Muhamad Iksan

Gelombang PHK Terus Terjadi di Indonesia

Bayangkan seorang buruh pabrik garmen di Bandung yang biasa berangkat kerja jam enam pagi. Suatu hari, ia dan ratusan rekannya dikumpulkan di halaman pabrik, lalu diberi tahu bahwa perusahaan tempat mereka bekerja selama bertahun-tahun akan menghentikan operasinya. Tidak ada pesangon besar, tidak ada jaminan pekerjaan baru, hanya surat keterangan dan ucapan terima kasih. Cerita semacam ini bukan fiksi. Sepanjang 2026, kisah serupa terjadi berulang kali di berbagai daerah industri Indonesia, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Banten.

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK memang bukan fenomena baru. Tapi yang membuatnya tetap relevan untuk dibahas adalah karena gelombangnya belum juga mereda, bahkan cenderung meningkat di tengah tahun 2026 ini. Bagi mahasiswa dan masyarakat umum, memahami persoalan ini penting bukan hanya karena menyangkut angka statistik, tapi karena menyangkut nasib jutaan keluarga yang menggantungkan hidup dari pekerjaan mereka.

Data Terbaru soal PHK di Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara rutin merilis data PHK melalui platform Satu Data Ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Juli 2026, tercatat sekitar 43.805 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari–Juli 2026, dengan Jawa Barat sebagai penyumbang kasus terbanyak, yaitu sekitar 20 persen dari total nasional. Angka bulanan menunjukkan tren naik-turun: Februari dan Mei tercatat sebagai bulan dengan jumlah PHK tertinggi, sementara pada bulan-bulan lain jumlahnya sempat melandai.

Perlu dicatat, angka dari Kemnaker ini merupakan data pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga belum tentu mencerminkan keseluruhan kasus PHK di lapangan. Kemnaker sendiri pernah menyatakan bahwa angka PHK antar-publikasi bisa berubah karena proses verifikasi data yang berjalan. Sementara itu, data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu sekitar 126 ribu tenaga kerja nonaktif akibat PHK hingga Mei 2026. Perbedaan ini wajar terjadi karena kedua lembaga menggunakan metode pencatatan dan cakupan peserta yang berbeda.

Sebagai pembanding, sepanjang tahun 2025, data satudata.kemnaker.go.id mencatat total 88.519 tenaga kerja mengalami PHK dan terdaftar sebagai peserta JKP, dengan sektor manufaktur menyumbang sekitar 35 persen dari total kasus tersebut. Artinya, tren PHK yang tinggi di sektor manufaktur ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di 2026.

Kenapa PHK Masih Terus Terjadi?

Tidak ada satu penyebab tunggal yang bisa menjelaskan semua kasus PHK. Setiap perusahaan punya alasan yang berbeda-beda, tergantung kondisi bisnis masing-masing.

Salah satu faktor yang paling sering disebut adalah pelemahan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menghadapi tekanan besar karena margin keuntungan yang tipis dan ketergantungan pada bahan baku impor. Ketika biaya produksi naik, perusahaan-perusahaan ini sulit menaikkan harga jual, sehingga efisiensi tenaga kerja sering menjadi jalan terakhir untuk menjaga arus kas.

Faktor lain adalah tekanan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif dagang yang diterapkan Amerika Serikat, yang berdampak pada industri manufaktur di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Persaingan dengan produk impor yang lebih murah, terutama dari Tiongkok, Vietnam, dan Bangladesh, juga membuat sejumlah pabrik tekstil dalam negeri kesulitan bersaing hingga akhirnya menutup lini produksi.

Selain itu, ada pergeseran struktural dalam penciptaan lapangan kerja. Peneliti dari Bisnis Indonesia mencatat bahwa dari total penyerapan tenaga kerja investasi nasional pada semester I 2026, kenaikan terbesar justru berasal dari sektor jasa, bukan manufaktur. Dengan kata lain, mesin penyerap tenaga kerja mulai bergeser dari pabrik ke sektor jasa, sementara industri padat karya justru mengalami penurunan daya serap meski nilai investasi meningkat.

Automasi dan digitalisasi juga disebut sebagai salah satu pendorong, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif dan mudah digantikan oleh sistem otomatis atau kecerdasan buatan. Namun, faktor ini tidak bisa digeneralisasi berlaku untuk semua sektor, karena dampaknya lebih terasa di industri tertentu saja, seperti manufaktur berskala besar dan sebagian sektor teknologi.

Sektor yang Paling Terdampak

Berdasarkan berbagai laporan yang beredar sepanjang 2026, sektor manufaktur padat karya menjadi yang paling sering disorot, khususnya industri tekstil, garmen, alas kaki, dan makanan olahan. Beberapa pabrik bahkan sampai menghentikan operasinya, seperti yang terjadi pada PT Victory Apparel di Semarang dan PT Samwon Busana Indonesia di Jepara.

