudayaan—dipinggirkan karena dianggap tidak memiliki nilai kalkulatif yang instan secara ekonomi.

Dampak dari lanskap sosial-politik yang teknokratis dan pragmatis ini bermuara pada alienasi generasi muda. Generasi muda dibentuk untuk menjadi tumpul secara kritis dan skeptis terhadap filsafat. Aktivitas berpikir mendalam, mempertanyakan status quo, dan mengeksplorasi gagasan-gagasan mendasar kini dianggap sebagai tindakan yang aneh, tidak produktif, atau bahkan dianggap berbahaya bagi ketertiban. Ranah perdebatan publik pun terdegradasi menjadi sekadar riak-riak pembicaraan dangkal di media sosial.

Budaya anti-intelektualisme ini menciptakan kondisi di mana masyarakat khususnya kaum muda kehilangan daya jelajah nalarnya. Ketika filsafat diasingkan dari ruang kelas dan diskusi publik, anak muda kehilangan alat analisis paling mendasar untuk mengurai manipulasi informasi, ketimpangan kekuasaan, dan kebijakan yang merugikan mereka. Tanpa kemampuan analisis filosofis, mereka rentan terjebak dalam apatisme massal atau sebaliknya, fanatisme yang membabi buta.

Di sinilah letak vitalnya mengembalikan berpikir kritis dan filsafat sebagai jangkar sejati menuju Indonesia Emas 2045. Filsafat bukan sekadar disiplin akademis yang abstrak, melainkan sebuah metode keberanian untuk berpikir (sapere aude) dan menggugat ketimpangan. Tanpa budaya kritis, sebuah negara boleh jadi tumbuh secara material, tetapi ia akan keropos secara kebudayaan dan etika kepemimpinan.

Dalam perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, kondisi kegagalan sistemik ini menunjukkan bahwa pemerintah baru berfokus itupun secara parsial pada pemenuhan kebutuhan paling dasar (physiological needs dan safety needs). Kebijakan bantuan sosial dan pembangunan fisik teknis seolah dipaksa untuk menyelesaikan persoalan perut dan rasa aman secara mekanis. Namun, karena tidak dilandasi etika dan filosofi yang humanis, pemenuhan kebutuhan dasar ini pun kerap kali tidak stabil dan manipulatif.

Pendekatan teknokratis yang mengabaikan dimensi humanistik Maslow ini menghambat masyarakat untuk naik ke jenjang kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan akan rasa memiliki (belongingness), penghargaan (esteem), dan puncak dari perkembangan manusia, yaitu aktualisasi diri (self-actualization). Pendidikan yang pragmatis hanya mencetak manusia-manusia pekerja yang terkungkung dalam kecemasan ekonomi, bukan manusia utuh yang merdeka untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara maksimal.

Ketika generasi muda dihalangi dari ruang berpikir kritis dan pemikiran filosofis, mereka pada hakikatnya sedang diamputasi dari pencapaian aktualisasi diri. Dalam kerangka Maslowian, masyarakat yang diisi oleh individu-individu yang teraktualisasi adalah masyarakat yang memiliki kesadaran kritis, kreativitas tinggi, serta empati sosial yang mendalam. Tanpa aktualisasi diri massal, mimpi tentang Indonesia Emas hanyalah agregasi angka PDB tanpa manusia-manusia yang bahagia dan berdaya secara batiniah.

Filsafat menyediakan ruang bagi manusia untuk memenuhi esteem needs dan self-actualization melalui pencarian makna dan kebenaran. Ketika seorang anak muda dilatih berpikir filsafati, ia diajak untuk memahami hakikat dirinya, peran sosialnya, serta tanggung jawab etisnya terhadap bangsa. Proses ini memanusiakan kembali manusia (humanisasi) di tengah gempuran sistem yang mengomofikasi seluruh lini kehidupan.

Menjadikan berpikir kritis sebagai jangkar berarti menuntut reformasi radikal dalam kebijakan pendidikan dan sosial. Pendidikan harus dikembalikan fungsinya sebagai ruang penyemaian kesadaran kritis, di mana filsafat, etika, dan logika dijadikan fondasi sejak dini. Sekolah dan perguruan tinggi tidak boleh lagi menjadi sekadar agen sertifikasi pasar kerja, melainkan benteng pertahanan integritas akademik dan kebebasan berpikir.

Kebijakan publik pun harus mengintegrasikan kembali renungan filosofis dan etika akademis agar tidak ugal-ugalan. Setiap pembangunan teknis harus senantiasa diuji dengan pertanyaan-pertanyaan humanis: Untuk siapa pembangunan ini ditujukan? Apakah pembangunan ini bermartabat? Apakah ini membebaskan manusia atau justru memenjarakannya dalam ketimpangan baru? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya lahir dari kepemimpinan yang mau berfilsafat.

Perspektif humanistik Maslow menegaskan bahwa negara yang kuat adalah negara yang berhasil menciptakan iklim sosial di mana warga negaranya sanggup mencapai puncak potensi dirinya. Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah tercapai selama manusia Indonesianya masih terkungkung dalam kemiskinan bernalar, kecemasan kesejahteraan, dan tekanan pragmatisme politik yang menindas.

Sebagai penutup, menakar kembali jangkar Indonesia Emas 2045 adalah sebuah panggilan keberanian untuk menghentikan arah pembangunan yang serba teknis dan mengembalikan kebudayaan kritis ke tengah panggung sejarah. Hanya melalui keberanian bersikap skeptis, berfilsafat, dan menempatkan manusia sebagai pusat dari segala kebijakan, republik ini dapat berlayar menuju masa depan yang bukan sekadar 'emas' di atas kertas, melainkan benar-benar bermartabat di dalam jiwa setiap warganya.

Terpopuler di

Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Aqidah atau Metodologi?

Dari Keringat, Perjuangan, hingga Gelar Magister: Catatan Perjalanan Mengangkat Derajat Keluarga

Muktamar NU dan Ujian Akhlak Politik

Ketika Hutan Terbakar, Rumah Para Satwa Ikut Hilang

Dari Proposal Penawaran hingga Mencari Pelanggan, Pelajaran yang Saya Dapat Saat Magang

Demo 27 Agustus 2026: Ketika Aspirasi Berubah Menjadi Kericuhan