Secara geografis, Jawa Barat konsisten menjadi provinsi dengan jumlah kasus PHK tertinggi selama beberapa bulan berturut-turut pada 2026, mengingat provinsi ini merupakan salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia. Jawa Timur dan Banten menyusul di posisi berikutnya. Meski begitu, penting untuk tidak menyimpulkan bahwa hanya sektor manufaktur yang bermasalah, karena data BPS justru menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja secara nasional masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri, yang bersama-sama menyumbang lebih dari 60 persen total penyerapan tenaga kerja.

Dampak PHK bagi Pekerja: Bukan Sekadar Angka

Di balik setiap angka statistik PHK, ada cerita manusia yang tidak selalu terekam dalam laporan resmi. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber pendapatan utama, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi: cicilan rumah, biaya sekolah anak, kebutuhan pangan, hingga tagihan kesehatan.

Bagi banyak pekerja, terutama yang sudah berkeluarga, tekanan psikologis akibat PHK bisa jauh lebih berat dibanding tekanan finansial itu sendiri. Rasa cemas soal masa depan, kekhawatiran tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, hingga perasaan kehilangan identitas sebagai pencari nafkah, semuanya bisa muncul bersamaan. Proses mencari pekerjaan baru pun tidak selalu mudah, apalagi bagi pekerja usia di atas 40 tahun atau mereka yang keterampilannya spesifik untuk satu jenis industri saja.

Kondisi ini diperparah jika pekerja tidak memahami hak-haknya, misalnya soal pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau cara mengklaim manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ketidaktahuan ini kerap membuat pekerja pasrah menerima kondisi tanpa memperjuangkan haknya secara penuh.

Efek Berantai ke Masyarakat dan Ekonomi

PHK dalam skala kecil mungkin hanya berdampak pada satu keluarga. Tapi ketika jumlahnya mencapai puluhan ribu orang dalam waktu singkat, efeknya bisa merembet lebih luas. Daya beli masyarakat berpotensi melemah karena berkurangnya pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya bisa menekan konsumsi di berbagai sektor usaha, mulai dari warung makan sampai pusat perbelanjaan.

Selain itu, gelombang PHK juga memperketat persaingan di pasar kerja. Semakin banyak orang yang mencari pekerjaan dalam waktu bersamaan, semakin sulit pula bagi masing-masing individu untuk mendapatkan posisi yang sesuai dengan keahliannya. Kondisi ini bisa mendorong sebagian orang menerima pekerjaan dengan upah lebih rendah dari sebelumnya, atau bahkan beralih ke sektor informal yang minim perlindungan.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis diikuti penciptaan lapangan kerja yang sepadan, terutama jika pertumbuhan itu lebih banyak digerakkan oleh sektor padat modal ketimbang padat karya. Dengan kata lain, ekonomi bisa saja tumbuh di atas kertas, tapi penyerapan tenaga kerjanya tetap lambat.

Langkah Pemerintah dan Perusahaan

Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Kemnaker membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memperkuat sistem peringatan dini PHK dan memantau sektor-sektor yang rawan terdampak. Ada pula Satgas Debottlenecking yang dibentuk untuk mengatasi hambatan-hambatan di sektor industri agar bisa tetap beroperasi optimal.

Sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang sudah terlanjur ter-PHK, pemerintah mengandalkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja untuk mempercepat proses mencari pekerjaan baru. Berdasarkan pembaruan aturan pada 2026, manfaat uang tunai JKP bisa mencapai 60 persen dari upah terakhir selama enam bulan, dengan batas waktu pengajuan klaim juga diperpanjang menjadi enam bulan sejak tanggal PHK.

Di luar itu, pemerintah juga menjalankan program pelatihan vokasi nasional yang menyasar puluhan ribu lulusan SMA/SMK, program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi, serta program Kartu Prakerja yang sejak masa pandemi memang diarahkan untuk membantu pekerja yang terkena PHK maupun yang berpotensi kehilangan pekerjaan melalui pelatihan re-skilling.

Di sisi perusahaan, sebagian pelaku usaha berupaya menghindari PHK sebagai opsi terakhir, misalnya melalui pengaturan ulang jam kerja atau efisiensi di bidang lain terlebih dahulu. Namun, dalam kondisi arus kas yang tertekan, tidak semua perusahaan punya ruang gerak untuk melakukan hal tersebut.

Apa yang Bisa Dilakukan Pekerja?

Di tengah ketidakpastian seperti ini, pekerja tetap punya beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperkecil risiko. Meningkatkan keterampilan menjadi salah satu kunci utama, terutama keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, bukan sekadar keterampilan yang sudah dikuasai sejak lama. Memperluas jaringan profesional juga membantu, karena banyak lowongan kerja justru didapat lewat rekomendasi kenalan, bukan lamaran formal semata.

Selain itu, penting bagi pekerja untuk mulai mempersiapkan kondisi keuangan jauh sebelum PHK benar-benar terjadi, misalnya dengan menyisihkan dana darurat yang cukup untuk beberapa bulan kebutuhan hidup. Yang tidak kalah penting, pekerja perlu memahami hak-haknya secara jelas, mulai dari ketentuan pesangon sesuai aturan yang berlaku, sampai cara mengajukan klaim manfaat JKP jika suatu saat mengalami PHK. Pemahaman ini akan sangat membantu agar pekerja tidak kebingungan atau dirugikan saat situasi sulit benar-benar terjadi.

Penutup

Gelombang PHK yang masih berlangsung di Indonesia bukan sekadar persoalan antara perusahaan dan pekerjanya masing-masing. Ketika jumlahnya terus bertambah dari bulan ke bulan, persoalan ini berubah menjadi isu sosial dan ekonomi yang menyentuh banyak pihak, mulai dari daya beli masyarakat, stabilitas industri, hingga kepercayaan terhadap masa depan dunia kerja itu sendiri. Menghadapinya butuh kerja sama semua pihak, bukan hanya menunggu satu pihak saja yang bergerak.

Daftar Sumber dan Referensi

1. Kementerian Ketenagakerjaan RI, "Data Kemnaker: 43.805 Orang Terdampak PHK Januari–Juli 2026," Bisnis.com — https://ekonomi.bisnis.com/read/20260810/12/1994900/data-kemnaker-43805-orang-terdampak-phk-januari-juli-2026
2. Bisnis.com, "Data Kemnaker: 32.389 Buruh Kena PHK Sepanjang Januari-Juni 2026" — https://ekonomi.bisnis.com/read/20260717/12/1988873/data-kemnaker-32389-buruh-kena-phk-sepanjang-januari-juni-2026
3. Tempo.co, "Kemnaker: Ada Sekitar 43 Ribu Kasus PHK hingga Juni 2026" — https://www.tempo.co/ekonomi/kemnaker-ada-sekitar-43-ribu-kasus-phk-hingga-juni-2026-2272464
4. Bisnis.com, "Alarm PHK Sektor Manufaktur Belum Mereda" (data BPJS Ketenagakerjaan) — https://ekonomi.bisnis.com/read/20260803/257/1993002/alarm-phk-sektor-manufaktur-belum-mereda
5. Bisnis.com, "Industri Padat Karya Jadi Sektor Paling Rentan Kena PHK" — https://ekonomi.bisnis.com/read/20260707/257/1986066/industri-padat-karya-jadi-sektor-paling-rentan-kena-phk
6. Asatunews, "Gelombang PHK Hantam Industri Tekstil dan Manufaktur Indonesia" — https://www.asatunews.co.id/gelombang-phk-hantam-manufaktur-indonesia
7. Fraksi PKB DPR RI, "Ancaman PHK 2026 Meluas, Komisi VII Desak Pemerintah Perkuat Sektor Manufaktur" (data satudata.kemnaker.go.id 2025) — https://www.fraksipkb.com/2026/02/03/ancaman-phk-2026-meluas-komisi-vii-desak-pemerintah-perkuat-sektor-manufaktur/
8. Badan Pusat Statistik (BPS), "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah," Mei 2026 — https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-68-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html
9. Haluan Riau, "BPS Sebut Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 Turun ke 4,68 Persen" — https://riau.harianhaluan.com/nasional/1117095110/bps-sebut-tingkat-pengangguran-terbuka-februari-2026-turun-ke-468-persen
10. Kementerian Ketenagakerjaan RI, "Pemerintah Tegaskan Kebijakan Propekerja Lewat Regulasi dan Program Ketenagakerjaan" — https://kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-tegaskan-kebijakan-propekerja-lewat-regulasi-dan-program-ketenagakerjaan
11. Kementerian Ketenagakerjaan RI, "Kemnaker Dorong Dialog Bipartit untuk Hindari PHK" — https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-dorong-dialog-bipartit-untuk-hindari-phk
12. Gaji.id, "Update JKP 2026 Manfaat 60% Selama 6 Bulan untuk Korban PHK dan Syarat Klaimnya" — https://www.gaji.id/en/2026/06/23/update-jkp-2026-manfaat-60-selama-6-bulan-untuk-korban-phk-dan-syarat-klaimnya/
13. BeritaSatu, "Tingkat Pengangguran Terbuka Turun Jadi 4,68 Persen" — https://www.beritasatu.com/ekonomi/2991524/tingkat-pengangguran-terbuka-turun-jadi-468-persen

Berita Terkait

Katanya Mau Maju, Kok Malah Terpaku? Menguliti Bobroknya Fondasi Ekonomi Kita

Kerentanan Sektor Informal: Menakar Daya Tahan Ekonomi Rakyat di Era Disrupsi

Sarjana Menganggur di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Terpopuler di

Opera Merah Putih: Ketika Panggung Menjadi Ruang Belajar Budaya

10 Skill yang Banyak Dibutuhkan Perusahaan di Era Digital

Penanganan Kesehatan Mental dalam Islam

Bahaya Memberikan Kendaraan kepada Anak di Bawah Umur

Sebait Doa di Antara Dua Pilihan Part 3

Manajemen Keuangan Generasi Z: Antara Literasi Digital dan Ketahanan Finansial